MENDAGRI HARTONO AKAN SIKAT HABIS KORUPSI

MENDAGRI HARTONO AKAN SIKAT HABIS KORUPSI[1]

 

Jakarta, Merdeka

Di Departemen Dalam Negeri (Depdagri), kemarin pagi ada wawancara menarik dengan Mendagri R Hartono dan bekas Mendagri Yogie SM. Pertanyaan yang diajukan wartawan seputar korupsi, sumbangan gaji pokok menteri dan Gubernur, serta pendaftaran kekayaan seluruh Gubernur.

Yang menarik, karena Hartono menjawab segala pertanyaan secara blak-blakan. Dan sesekali ditimpali oleh Yogie SM yang datang pada acara serah terima Ketua Unit Dharma Wanita Depdagri.

Sebelumnya Mendagri Hartono seusai memberikan pengarahan di hadapan 27 Gubernur sebelum acara serah terima mengatakan ada informasi tentang beberapa daerah yang masih melakukan kegiatan pungutan atau retribusi yang sudah tidak di perkenankan berdasarkan Inpres Nomor 1 dan 2 tahun 1998.

“Saya minta masukan tentang informasi beberapa daerah tingkat kedua melakukan hal itu. Sudah ditindaklanjuti. Kemudian dapat informasi dari Menperindag Bob Hasan, dalam hal itu saya cek ke Gubernur masing-masing untuk mengamati apakah ada hal yang ditemukan di lapangan. Dan ternyata memang ada, dan segera dihentikan tuturnya. Selain itu diperingatkan kepada para Gubernur untuk mengumpulkan dan menyerahkan gaji pokok mereka dan pejabat eselon I. Begitu juga agar para kepala daerah itu membuat dan menyerahkan melaporkan daftar kekayaan mereka. Bentuknya seperti yang para menteri sudah lakukan.”

Berikut petikan hasil wawancara puluhan wartawan dengan Mendagri Hartono dan Yogie SM di gedung utama Depdagri lantai dua :

Kekayaan masing-masing Gubernur kan berbeda?

Lah.. kamu sama dia tinggi siapa. Kan tinggian kamu. Jangan minta ini lebih tinggi dari kamu. Wong rejekinya lain-lain bagaimana. Kondisinya kan beda-beda.

Yogie : Kalian ini maunya semua Gubernur ditangkepin terus ditaruh di bui ya. Apa tidak lihat sumber kekayaan mereka dari mana? Sumber apa? Mau nyelidiki dan diadili satu-satu. Anda juga harus saya tanyain.

Apa saja yang diisi dalam formulir?

Yang saya terima adalah formulir dan diisi barang bergerak dan tidak bergerak, kemudian untuk menteri dikirim ke Presiden sebanyak dua eksemplar. Satu eksempler untuk sendiri. Untuk Gubernur bikin tiga, tapi saya akan tanya kepada Setneg bentuk formulirnya seperti apa, apakah Depdagri yang membuat bentuknya sama dengan menteri. Setelan diisi, lalu dikirim ke Menkowasbag dan PAN, satu kepada masing­masing instansi.

Katanya harus diumumkan secara transparan?

Tidak bisa dong. Apa kamu mau disuruh telanjang? Setiap orang punya hak untuk secrecy dan privacy. Jangan kamu menuntut seperti jaman jahiliyah.

Kalau LP2P diaktifkan sudah selesai persoalannya?

Kenapa kok dipersoalkan seolah kekayaan seseorang pejabat dicuri dari korupsi. Itu kan berarti prejudice. Kan sudah ada Undang-Undang Korupsi, ada Waskat, ada pengawasan fungsional. Itu kan sudah cukup untuk mewaspadai. Kalau misalnya tidak, bisa ketahuan. Kamu sudah menutup mata terhadap lembaga yang diadakan bertugas mengawasi seorang pejabat.

Itu kan sudah menyepelekan suatu instansi. hanya karena kalian emosi, dari mana kekayaan Pak Hartono itu, dari mana arlojinya.

Apa daftar kekayaan juga mencantumkan harga istri dan anak?

Hanya istri dan anak. Tapi kalau anak sudah bekerja, masak harus ditarik-tarik dalam formulir kita. Dia sudah punya keluarga punya anak punya istri, masak dikait­kaitkan ke kita. Dalam Islam itu sudah tidak dalam tanggungjawab orang tua dan dalam negara juga itu tidak tanggungan lagi.

Tapi kan tidak ada maksud untuk mencurigai seseorang?

Pertanyaanmu itu sudah curiga kok. Lha kamu sendiri dulu jumlah kekayaanmu berapa. Sebelum tanya orang lain, tanya dulu kekayaan diri sendiri. Kamu sendiri jangan iri terhadap kekayaan orang lain hanya karena kamu tidak memiliki kekayaan itu. Kamu bisanya apa sekarang. Sekolah kamu sekolah apa dan pekerjaanmu apa. Itu harus dipertimbangkan, wong sekolah saja nggak beres bagaimana mau minta kekayaan pada orang lain. Sebab, rejeki orang masing-masing.

Tujuan didata kekayaan pejabat itu untuk apa?

Untuk menunjukkan bahwa fungsi pengawasan itu ada, kalau ada yang selip-selip. Kalau ada yang bilang korupsi, ini datanya. Baru diselidiki yang lebih.

Jadi lebih kepada pendekatan moral?

Itu bukan hanya moral tetapi kalau nanti di diperlukan dan diduga bahwa ada hal yang tidak benar dalam pelaksanaan tugas, nanti akan dibuktikan. Misalnya didata milik kekayaan seseorang. Lho, ternyata setelah didata kok berkurang.

Sumbangan gaji Gubernur bagaimana?

Gaji pokok lah. Untuk kali ini selama satu tahun. Jadi jangan lupa ini hanya gaji pokok.

Terus makannya dari mana?

Yogie : Kalau gaji eselon I dipotong juga itu bagaimana. Gaji eselon berapa sih, itu ada yang Rp.300 ribu sementara golongan III A dan IIIB Rp.500 ribu. Kalau saya golongan III D, gaji pokoknya Rp.500 ribu ditambah tunjangan Rp.250 ribu, jadi jumlahnya Rp.750.000. Ini diambil ikhlas, karena saya bisa makan. Tapi kamu nggak mikir, karena gaji kamu nggak diambil.

Frans Seda menyarankan, menteri selain menyumbangkan gaji pokok juga harus memberantas korupsi di departemennya?

Lha, apa selama ini ada korupsi. Coba tanya sama Pak Frans Seda. Ada korupsi nggak. Buktikan, suruh ke sini Depdagri. Minta buktinya Frans Seda. Mana buktinya, jangan cuma hanya ngomong. Sini juga korupsi nggak suka. Semua fraksi di MPR menyatakan korupsi, kolusi dan segala macam itu mereka tidak suka. Kalau Frans Seda menyatakan korupsi, siapa yang mengatakan mau korupsi. Tidak boleh. (PN)

Sumber : MERDEKA (24/03/1998)

_______________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 763-765.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.