MEMPERKUKUH PERSAUDARAAN DALAM KEMAJEMUKAN

MEMPERKUKUH PERSAUDARAAN DALAM KEMAJEMUKAN[1]

 

Jakarta, Kompas

PRESIDEN Soeharto dalam beberapa Pidato Kenegaraan selama ini mengemukakan beragam bahaya yang dihadapi oleh bangsa dan negara apabila kita tidak mewaspadai berbagai kecenderungan yang mungkin terjadi seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena seperti halnya pengalaman banyak negara yang melaksanakan pembangunan, berbarengan dengan pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus itu terdapat juga berbagai kecenderungan yang bertentangan dengan tujuan pembangunan itu sendiri. Bagi kita tujuannya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Antara lain dalam beberapa Pidato Kenegaraan di sidang DPR-RI menyambut peringatan proklamasi kemerdekaan, Presiden Soeharto mengemukakan bahaya kemungkinan terjadinya pengerdilan terhadap nilai-nilai kehidupan moral, etik, spiritual dan keagamaan, bahaya makin mengerdilnya jiwa serta semangat persatuan dan kesatuan bangsa, bahaya makin mengerdilnya harkat dan martabat kemanusiaan, juga bahaya makin menipisnya pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial.

Menghadapi berbagai ancaman bahaya mengerdilnya nilai-nilai yang bertentangan dengan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya itu, peran agama-agama sangat dominan dan menentukan. Apalagi telah disepakati melalui GBHN bahwa pembangunan yang tengah dilaksanakan ini merupakan pengamalan Pancasila. Oleh karena itulah dalam GBHN 1988 ditekankan tanggungjawab bersama dari semua golongan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara terus-menerus dan bersama-sama meletakkan landasan moral, etik dan spiritual yang kokoh bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

AMANAT GBHN 1988 ini terasa makin penting dikaitkan dengan berbagai kecenderungan akhir-akhir ini. Berbagai kecenderungan bersifat negatif dimaksud sangat erat kaitannya dengan kemajuan yang dicapai oleh pembangunan itu sendiri. Harus diakui, kini kita berada dalam era modernisasi dan industrialisasi. Dalam era itu sejak semula sudah, diperkirakan kemungkinan terjadinya erosi terhadap nilai-nilai moral, etik dan spiritual, termasuk berbagai aspek kehidupan lainnya.

Menghadapi keadaan demikian mutlak dituntut kepeloporan agama-agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjalin kerja sama. Melalui kerja sama secara bersama-sama bahu membahu bisa dilakukan berbagai upaya menanggulangi berbagai ancaman bahaya mengerdilnya nilai-nilai kehidupan moral, etik dan spiritual tadi. Dari amanat GBHN 1988 yang mengatakan bersama-sama semua golongan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Maha Yang Esa meletakkan landasan moral, etik dan spiritual yang kukuh, berarti tidak sendiri-sendiri. Dengan kata lain mutlak diperlukan kerja sama. Dengan kerja sama berarti harus dikembangkan suasana dialogis. Sebab tanpa itu rasanya sulit dikembangkan kerja sama yang diharapkan.

MENURUT hemat kita, apabila ada kemauan yang tulus dan ikhlas amanat GBHN 1988 yang menekankan semua agama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara bersama-sama meletakkan landasan moral, etik dan spiritual yang kukuh tadi, bukan hal mustahil untuk diwujudkan. Lebih-lebih lagi sejarah perjuangan bangsa kita telah membuktikannya.

Berdirinya Boedi Oetomo 20 Mei 1908, misalnya, mengedepankan paham kebangsaan, tidak menonjolkan perbedaan agama, suku, daerah dan lain-lain. Demikian juga dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Persatuan dan kesatuan bangsa yang justru diutamakan, bukan perbedaan sebagai masyarakat majemuk. Dari risalah sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 29 Mei hingga 16 Juni 1945, demikian juga dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 dan 19 Agustus 1945, terasa sekali begitu kentalnya rasa persaudaraan sesama bangsa di antara para pemimpin kita itu.

Lebih lanjut generasi Angkatan 45 kita telah berhasil merampungkan tugas historisnya yaitu menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui Ketetapan MPR tentang GBHN. Semua itu membuktikan sebagai masyarakat majemuk dengan berbagai perbedaan yang ada tidak menghambat terjalinnya kerja sama, Persaudaraan sebagai satu bangsa membuat peduli satu sama lain.

KARENA itu, tepat sekali penegasan Menteri Agama, dr. Tarmizi Taher di hadapan sekitar 2.000 warga Tarbiyah dari seluruh Indonesia di Bukittinggi, hari Kamis (20/6/1996). Menteri Agama menandaskan, hubungan persaudaraan yang alami itu bukan persaudaraan antara sesama umat Islam, tapi persaudaraan antara sesama manusia, tidak peduli apa pun agamanya.

Hal senada juga dikemukakan Ketua Umum PB NU, KH. Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil “Gus Dur”. Dalam forum diskusi dengan sejumlah pemimpin dan umat Kristen di Surabaya, Selasa (18/6/1996), Gus Dur mengemukakan, untuk menumbuhkan perdamaian dalam perbedaan, maka yang dibutuhkan adalah pemupukan rasa persaudaraan di antara perbedaan.

“Kunci dalam membina kedamaian dan kerukunan adalah persaudaraan. Sebab toleransi hanya menimbulkan rasa hormat tapi tidak peduli. Sedang rasa persaudaraan menumbuhkan rasa hormat dan sikap peduli.”

Dengan memperkukuh rasa persaudaraan yang menimbulkan sikap peduli satu sama lain, kiranya kerja sama antara semua golongan agama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dapat terus-menerus bersama-sama meletakkan landasan moral, etik dan spritual yang kukuh sebagaimana diamanatkan GBHN 1988 tersebut.

Sumber : KOMPAS (04/01/1996)

_______________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 808-811.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.