MEGAWATI TANGGAPI PIDATO PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN

MEGAWATI TANGGAPI PIDATO PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN[1]

 

Jakarta, Merdeka

Di tengah-tengah jalannya Sidang Umum MPR 1998, Megawati Soekarnoputri menyatakan keprihatinannya terhadap pembangunan politik dan hukum yang dikesampingkan.

“Kesimpulan ini, berdasarkan praktik yang muncul selama ini.” tegasnya, kepada pers di kediamannya Jalan Kebagusan 45 Jakarta, kemarin.

Ketika menyampaikan pernyataannya Megawati didampingi pendukung setianya seperti Alexander Litaay, Haryanto Taslam, Novinatika, Tirto Sudiro dan Mangara Siahaan. Tampak hadir tujuh pimpinan organisasi kemahasiswaan antara lain Selgen GMNF Elyas Baskoro, Sekjen PMKRI Emanual Mego, Ketua Umum PB PMII Syaeful Bahri. Ansori, Ketua Umum GMKI Eduard Tanari, Ketua Umum GAMKl Maeloa, Ketua PP Demokrat Yana Dewata, dan Ketua Kesatuan Mahasiswa Hindir Indonesia Dharmana. Juga hadir utusan dari Kedubes Amerika dan Australia.

Menurut putri sulung Bung Karno itu, ada sejumlah hal dari pidato pertanggungjawaban Presiden Soeharto tanggal 1 Maret lalu yang menjadi pertanyaan. Pertama mengenai pembangunan bidang politik dan hukum yang seharusnya menjadi manifestasi Indonesia sebagai negara hukum.

Kedaulatan rakyat harus selalu dijunjung tinggi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Selama ini, lanjutnya, sudah sangat terabaikan dan bahkan dalam praktek selama ini telah digeser ke arah kehidupan berbangsa dan bernegara yang semata berdasarkan kekuasaan.

Dia menambahkan penyelenggaraan, pemilu tidak bisa dijadikan satu-satunya bukti tegaknya kedaulatan rakyat dan kesuksesan pelaksanaan demokrasi Pancasila.

Pada bagian ketiga Mega mengatakan krisis moneter dan ekonomi yang berlanjut dengan krisis meluas, di segala bidang, bermuarapada krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

“Berdasarkan penilaian kami justru merupakan bukti bahwa Segala sesuatu yang dikatakan sebagai sukses pembangunan nasional selama ini ternyata dibangun atas dasar yang semu.” tambahnya.

Ancaman terhadap stabilitas nasional, katanya, dapat terlihat dari sejumlah kerusuhan yang terjadi akhir-akhir ini. Itu menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat yang semakin tebal.

Di bidang ekonomi, dia mengatakan pertumbuhan ekonomi bukan hanya surut ke titik nol, tapi justru menjadikan semakin besarnya hutang luar negeri kurang lebih 140 miliar dolar AS,

“Ini sangat membebani rakyat dari membuat perekonomian bangsa menjadi sangat bergantung pada bantuan luar negeri.” paparnya.

Sementara pemerataan sama sekali tidak terbukti karena yang nyata terasa adalah melebarnya jurang sosial antara kaya-miskin.

“Sedangkan stabilitas nasional berada dalam kondisi kritis dan berpotensi rawan perpecahan.” jelasnya.

Pada pernyataan setebal satu halaman itu, Megawati juga mengungkapkan bahwa pernyataan politik itu disampaikan atas nama warga dan simpatisan pendukung PDI pimpinannya yang berjumlah kurang lebih 20 juta orang.

Menanggapi pernyataan politik Megawati, Sekretaris Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Adi Sasono menilai hak setiap orang untuk menyampaikan setuju atau menolak terhadap pidato pertanggungjawaban presiden tetapi hal ini tidak berpengaruh terhadap SU MPR. Pernyataan Mega perlu dihormati sebagai catatan bagi pemerintah. Tapi pernyataan ini tidak akan ada pengaruhnya sama sekali terhadap SU MPR tegasnya. (PN/JGM)

Sumber : MERDEKA (04/03/1998)

__________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 188-189.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.