MANDAT KHUSUS UNTUK ATASI KRISIS

MANDAT KHUSUS UNTUK ATASI KRISIS[1]

 

Jakarta, Suara Karya

Rancangan ketetapan (rantap) tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus Kepada Presiden/Mandataris MPR Dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan. Pembangunan Nasional. Sebagai Pengamalan Pancasila merupakan rantap yang paling banyak mendapat “sorotan” dibandingkan dengan 5 rantap lainnya yang juga merupakan hasil kerja Badan Pekerja MPR (BP MPR) yang dibawa ke Sidang Umum MPR (SU MPR).

Selain kelima fraksi di MPR dalam pemandangan umumnya dalam Rapat Paripurna VI MPR, di Gedung Graha sabha paripurna MPR/DPR Senayan, Jakarta, Selasa (3/3), memberikan penjelasan cukup panjang mengenai rantap tersebut, para wartawan asing dalam jumpa pers yang dilaksanakan Fraksi Karya Pembangunan (FKP) MPR, juga gencar mempertanyakannya. Salah satu pertanyaan mereka adalah, jika rantap pemberian tugas dan wewenang itu telah dijadikan Tap MPR, apakah ketetapan itu sama dengan memberikan kekuasaan ekstra kepada Presiden/Mandataris MPR, sehingga membuka peluang kepada penerima tugas dan wewenang itu untuk bertindak sewenang-wenang, menjadi diktator dan otoriter.

Keadaan Darurat

Dalam jumpa pers di ruang rapat FKP MPR, selasa siang (3/3), tiga anggota fraksi tersebut, Theo L. Sambuaga, Marwah Daud Ibrahim, dan Din Syamsudin sama-sama mengatakan, tidak benar kalau hal itu memberikan kekuasaan ekstra kepada Presiden.

“Bukan memberikan tambahan kekuasaan, melainkan memberikan mandat dan tugas khusus untuk mengambil tindakan yang cepat dan tepat jika terjadi krisis dan keadaan darurat.” kata Theo menegaskan.

Theo Sambuaga yang juga Ketua FKP DPR mengatakan, adanya mandat dan tugas khusus itu, tidak akan menjurus kepada sikap sewenang-wenang, apalagi diktator dan otoriterisme.

“Sama sekali tidak, melainkan tetap konstitusional, karena tindakan itu harus dipertanggungjawabkan kepada MPR.” katanya.

Rantap tentang pendelegasian wewenang itu, menurut Marwah Daud Ibrahim, lebih merupakan upaya berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan.

“Itu sebagai upaya sedia payung sebelum hujan.” kata Marwah yang saat ini menjabat Ketua Departemen Cendekiawan DPP Golkar.

Din Syamsuddin yang Ketua Dept. Litbang DPP Golkar mengemukakan sampai tahun 1992, Tap MPR semacam itu sudah ada, dan ternyata tidak pernah digunakan oleh Presiden I Mandataris MPR.

“Hal itu karena memang selama ini tidak ada terjadi keadaan darurat di Indonesia.” kata Theo Sambuaga.

Sekarang ini ketetapan pemberian tugas dan wewenang dihidupkan kembali mengingat tantangan ke depan yang akan lebih berat dan kompleks.

“Jika terjadi, kita siap.” kata Theo yang pada kesempatan itu juga menyampaikan ketidakpuasannya tentang pemberitaan pers asing pekan-pekan terakhir yang cenderung menjelek-jelekkan Indonesia.

Pers asing, khususnya Barat, tidak obyektif, bias, dan cenderung menjelek-jelekkan Indonesia. Ia minta agar wartawan asing menulis lebih seimbang dan obyektif. Sementara itu, 5 fraksi dalam MPR-RI, yakni FKP (Fraksi Karya Pembangunan), FABRI (Fraksi ABRI), FPDI (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia), dan FPP (Fraksi Persatuan Pembangunan) dan FUD (Fraksi Utusan Daerah) dalam pemandangan umumnya sama-sama berpendapat, MPR perlu menetapkan Tap Pemberian Tugas dan Wewenang untuk mengantisipasi tantangan bangsa di masa depan.

“Kegagalan mengantisipasi dan mengatasi berbagai ancaman, hambatan, dan gangguan itu akan menghambat kita mewujudkan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.” Kata Andi.

