MAJALAH ‘FEER’ TENTANG BANGKITNYA SEBUAH NEGARA

MAJALAH ‘FEER’ TENTANG BANGKITNYA SEBUAH NEGARA[1]

 

Jakarta, Kompas

PERAYAAN Harkitnas ke-90 tanggal 20 Mei lalu diikuti oleh sebuah kebangkitan baru, yakni dimulainya era baru pasca Presiden Soeharto yang mengundurkan diri tanggal 21 Mei.

“Ini merupakan sebuah hari kemerdekaan bagi kita,” kata seorang supir taksi yang diwawancarai Michael Vatikiotis dan Adam Schwarz dua wartawan Far Eastem Economic Review (FEER) edisi 4 Juni. (Patut dicatat, kedua wartawan yang bergelar doktor ini masing-masing pernah menulis buku mengenai politik Indonesia masa Orde Baru).

Sebelum mundur, Presiden sebetulnya sudah menyiapkan keputusan mengenai pemberlakuan keadaan darurat. Tapi batal dilakukannya. Lalu ia mengajak kerja sama sembilan tokoh agama/masyarakat untuk menawarkan kepada rakyat pembentukan sebuah komite reformasi serta penyelenggaraan pemilu sembari menegaskan ia tidak akan mencalonkan diri lagi.

Tapi setelah itu, ia ditinggalkan sekutu-sekutu politiknya dan para pengusaha yang kabur ke luar negeri. Lalu sejumlah menteri minta mundur serta menyatakan dukungan kepada Wapres BJ Habibie yang akhirnya dilantik sebagai Presiden baru.

Namun, menurut Vatikiotis dan Schwarz, budaya politik Orde Baru yang kuat melekat selama 32 tahun membuat tak ada seorang pun di sekitar Presiden yang berani mengatakan langsung di hadapannya bahwa sebaiknya ia mundur. Tanggal 18 Mei, Ketua DPR!MPR Harmoko mengatakannya lewat pers, sebagai bagian dari tiga opsi mundur, merombak: kabinet atau menghadapi Sidang Istimewa. Ajakan mundurnya bahkan dimentahkan Pangab Jenderal TNI Wiranto sebagai tidak memiliki dasar hukum.

Tidak berani

Ketika para pemimpin agama/masyarakat menghadap, mereka sudah menyiapkan pernyataan bahwa Presiden sebaiknya mundur dan menyerahkan hartanya kepada rakyat. Tapi begitu berhadapan, tak ada yang berani.

“Saya tidak memiliki keberanian untuk memintanya mundur waktu itu,” kata Nurcholish Madjid, salah satu pemimpin yang diundang bertemu Presiden selama dua jam tanggal 19 Mei itu. Setelah itu Presiden mengumumkan tentang Komite Reformasi dan lain-lain itu.

Para pemimpin ABRI juga sungkan memintanya mundur, dengan cara langsung bicara di hadapan Presiden. Tapi Presiden adalah juga Panglima Tertinggi dan sudah berulang kali selama tiga dekade terakhir menyingkirkan jenderal-jenderal yang berusaha mempersoalkan kekuasaannya. Pangab merasakan pula bahwa sebagai Panglima Tertinggi sulit meminta Presiden mundur. Dan ia ingin menghindari kesan bahwa permintaan itu nanti ditafsirkan sebagai kudeta militer.

Namun tanggal 20 Mei, ewuh pekewuh ala Jawa sudah tidak laku lagi. Ketua MPR/DPR dan Golkar mengancam Presiden akan mengadakan Sidang Istimewa. Menteri-menteri mulai berpikir tentang pengunduran diri masing-masing. Pimpinan ABRI sudah menyiapkan sejumlah skenario mengenai suksesi.

Di saat-saat akhir, Presiden berpaling kepada dua mantan Wapres, Sudharmono dan Try Sutrisno, untuk minta pandangan. Bahkan seorang Sudharmono yang memiliki kepemimpinan politik mengaku tidak bisa lagi menolong. Presiden tidak bisa lagi menarik minat seorang pun untuk bergabung dengan Komite Reformasi. Ia khawatir dengan situasi mutakhir apalagi rumah keluarga Ketua MPR/DPR di Solo sudah dibakar massa. Lalu 14 menteri, dipimpin Akbar Tandjung dan Ginandjar Kartasasmita, minta mundur tanggal 20 Mei malam hari. Presiden meminta Wapres untuk membujuk para menteri itu membatalkan niatnya. Tapi Wapres juga sudah kecewa karena Presiden mengatakan bahwa pengalihan kekuasaan kepada Wapres tidak akan menyelesaikan krisis.

Akhirnya basis kekuasaan Presiden goyah ketika Pangab bertemu dengannya tanggal 20 Mei malam.

“Kekalutan dan ketidakpastian sudah tidak bisa diterima lagi, terutama keamanan di Jakarta,” kata Pangab.

Presiden lalu tahu persis, ia ‘tidak memiliki kartu lagi’ untuk dimainkan. Ia memutuskan untuk mengundurkan diri.

Soal Rasa Tak Aman

Pada akhirnya, Presiden ‘dipojokkan’ (pushed), meskipun tak ada yang berani langsung berhadapan dengannya untuk mengatakan sebaiknya ia mundur. Ia tidak habis mengerti mengapa menjadi sasaran kemarahan rakyat.

“Ia tidak merasa ditinggalkan rakyat, tapi ditinggalkan mereka yang berada di sekelilingnya,” kata seorang mantan menteri.

Apa pun intensinya, Soeharto telah menghindarkan Indonesia dari ancaman pertumpahan darah. Kini sebagian menilainya sebagai orang yang terlalu lama berkuasa dan ber-KKN, tapi sebagian melihatnya sebagai pemimpin yang mengentaskan Indonesia dari ancaman kemiskinan dan gejolak politik tahun 1960-an.

Kemarin menjalar lagi sejumlah isu di Ibu Kota yang menimbulkan rasa tidak aman (insecurity) di kalangan masyarakat. Katanya, sekali lagi katanya, ada yang menembak seorang pemimpin dan seorang tapol yang baru dibebaskan. Beredar pula rumor tentang rencana ‘orang-orang berbaju preman’ yang akan mengacau selama akhir pekan ini.

Sasaran mahasiswa agar Presiden mundur, sudah tercapai. Namun rasa tidak aman itu masih berkecamuk, terutama di kalangan rakyat biasa. Lalu apa makna dari semua gejala yang mengkhawatirkan ini?

Sumber : KOMPAS (30/05/1998)

______________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 629-631.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.