Masa Persidangan DPRGR Dibuka 15 RUU AKAN DISELESAIKAN SELAMA 60 HARI

Masa Persidangan DPRGR Dibuka

15 RUU AKAN DISELESAIKAN SELAMA 60 HARI [1]

 

Djakarta, Kompas

Bertempat diruang pleno DPRGR, Ketua H.A. Sjaichu hari Senin pagi telah membuka masa persidangan ke IV dari tahun sidang 1968-1969. Masa persidangan ini akan berlangsung selama 60 hari, jakni hingga tanggal 13 Djuli jad.

Dalam pidato pembukaan Ketua menerangkan kegiatan-kegiatan jang selama masa reses dilakukan oleh DPRGR. Selain itu diterangkan pula mengenai target jang akan ditjapai DPRGR dalam masa persidangan ke IV ini.

Beberapa RUU Jang Akan Dibitjarakan

Selain itu, Ketua menerangkan djuga bahwa dalam masa persidangan jang sekarang ini, DPR GR akan membitjarakan 18 buah RUU daIam tingkat terachir al. RUU tentang ketentuan2 Pokok Kekuasaan Kehakiman, RUU tentang Susunan Kekuasaan dan HK Atjara Mahkamah Agung, RUU tentang hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, RUU tentang perimbangan keuangan, RUU tentang pelabuhan bebas Sabang. RUU tentang pelabuhan bebas dan daerah perdagangan bebas, RUU tentang pentjabutan beberapa Penpres. dan RUU tentang penetapan beberapa Penpres/Perpres mendjadi UU, RUU tentang susunan MPR/DPR/DPRD dsb.

Dan dalam masa persidangan ini DPRGR telah menentukan pula target jang akan ditjapainja jakni 15 buah mendjadi UU, RUU jang telah disebut diatas termasuk dalam target jang akan ditjapai oleh DPRGR selama masa persidangan ini.

Tidak Abaikan Hal2 Lain

Walaupun demikian DPRGR tidak akan mengabaikan hal2 lain, demikian kata Ketua selandjutnja. Repelita jang telah mendapat sambutan jang baik dari DPR-GR, wadjib mendapatkan perhatiannja pula.

Djuga soal Act of Free Choice dan Irian Barat selajaknja mendapat perhatian jang serius. Bangsa Indonesia memang ingin memenuhi ketentuan2 internasional tetapi perdjuangan pembebasan Irian Barat tidak hanja telah menimbulkan kerugian2 materiil, melainkan djuga korban djiwa karena itu maka Ketua dapat menghargai keputusan2 DPR GR tingkat I dan II di seluruh Irian Barat.

Selain itu, pemberantasan sisa2 G30S/PKI tidak boleh terlepas dari perhatian DPR. Bahkan pelaksanaannja harus lebih di intensifkan lagi.

Mengenai beberapa persoalan internasional, Ketua mengharapkan pendjelasan jang setjepat2nja dan sebidjaksana mungkin.

Badan Perlengkapan jg Standby

Dinjatakan djuga bahwa selama masa reses DPR-GR telah membentuk 1 buah badan perlengkapan jang harus tetap standby, badan2 tsb. al. adalah Panitya Anggaran, Panitya Musjawarah, Panitya Chusus Penjempurnaan bab III Peraturan Tata Tertib DPR-GR Panitya Chusus 3 RUU dsb.

Selain itu, dalam masa reses ini beberapa Komisi telah mengundjungi daerah2 di tanah air kita, jakni Komisi III jang telah menindjau Djawa Tengah dan Atjeh Tenggara serta Sumatera Utara. Komisi IV menindjau Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara, Komisi V menindjau Daerah Kalbar, Kalsel dan Kaltim, Komisi VI menindjau daerah Djawa tengah, Djatim, Bali, Riau dan Medan, Komisi VII ke daerah Banjuwangi, Komisi Vill ke Tjirebon, Semarang, Surabaja, Bali, Bandung, Tjilatjap, Jogja, Solo, Madiun dan Kalimantan, Komisi X ke Madjene dan Bagian B serta Komisi III atas undangan Pemerintah menindjau Irian Barat. (DTS)

Sumber: KOMPAS (13/05/1969)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku II (1968-1971), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 255-256.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.