Mengapa Presiden Soeharto Berhenti?

Mengapa Presiden Soeharto Berhenti?[1]

 

 

Oleh, Noor Johan Nuh

Banyak pengamat berpendapat bahwa, jika Presiden Soeharto waktu itu tetap bertahan, secara strategi dan politik kedudukannya masih sangat kuat. Militer yang secara konstitusionil dan fungsional mengamankan jalannya pemerintahan otomatis mendukung Presiden.

Memang secara politis setelah ketua Golkar yang juga ketua DPR/MPR Harmoko meminta Presiden secara arif dan bijaksana untuk mengundurkan diri pada 18 Mei 1998, dukungan politis seperti tergerus.

Namun bila dicermati, yang diucapkan oleh Harmoko itu adalah pendapat pribadi, bukan pendapat yang dihasilkan dari putusan kolegial. Sebagai ketua umum Golkar putusan itu tidak berdasarkan hasil rapat pimpinan atau musyawarah nasional, dan sebagai ketua DPR/MPR yang disebut Harmoko bukan putusan dari hasil rapat paripurna.

Jika disusuri, krisis yang diawali dari krisis nilai tukar mata uang yang dimulai dari Thailand pada Juli 1997,  kemudian menyebar ke beberapa negara termasuk Indonesia.

Malaysia menyikapi krisis ini dengan memberlakukan system devisa terkontrol di dalam negeri dan tidak memperkenankan transaksi Ringgit Malaysia di luar negeri.

Indonesia tidak merubah sistem moneter, Bank Indonesia (BI) melebarkan spread intervensi pergerakan nilai tukar dollar terhadap rupiah dari 4% menjadi 10%. Namun Langkah ini tidak berhasil mencegah jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dollar hingga BI menghentikan intervensi karena cadangan devisa tergerus.

Dengan mengambangkan rupiah tanpa intervensi  BI, berakibat kurs dollar terhadap rupiah terus melambung naik. Bulan Oktober pemerintah meminta bantuan IMF, keputusan ini malah membuat krisis nilai tukar bergerak liar menjadi krisis moneter yang berujung pada krisis politik.

Tanggal 1 November, atas saran IMF, pemerintah menutup 16 bank. Menutup bank tanpa sebelumnya ada jaminan uang nasabah, membuat masyarakat panik hingga melakukan penarikan uang dari hampir semua bank yang ada hingga bank-bank kesulitan likwiditas dan pemerintah membantu dengan apa yang kita kenal dengan BLBI, dan hingga kini masih bermasalah.

Pada 15 Januari 1998, kembali IMF menekan pemerintah dengan 50 paket ekonomi yang intinya pengetatan keuangan. Mengenai pengetatan keuangan, peraih hadiah Nobel ekonomi 2001, Joseph E Stiglitz mengkritik bahwa, memaksa pemerintah merampingkan penngeluaran di saat perusahaan-perusahaan swasta sekarat, jelas membuat ekonomi ambruk. Harusnya di saat swasta sekarat, pemerintah harus mengimbangi dengan melakukan pengeluaran lebih besar hingga tingkat tertentu.

Dalam buku Warisan (daripada) Soeharto terbitan KOMPAS, berjudul ‘Clinton Menekan Soeharto’, oleh Simon Saragih, ditulis: Clinton menekan Soeharto untuk mengadopsi program reformasi ekonomi ketat yang disarankan IMF. Ini adalah bagian dari isi dokumen intelijen Amerika Serikat yang dibuka, tanpa sebuah latar belakang yang jelas, mengapa dokumen itu dibuka.

Juga disebut ketika Indonesia sedang mengalami krisis keuangan dan aksi demonstrasi mahasiswa, Washington melakukan campur tangan yang begitu luar biasa, Presiden Bill Clinton menelepon Presiden Soeharto belasan kali.

Tanggal 20 Mei malam hari, setelah menerima mantan Wapres Sudharmono dan Wapres BJ Habibie, Saadilah Mursyid menyodorkan surat yang ditandatangani 14 menteri, isinya tidak bersedia duduk di kabinet reshuffle yang akan diumumkan besok.

Soeharto mengajuk masuk Saadilah ke kamar kerjanya dan mengatakan :

“Segala usaha telah kita lakukan, tapi Tuhan berkehendak lain. Buatkan surat pengunduran diri saya berdasarkan pasal 8 UUD 1945, dan akan saya bacakan, besok.”

Esoknya, 21 Mei, di Credentials Room berkarpet merah, setelah diserang dari luar dan ditikam oleh tangan kanan dan kirinya—sesudah menguraikan pertimbangan, Presiden Soeharto mengatakan ;

“Dan saya memutuskan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden.” {}

Sumber : Kompasiana (19 April 2020, 11:23)

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.