LIHAT KERJA KABINET

LIHAT KERJA KABINET[1]

 

Jakarta, Republika

Apa pendapat pimpinan DPR terhadap langkah Soeharto?

Pimpinan Dewan menilai sikap itu merupakan proses dan langkah yang tepat dan konstitusional dalam menanggapi permintaan pimpinan Dewan dan fraksi-fraksi. Beliau telah melaksanakan Pasal8 UUD 1945. Pimpinan Dewan juga menilai itu merupakan langkah yang arif dan bijaksana. Beliau seorang negarawan.

Bagaimana dengan agenda reformasi yang diperjuangkan Dewan?

Tentu saja Dewan akan meneruskan agenda reformasi itu. Tidak boleh berhenti. Dewan sudah membentuk Kelompok Kerja Program Legislasi Nasional (Pokja Prolegnas) yang akan membicarakan landasan UU tentang berbagai masalah.

Ada yang mengusulkan agar pemilu dipercepat?

Itu tergantung dari sikap dan kehendak fraksi-fraksi.

Bagaimana dengan Kabinet Reformasi Pembangunan yang dibentuk Presiden Habibie?

Kita mengharapkan kabinet baru yang dipimpin Profesor Habibie itu mampu menangkap aspirasi masyarakat, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di bidang ekonomi, karena kita tahu persis ekonomi kita ini sedang dalam kesulitan besar.

Kabinet kali ini juga berisi kader dari PPP dan PDI.

Sangat tepat sekali, karena Dewan juga sejak dini telah mengharapkan peran serta kekuatan partai politik agar tercermin dalam pemerintahan.

Itu cukup memberi nuansa dari keinginan untuk menyerap dan mengakomodasi semua keinginan seluruh kekuatan sospol itu. Ada yang dari ABRI, Golkar, PPP, dan PDI serta cendekiawan, pakar, LSM.

Sebagai ketua umum Golkar, bagaimana Anda melihat itu?

Saya pikir yang penting Golkar akan melihat kinerja dari kabinet itu.

Apakah masuknya kader PPP dan PDI bisa mempengaruhi perolehan suara Golkar dalam pemilu nanti?

Oh ndak. Saya pikir yang menjadi menteri itukan diharapkan untuk berwawasan kebangsaan yang lebih tinggi. Kita serahkan sepenuhnya pada hak pilih rakyat. Dalam pemilu yang menentukan itukan rakyat. Saya pikir ndak ada yang perlu kita khawatirkan. Pemilukan merupakan suatu manifestasi dari kehidupan politik rakyat. Sekarang ini rakyat sudah memiliki penalaran, jadi tidak kita khawatirkan. Yang pentingkan justru landasan undang­undangnya yang harus diperbaiki dan disempurnakan. Golkar melalui FKP di DPR akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan UU tentang Sistem Pemilu, UU tentang Parpol dan Golkar, UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR/DPRD maupun beberapa undang-undang lainnya yang berkaitan.

Bagaimana dengan sikap Korpri, bukankah ada menteri dari berbagai partai?

Nantikan undang-undangnya akan diperbaiki. Kita lakukan reformasi menyeluruh. Makanya namanya Kabinet Reformasi Pembangunan.

Sumber : REPUBLIKA (25/05/1998)

____________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 541-542.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.