M IRSYAD SUDIRO, KETUA FKP DPR : KITA MEMPERHATIKAN RIIL POLITIK

M IRSYAD SUDIRO, KETUA FKP DPR : KITA MEMPERHATIKAN RIIL POLITIK[1]

 

Wawancara, Republika

Apa sikap FKP atas mundurnya Soeharto?

Yang Pertama, FKP berterima kasih dan menghargai sikap dan keputusan politik yang diambil Pak Harto. Pak Harto sangat memperhatikan aspirasi dengan sikap penuh kesadaran, kenegarawanan, kepemimpinan. Kedua, beliau menyerahkan kekuasaan kepada Habibie sesuai dengan konstitusi, yaitu berdasarkan Pasal 8 UUD 1945 dan Tap MPR Nomor VIV-MPR/1973. Jadi sangat konstitusional, supaya tidak ada kevakuman. Pengucapan sumpah di depan Mahkamah Agung di Istana karena DPR tidak bisa bersidang, karena hari libur. Juga kalau bersidang harus dijadwalkan dulu dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).

Apa yang akan dilakukan FKP setelah ini?

Kita akan melihat perkembangan yang terjadi. Dari menit ke menit kita memperhatikan perkembangan yang ada.

Apakah perlu Sidang Istimewa?

Sudah tidak lagi. Sidang Istimewa MPR dilakukan apabila kita memerlukan Wapres. Itu jelas harus Sidang Istimewa. Namun FKP tetap dengan seksama akan memperhatikan riil politik dengan semangat konstitusional, menjaga kesatuan dan persatuan, damai, dan semua pihak merasa bisa tertampung dan tersalur aspirasinya.

Termasuk mengusulkan nama calon Wapres?

Jika itu memang dikehendaki dan tergantung kepentingan berbagai hal sebab Wapres itu menyangkut kepentingan negara. Unsur kenegaraan itu ada unsur pemerintah, legislatif, dan unsur rakyat.

Apa agenda reformasi FKP lainnya?

Reformasi yang kita canangkan jalan terus. Yang terjadi sekarang adalah perubahan Presiden dan kabinetnya. Sedangkan agenda lainnya tak ada perubahan drastis.

Anda setuju pemilu dipercepat?

Itu yang tadi saya sebut sebagai riil politik tadi. Jadi bisa relevan, bisa juga tidak. Tergantung pada riil politik.

Bukankah GBHN menyebutkan Pemilu akan dilakukan 2002?

Kalau mengacu ke GBHN 1998 memang menyebutkan pemilu 2002, jika mau pemilu ya perlu diadakan perubahan.

Jika diubah, maka forumnya di sidang umum?

Kalau sidang di luar siklus lima tahunan, namanya sidang istimewa. Itu dalam penjelasan UUD 1945.

Apakah DPR akan membicarakan soal berhentinya Soeharto dan digantikan BJ Habibie?

Hari Senin ini (25/5) akan ada rapat Bamus (Badan Musyawarah). Rapat itu akan memperjelas sikap DPR.

Soal mantan Presiden Soeharto, apakah masih terbuka kemungkinan diadakan pemeriksaan jika memang ada aduan atau indikasi melakukan pelanggaran konstitusional atau perkara pidana lainnya?

Sekarang Pak Harto kan menjadi warga negara biasa dengan demikian juga akan menjadi subjek hukum. Dengan demikian berlaku segala ketentuan hukum.

Mungkinkah itu terjadi?

Ya bisa, kecuali ada dispensasi untuk mantan Presiden. Sebagai mantan Presiden, secara protokoler itu pasti mendapatkan perlindungan dan hak protokol, mempunyai mobil dan rumah dinas, ajudan, staf pribadi. Itu masih fasilitas Presiden. Kaitannya dengan aspek hukum, itu yang saya tidak tahu persis bagaimana aplikasinya. (bani saksono/nina chaerani ies)

Sumber : REPUBLIKA (25/05/1998)

________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 542-543.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.