MEKANISME PENGUNDURAN DIRI TELAH DIATUR TAP MPR

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI TELAH DIATUR TAP MPR[1]

 

Jakarta, Republika

Sejumlah Ketetapan MPR telah mengatur suatu mekanisme, apabila di tengah perjalanan Presiden RI berhalangan tetap atau mengundurkan diri. Paling tidak, ada tiga alternatif yang ditawarkan oleh Ketetapan MPR tadi.

Pandangan itu dilontarkan dua pengamat hukum Satya Amanto dan Hartono Mardjono yang dihubungi di tempat terpisah, kemarin. Keduanya diminta pendapat tentang siapa pengganti kepala negara, seandainya Pak Harto mengundurkan diri di tengah masa jabatannya.

Menurut pengajar Tata Negara FH UI Satya Amanto, ada dua alternatif yang bisa dilakukan. Misalnya, Pak Harto langsung meletakkan jabatan. Dalam kasus seperti ini wakil Presiden otomatis menjadi Presiden.

“Sesuai TAP MPR No.VIII MPR RI1 1973 tentang Keadaan Presiden dan atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan dan pasal 8 UUD 1945.” ujarnya menjelaskan.

Kedua, pengunduran diri melalui Sidang Istimewa apabila terjadi pelanggaran. Dalam hal ini, DPR bisa menggunakan inisiatifnya untuk menyampaikan memorandum pertama pada MPR jika dinilai telah terjadi pelanggaran haluan negara. Ini, kata Arinanto, sesuai dengan TAP MPR No.III Tahun 1978. Bila tidak ada revisi, DPR dapat menyampaikan memorandum kedua.

“Dan jika dalam waktu satu bulan itu memorandum tak mendapat tanggapan, DPR dapat mengundang MPR untuk melakukan SI,” papar Sekretaris bagian Hukum Tata Negara FH UI ini.

Pakar hukum Hartono Mardjono menyatakan hal senada. Secara konstitusional ada tiga sarana hukum untuk pergantian kepemimpinan nasional. Pertama, bila Presiden berhalangan tetap maka wakil Presiden yang menggantikannya.

“Ini sesuai dengan TAP MPR No.VII/1973 dan pasal 8 UUD  1945.” ujarnya.

Kedua, sesuai dengan TAP MPR lainnya bila Presiden berhalangan, perannya digantikan oleh triumvirat, yakni menteri luar negeri, menteri dalam negeri dan menteri pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, menunjuk seseorang berdasarkan TAP MPR No.V/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris MPR dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.

“Dari ketiga sarana hukum itu maka yang paling adil dan sesuai dengan UUD 1945, adalah wakil Presiden secara otomatis menggantikan Presiden.” kata Hartono.

Tentang pernyataan Pak Harto yang ingin mundur dari jabatannya, Hartono menyatakan jika pengunduran diri itu merupakan kehendaknya sendiri, bisa dilakukan kapan saja.

“Pengunduran diri itu bisa langsung tanpa dikemukakan di forum MPR.” ujarnya. “Dan selanjutnya, Wapres dapat mengisi jabatan yang lowong itu.”

Hartono menilai, pernyataan Pak Harto itu serius.

“Tapi tentu pelaksanaannya harus secara konstitusional.” tuturnya.

Apalagi pengunduran diri dari jabatan tersebut merupakan hak pribadinya.

“Saya yakin seluruh umat Islam mendukung keinginan Pak Harto untuk mundur dari jabatannya.” tambah Hartono.

Sumber : REPUBLIKA (15/05/1998)

________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 765-766.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.