Majalah ‘FEER’ : TIGA KEKUATAN POLITIK PASCA-SOEHARTO

Majalah ‘FEER’ :

TIGA KEKUATAN POLITIK PASCA-SOEHARTO[1]

 

Jakarta, Kompas

SETELAH Presiden Soeharto mundur, berapa lama BJ Habibie akan bertahan menjadi penggantinya? Itulah pertanyaan John McBeth, Michael Vatiklotis dan Margot Cohen dari Far Eastem Economic Review (FEER) yang membuka sebuah laporan mereka dalam edisi majalah tertanggal 4 Juni itu.

Menurut mereka, jawabannya terletak pada proses saling mempengaruhi (inter play) antara tiga kekuatan utama dalam era pasca-Soeharto : Pangab Jenderal TNI Wiranto, Menko Ekuin Ir. Ginandjar Kartasasmita dan Presiden Habibie sendiri. Mereka berburu dengan waktu dalam upaya memperoleh legitimasi, sebelum mahasiswa kehilangan kesabaran dalam upaya memperjuangkan reformasi total.

Masih belum jelas apa hasil akhir dari interplay itu. Namun satu hal yang sudah jelas adalah begitu terasanya kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan Soeharto yang akumulasi kekuasaannya selama tiga dekade telah meniscayakan institusi dan mekanisme politik.

Apalagi ekonomi masih lumpuh sehingga kurang bisa menjamin berlangsungnya transisi menuju kepemimpinan baru yang stabil. Masalah kepemimpinan juga akan mengancam pemulihan ekonomi yang mulus.

“Kami harus menyadari bahwa pemecahan-pemecahan ekonomi hanya akan efektif jika dijamin stabilitas politik.” kata Direktur IMF untuk Asia Fasifik, Hubert Neiss yang berada di Jakarta untuk menghidupkan kembali upaya penyelamatan ekonomi.

Mundurnya Presiden Soeharto telah menimbulkan kesadaran bahwa proses yang menyakitkan bagi Indonesia untuk keluar dari kekosongan politik dan ekonomi, sebetulnya baru saja dimulai. Dapatkah Indonesia berhasil mengelola proses itu baik secara politik maupun ekonomi?

Inilah dilema bagi mereka yang menghendaki pembaharuan politik.

“Presiden mewakili rezim lama, jadi kami menghendaki perubahan secepatnya. Tapi setiap orang memahami harus ada pertimbangan-pertimbangan khusus dalam membenahi ekonomi.” kata pengusaha Arifin Panigoro.

Koalisi longgar yang melibatkan mahasiswa, kelompok intelektual dan profesional menghendaki sistem multi partai dalam setahun, diikuti oleh pemilu dan pemilihan presiden. Tetapi mereka khawatir krisis ekonomi akan membuat pemerintah enggan melakukan tugas membangun sebuah sistem politik yang baru.

Segi Tiga Politik

Presiden kini berada di atas pucuk segi tiga kekuasaan yang rapuh. Ia berada di antara ABRI yang dipimpin Pangab dengan menteri-menteri ekonomi yang dipimpin Menko Ekuin. Mereka berdua belum menunjukkan sikap tegas mendukung Presiden. Tentu pimpinan ABRI secara tertutup telah mengisyaratkan dukungannya, tetapi itu pun terutama karena sudah terjadinya suksesi secara konstitusional.

Pangab yang juga Menhankam, merupakan sosok yang populer karena ia mentolerir unjuk rasa mahasiswa dan menghindari ABRI dari perpecahan. Ia juga sudah bertekad menyeret mereka yang bersalah ke pengadilan dalam kasus penembakan mahasiswa Universitas Trisakti.

Meskipun di belakang layar bekerja sama dengan kelompok sipil, ABRI enggan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Presiden Soeharto. Mereka juga menekankan pendekatan yang hati-hati dalam pelaksanaan reformasi politik. Kassospol ABRI

Letjen TNI Bambang Yudhoyono percaya bahwa reformasi merupakan jawaban terhadap masalah-masalah nasional. Namun ia juga bersikap hati-hati, dengan mengatakan bahwa konsensus nasional dibutuhkan untuk mendukung perubahan sistem politik.

Sementara kekuatan utama Menko Ekuin adalah mantan-mantan menteri ekonomi yang dulu duduk dalam Kabinet Pembangunan VII. Menko Ekuin mewakilkan kelanjutan perumusan kebijakan ekonomi, yang mungkin merupakan sebuah keuntungan dalam menghadapi perundingan dengan IMF. Namun kubu ini masih ada kaitannya dengan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) rezim Soeharto, yang menimbulkan kekhawatiran atas munculnya kembali cronyism. Menko Ekuin dianggap memiliki kemampuan menjadi Presiden, dan ia sendiri menegaskan perlunya pemilu dilaksanakan secepatnya.

Pernyataan Menko Ekuin itu sempat membuat risau kubu Presiden. Tetapi pernyataan itu juga memaksa Presiden memberikan komitmen untuk menyelenggarakan pemilu secepatnya. Berbeda dengan pernyataan Presiden tanggal 21 Mei, yang isinya menegaskan tentang reformasi secara gradual dan nampaknya tetap ingin memerintah sampai 2003.

Presiden ini merupakan yang pertama yang bukan orang Jawa tulen. Sejak ia memimpin ICMI, kelompok intelektual Islam menganggapnya sebagai motor untuk melakukan perubahan tata politik yang baru, yang lebih sipil dan mencerminkan kepentingan-kepentingan umat Islam dan non-Jawa. Kubu Presiden merupakan campuran dari aktor-aktor politik yang progresif maupun konservatif, namun menimbulkan kekhawatiran pada kalangan non-Islam dan minoritas Cina.

Apa pun pendapat orang tentang Presiden, Indonesia memerlukan sebuah sistem politik yang baru sebelum pemilu diselenggarakan yang dirumuskan berdasarkan perubahan paket lima UU politik. Saat ini sebuah penelitian oleh LIPI yang hasilnya masih dirahasiakan menyarankan pemilu dengan sistem campuran antara sistem distrik dengan sistem perwakilan secara proporsional. Juga ada kriteria mengenai tempat domisili calon-calon serta pembatasan masa jabatan presiden. Tadinya penelitian LIPI ini menganjurkan reformasi bertahap mulai Mei 1997 sampai 2007.

Sumber : KOMPAS (01/06/1998)

_____________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 641-643.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.