MARWAH : SUDAHLAH, LEBIH BAIK MUNDUR SAJA

MARWAH : SUDAHLAH, LEBIH BAIK MUNDUR SAJA[1]

 

 

Jakarta, Merdeka

Kalangan DPR ternyata cepat tanggap atas tuntutan reformasi yang kini sedang diperjuangkan mahasiswa di gedung DPR/MPR Senayan Jakarta. Itu terbukti dari sikap anggota FKP DPR dalam menanggapi gagasan Presiden Soeharto yang menginginkan pelaksanaan pemilihan umum dipercepat.

“Permintaan seperti itu sama dengan mau membubarkan MPR/DPR. Padahal, UUD 45 menegaskan presiden tidak dapat membubarkan MPR/DPR.” kata bekas Ketua PP Muhammadiyah Lukman Harun yang kini jadi anggota FKP DPR di Jakarta, kemarin.

Namun, dia menyatakan tidak setuju jika Soeharto diturunkan dari jabatan presiden dengan cara paksa. Cara terbaik melalui Sidang Istimewa MPR.

Tap MPR II MPR/1998 tentang GBHN antara lain menyatakan bahwa pemilihan umum yang akan datang diselenggarakan pada tahun 2002. Karena itu kata Lukman, rencana mempercepat pemilihan umum sangat bertentangan dengan Tap MPR II.

Anggota FKP lainnya Priyo Budi Santoso yang dikenal sebagai vokalis lantaran sikap kritisnya dalam rapat kerja dengan Menteri Pertambangan dan Energi berpendapat Soeharto perlu segera menyerahkan mandat kepada MPR secara konstitusional melalui Sidang Istimewa MPR.

“Bagaimana pun Soeharto masih ada jasanya. Jadi, jangan sampai terjadi balas dendam karena akan menjadi preseden buruk bagi kehidupan berdemokrasi. Biar saja Soeharto menjadi pandito, mau jadi lengser keprabon secara terhormat.” tandasnya.

Senada dengan Budi dan Lukman, anggota FKP lainnya Usman E berpendapat, jalan yang paling bijak untuk mundurnya Soeharto adalah melalui penyerahan mandat. Kemudian diadakan pemilihan presiden dan wakil presiden baru yang mampu, jujur dan mempersatukan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras ini.

Dengan Sidang Umum Istimewa akan dapat diwujudkan reformasi damai. Untuk itu, dia meminta Badan Pekerja yang dipimpin Wakil Ketua MPR Poedjono Pranjoto mulai minggu depan menyiapkan bahan-bahan karena aspirasi rakyat Indonesia sudah tidak bisa dibendung lagi. Apalagi mahasiswa tidak mau mundur. Yang harus mengundurkan diri adalah Presiden Soeharto. Marwah Daud Ibrahim juga dari FKP menambahkan,

“Sudahlah, lebih baik Soeharto mundur saja. Tapi kapan dan bagaimana itu terserah MPR.” tandasnya.

Sekarang diperlukan agenda nasional yang jelas, misalnya jika Soeharto turun dari kursi kepresidenan siapa penggantinya dan apa yang akan diperbuat sehingga persatuan dan kesatuan bangsa tidak goyah.

Anggota FPP Saleh Khalid berpendapat bahwa tawaran Soeharto untuk memimpin reformasi pasti akan ditolak rakyat khususnya para mahasiswa.

“Mahasiswa sudah tidak percaya lagi pada Soeharto sehingga apapun pemikiran, gagasan atau tawaran untuk merespon reformasi akan ditanggapi secara apriori dan masih kukuh minta presiden mundur.” tandasnya

Dikatakan, setelah Soeharto mundur reformasi baru dapat dilaksanakan secara total dan konstitusional. Untuk itu, lanjutnya, pimpinan DPR harus secepatnya mengundang MPR agar melakukan sidang istimewa.

“Kuncinya ada pada DPR. Jangan menunggu apakah Soeharto mau mundur atau tidak.” tegasnya.

Ditanya sejauh mana kemungkinan dilakukan sidang istimewa karena mahasiswa telah kehilangan kepercayaan kepada para anggota MPR. Saleh mengatakan anggota MPR/DPR harus punya komitmen kerakyatan yang jelas dan mendukung reformasi. (AG)

Sumber : MERDEKA (21/05/1998)

______________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 458-459.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.