Karena itu, sikap antisipatif sengat perlu dan terasa urgensinya dalam menyongsong zaman baru, jaman yang penuh tantangan dan berubah secara cepat. Perubahan-perubahan itu antara lain, karena meningkatnya mobilitas manusia, terutama mobilitas ide dan informasi yang tidak lagi mengenal batas-batas negara.

“Krisis ekonomi dan moneter yang kita alami dewasa ini …, adalah bagian dari perkembangan-perkembangan itu.” ujar Andi.

Karena itu, FKP mengajak seluruh anggota Majelis untuk senantiasa mencermati perkembangan lingkungan strategis yang cepat dan dinamis itu. Kecenderungan-kecenderungan baru itu tidak mustahil melahirkan konflik-konflik rumit dan pelik dalam skala nasional maupun dalam hubungan antar bangsa yang berpotensi menggagalkan pembangunan nasional.

“Kita semua tentu tidak rela pembangunan kita terhambat, apalagi terhenti.” kata Andi.

Kejelian mengantisipasi kecenderungan baru itu menuntut kearifan pemimpin bangsa ini untuk mengambil tindakan yang cepat dan tepat. Namun, kearifan itu perlu disertai kewenangan yang sesungguhnya juga merupakan kepercayaan rakyat.

Atas dasar pemikiran itu, dan mengantisipasi kemungkinan terburuk dalam perjalanan pembangunan, FKP mengusulkan rantap baru tentang pemberian tugas dan wewenang itu. Rantap itu dimaksudkan agar Presiden/Mandataris memiliki perangkat konstitusional untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara cepat dan tepat untuk memelihara persatuan dan kesatuan demi tetap tegaknya negara kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta menyelamatkan hasil-hasil pembangunan dan mengamankan kelanjutan pembangunan ketahapan yang lebih maju lagi.

Hak Warga Negara

Sesungguhnya, demikian FKP, tugas dan wewenang khusus tersebut adalah untuk suksesnya pembangunan dan untuk melindungi kepentingan rakyat. Penggunaannya jika sungguh-sungguh diperlukan, akan senantiasa mengindahkan hak-hak warga negara dan ketentuan hukum sesuai Pancasila dan UUD 1945, serta diberitahukan kepada pimpinan DPR-RI dan dipertanggungjawabkan kepada MPR-RI.

“Semua fraksi di BP MPR menyambut baik dan menyetujui usulan rantap FKP ini. Karena itu, melalui sidang majelis yang mulia, kami ingin menghaturkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua fraksi.” Kata Andi Mattalatta.

Fraksi ABRI melalui juru bicaranya, Marsekal TNI Sutria Tubagus menyatakan, rantap tersebut perlu dijadikan ketetapan majelis.

“FABRI menyatakan dapat menerima dan menyetujui keseluruhan substansi dan materi bahan-bahan SU MPR Tahap II yang telah disiapkan dan disahkan BP MPR untuk diteruskan ke Komisi Majelis.” katanya.

“FUD berpendapat dan sepakat agar Majelis yang terhormat ini dapat menghasilkan ketetapan tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris MPR dalam rangka Pengamanan dan Penyuksesan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.” Kata juru bicara FUD Prof. Dr. H Muladi SH.

Juru bicara FPDI Drs. Anthonius Rahail mengatakan, penyelesaian krisis sekarang ini harus dilakukan secara mendasar. Tuntutan reformasi, baik dibidang ekonomi, sosial dan politik harus dilakukan secara menyeluruh dan mendasar.

“Dalam konteks itulah ketetapan MPR yang memberikan wewenang dan tugas khusus kepada Presiden/Mandataris untuk menyukseskan dan mengamankan pembangunan nasional ditetapkan sehingga dinamika kehidupan bangsa betjalan menurut cita-cita bersama, yaitu menuju masyarakat adil dan makmur.” katanya.

FPP melalui juru bicaranya, Drs. H Muhammad Kaoy Syah Med mengatakan,

“Ketika FPP mencoba mencermati dampak suatu pernyataan negara dalam keadaan bahaya, dihadapkan dengan tantangan era globalisasi beserta liberalisasi perdagangan dan investasi, mobilitas manusia, arus informasi, dan komunikasi yang telah melampaui batas wilayah negara, maka keadaan bahaya tersebut niscaya akan membawa implikasi yang luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Sehingga adanya Tap MPR-RI tentang pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris tersebut dengan segala limitasinya dapat dipahami oleh FPP. (Tim SK)

Sumber : SUARA KARYA (04/03/1998)

______________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 193-196.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.