MENGATASI COBAAN BERAT DENGAN CARA KONSTITUSIONIL BUKAN SIKAP YANG LEMAH

MENGATASI COBAAN BERAT DENGAN CARA KONSTITUSIONIL BUKAN SIKAP YANG LEMAH [1]

 

Jakarta, Suara Karya

Presiden Soeharto menegaskan, bahwa mengatasi cobaan berat berupa berbagai bahaya laten disamping G-30-S/PKl dengan cara2 kontitusionil, bukanlah sikap yang lemah. Hal ini dikemukakan dalam amanatnya kepada para peserta Rapat Pimpinan ABRI 1974 di Istana Negara hari Jumat.

Ditambahkan, didalam masyarakat terdapat unsur2 yang mempunyai aspirasi2 politik tertentu, yang tidak disalurkan melalui lembaga2 demokrasi yang wajar. Kegiatan2 itu menurut Presiden jelas dapat merupakan bahaya laten disamping G-30-S/PKI.

Sehubungan dengan itu dikatakan, kita harus menghilangkan segala sumber serta mengatasi akibat Peristiwa 15 Januari. Dipermukaan peristiwa tampak tindakan2 kriminal, tetapi dibawah permukaan tersembunyi tujuan2 yang lebih jauh. Dalam hal ini, dengan wewenangnya Presiden telah dan akan mengambil tindakan seperlunya, guna mengembalikan keadaan dan terus mengkonsolidasikan diri untuk mencegah peristiwa seperti itu terulang lagi.

Bukan Diktator

Dihadapan para peserta Rapim, Presiden mengulangi kembali apa yang pernah ditekankan beberapa tahun lalu, bahwa peranan ABRI yang menonjol sejak akhir 1965 bukanlah untuk memegang kekuasaan negara dalam genggamannya sendiri, lebih2 bukan untuk membangun diktator militer.

Peranan ABRI yang menonjol justru diabdikan kepada penataan kembali kehidupan bangsa agar menjadi kokoh. Hal ini bisa terwujud bila kita melaksanakan nilai2 kehidupan luhur yang berakar dari kepribadian luhur yang berakar dari kepribadian kita sendiri. Dengan sikap dasar dan arah yang demikian pulalah kita harus menghilangkan segala sumber serta mengatasi akibat Peristiwa 15 Januari.

Lebih jauh Presiden mengajak agar kita semua membekali diri dengan falsafat pengabdian yang diajarkan oleh Sri Mangkunegara I, yaitu Tridharma. Dharma yang pertama ialah “rumangsa handuweni”, berarti merasa ikut memiliki sesuatu yang menjadi kepentingan umum, bangsa dan negara. Yang kedua, “wajib melu hangrungkebi”, yaitu tanggungjawab untuk mempertahankan milik bernama atau kepentingan umum.

Sedang yang ketiga, “mulat sarira bangroso wani”, berarti terus menerus meneliti diri sendiri sampai seberapa jauh kita telah berbuat untuk mempertahankan milik dan mengabdikan diri pada kepentingan bersama tadi.

Jawabannya: Orde Baru

Dikatakan juga bahwa kelahiran dan pemberian arah pada Orde Baru merupakan jawaban atas pertanyaan: mengapa selama 20 tahun merdeka perbaikan tingkat hidup rakyat tidak banyak mengalami kemajuan, mengapa selama itu selalu timbul serangkaian krisis2 politik yang melelahkan tubuh bangsa kita, dan selama itu bermunculan pemberontakan2 bersenjata?

Presiden menunjukkan bahwa orde baru mengandung kemauan dan usaha untuk melihat diri sendiri kedalam yaitu mawas diri. Orde baru bukan hanya berarti menumpas G-30-S/PKI tetapi juga berarti koreksi total terhadap segala bentuk penyimpangan terhadap kemurnian, landasan dan cita2 kemerdekaan nasional.

Oleh karena itu Orde Baru juga menyangkut perombakan sikap mental, pola berpikir dan bekerja kita semua. Selanjutnya ditekankan bahwa karena ABRI merupakan kekuatan utama melahirkan Orde Baru, maka dengan sendirinya sikap dan langkah ABRI tidak mungkin menyimpang dari Pancasila dan UUD 45. Secara tegas ‘sikap dan langkah ABRI haruslah mendukung, memperkuat dan berjalan di atas jalut kehidupan konstitusionil, di dalam nafasnya demokrasi dan mengikuti relnya hukum’. Sikap dasar ini menurut kepala negara juga merupakan sikap dasar kita semua.

Terima Kasih Presiden

Mengenai Repelita II yang perlu dirasakan oleh seluruh masyarakat sebagai miliknya, dan rancangannya telah mendapat tanggapan dan saran2 penyempurnaan masyarakat dan DPR seperti pernah dimintakan Presiden. Presiden menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi.

Tanggapan yang telah disampaikan itu, kata Presiden, akan diperhatikan sejalan dengan GBHN dan memang perlu untuk penyempurnaan Rancangan.

Seperti dikatakan Presiden, Rancangan Repelita yang beberapa hari lagi akan dikeluarkan sebagai Repelita II yang resmi, maka Repelita II itu harus dijelaskan kepada rakyat karena memang merupakan milik rakyat. Sehingga dengan begitu seluruh rakyat dapat menghayati bahwa apa yang dilakukan dalam rangka pembangunan bukan karena memenuhi perintah penguasa atau untuk kepentingan orang lain, tetapi justru untuk kepentingan rakyat sendiri, yaitu peningkatan taraf hidupnya.

Pada kesempatan itu juga presiden meminta kepada para Panglima Daerah, semua kepala daerah untuk menyebarluaskan segala seluk-beluk, arah dan tujuan pembangunan itu dengan cara dan bahasa yang dimengerti oleh rakyat. (DTS)

SUMBER: SUARA KARYA (9/3/1974)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku III (1972-1975), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 417-419.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.