MENCABUT HAK DEMOKRASI

MENCABUT HAK DEMOKRASI[1]

 

Jakarta, Republika

Demokrasi tidaklah berarti kebebasan tanpa batas. Kebebasan tanpa batas pada akhirnya justru mematikan demokrasi itu sendiri. Itulah inti pesan yang disampaikan Presiden Soeharto saat menerima para peserta Kursus Reguler Angkatan XXIX Lemhanas di Bina Graha, Rabu lalu. Menurut Presiden, negara nasional yang demokratis harus berani mengambil keputusan paling pahit. Yaitu mencabut hak demokrasi dari kekuatan politik yang ingin menyalahgunakan demokrasi untuk menghancurkan negara nasional dan demokrasi itu sendiri.

“Dan pencabutan hak demokrasi itu harus berlandaskan hukum, tak boleh semena-mena.” tambahnya.

Tentu bukan tanpa maksud jika Presiden menekankan soal ini. Dan jika kita mencermati perkembangan politik yang terjadi belakangan ini, tampaknya pesan Presiden tersebut ada hubungannya dengan dinamika-dinamika politik itu.

Kira-kira sepuluh tahun yang lalu, dunia politik kita mulai akrab dengan kosa kata “politik keterbukaan”. Tak ada batasan jelas tentang kosa kata itu. Tapi berbagai fenomena yang terjadi kemudian menunjukkan bahwa ada suasana politik yang berubah. Beberapa isu sensitif yang semula tabu dibicarakan, dinilai sebagian orang sudah mulai dilonggarkan. Misalnya, isu tentang suksesi, kemiskinan, ketidakberesan pejabat dalam menjalankan fungsinya, peran sospol ABRI, kampanye Pemilu yang bersih, dan isu-isu politik sejenis.

Pada saat yang sama, kegairahan politik kalaupun bisa disebut demikian mulai berkembang. Kelompok-kelompok LSM, ormas-ormas baru, bahkan kelompok yang menganggap dirinya sebagai partai baru, tumbuh. Sebagian kalangan menilai, kondisi ini adalah kemajuan. Sementara itu sebagian yang lain beranggapan bahwa yang terjadi bukanlah sebuah perubahan politik mendasar, tapi hanya sebuah perubahan kosmetis, tidak menyentuh akar yang sesungguhnya.

Namun kondisi ini seolah mengalami titik balik ketika meletus Peristiwa 27 Juli di Jakarta. Peristiwa ini dianggap sebagai sebuah kulminasi dari kebebasan yang kebablasan (Jawa=lepas kontrol). Sebelumnya suhu politik sudah menghangat, antara lain dengan munculnya tudingan adanya kelompok-kelompok OTB (Organisasi Tanpa Bentuk), kelompok aliran kiribaru, atau kelompok yang disusupi komunisme. Apakah gejala-gejala itu yang menjadi dasar dari pesan Presiden?

Terlepas dari kelompok mana yang dimaksud, pernyataan Presiden sesungguhnya sangat penting. Presiden benar ketika menyatakan bahwa bila hak demokrasi itu disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak demokratis, maka itu bukanlah tindakan demokrasi, dan karenanya harus dihentikan. Yang jadi persoalan tentu menetapkan apa kriteria bahwa suatu tindakan itu anti demokrasi. Dalam politik, kita tahu, urusan kriteria itu adalah soal yang bisa sangat subjektif.

Presiden juga telah mengingatkan , kalau pun hak demokrasi suatu kelompok dicabut, jangan dilakukah dengan semena-mena. Artinya, disini juga menyangkut soal hukum. Dan hukum dalam konteks ini adalah hukum yang menjunjung tinggi kebenaran, keadilan formal mau pun material-tanpa dipengaruhi kepentingan­ kepentingan politis.

Sumber : REPUBLIKA (20/12/1996)

_______________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 116-117.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.