MENDIKBUD: PEMBENTUKAN SENAT BUKAN MEREDAM AKSI MAHASISWA

MENDIKBUD: PEMBENTUKAN SENAT BUKAN MEREDAM AKSI MAHASISWA

 

 

Jakarta, Antara

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hasan hari Selasa menegaskan bahwa rencana pembentukan senat-senat mahasiswa pada tingkat fakultas dan universitas bukan merupakan reaksi atas adanya aksi-aksi mahasiswa akhir-akhir ini.

Atas pertanyaan wartawan selesai melapor kepada Presiden Soeharto di Bina Graha Jakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menambahkan bahwa rencana tersebut juga bukan bertujuan meredam aksi mahasiswa.

‘Tidak ada maksud meredam, katanya seraya menambahkan wadah itu dibentuk untuk wahana mahasiswa yang tadinya belum ada, dan diharapkan berfungsi sebagaimana mestinya.”

Menurut Fuad Hasan, Pemerintah sudah mempelajari rencana pembentukan senat mahasiswa itu sejak tahun 1986. Berdasarkan studi yang dilakukan, sambungnya, para mahasiswa akan lebih senang dengan senat-senat tersebut ketimbang sistem NKK/BKK.

Dijelaskannya, mahasiswa-mahasiswa memang memerlukan wadah semacam itu untuk melengkapi wadah yang dimiliki staf akademi yang ada dalam suatu perguruan tinggi. Dengan dilaksanakannya rencana itu nanti, kata menteri, kedua komponen sivitas akademika dalam perguruan tinggi (mahasiwa dan staf pengajar) akan terwakili dalam berbagai tingkatan.

“Senat-senat tersebut akan bersifat representativ dan normatif,” katanya. Mendikbud dalam kesempatan itu juga mengumurnkan rencana pelantikan anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) yang akan dilantik Presiden Soeharto hari Rabu, Badan tersebut beranggotakan 17 orang, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan.

Yakni Prof DR. Achmad Baiquni, KH. Acmad Siddiq, Prof DR. Andi Hakim Nasution, Barnabas Suebu, SH, Banyusi Suryamihardja, F. Darmanto dan NY. Umar Wirahadikusumah.

Di samping mereka para anggota badan tersebut adalah Ki Suratman, Prof. DR. Makaminan Makagiansar, MA, Drs. Mohammad Zasman Al Kindi, Mohammad Noer, DR. Qurasy Syihab, DR. Muslim Taher, Drs. Soespojo MA, Letjen TNI (Purn) Soetanto Wirjoprasonto, I.B.Suwandha Whisnawa, SH dan pendeta DR. Sularso Sopater.

Selesai dilantik Kepala Negara para anggota BPPN itu, kata Fuad akan melaksanakan rapat pertama mereka, termasuk membahas soal pelaksanaan pembentukan senat mahasiswa tingkat fakultas dan universitas.

Mendikbud kepada Presiden Soeharto melaporkan pula rencana pembukaan perwakilan kantor kerjasama Jerman Barat bidang pendidikan di Jakarta.

Badan tersebut nantinya akan bertugas menyeleksi para mahasiswa Indonesia yang mendapat beasiswa belajar di Jerman. Fuad Hasan mengatakan, dengan adanya kantor itu pada masa mendatang tidak akan terjadi lagi pengiriman pulang mahasiswa Indonesia yang sudah ada di Jerman Barat, setelah mereka berada di sana karena dianggap kurang.

Menurut Mendikbud, kantor tersebut nantinya bersifat teknis bukan perwakilan korps diplomatik. Selama ini sering terjadi mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jerman Barat terpaksa dikirim kembali ke tanah air setelah berada di negeri itu selama enam bulan karena dinilai tidak lulus lagi di sana, demikian Fuas Hasan.

 

 

Sumber : ANTARA (05/12/1989)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XI (1989), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 631-632.

 

 

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.