LEBIH BANYAK POLITISI DARI PADA NEGARAWAN

LEBIH BANYAK POLITISI DARI PADA NEGARAWAN[1]

 

Jakarta, Republika

Saat ini, kata AH Nasution, lebih mudah menemukan politisi ketimbang menemukan negarawan.

“Yang kita butuhkan adalah kenegarawanan dan bukan politisi.” tutur orang yang akrab dipanggil Pak Nas ini kepada Republika kemarin.

Hal itu ia ungkapkan menanggapi pernyataan Presiden Soeharto yang menyebutkan  adanya para mantan pejabat yang tidak konsisten terhadap tekad Orde Baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945. Ucapan mereka berbeda dibanding dengan ketika mereka menjadi pejabat.

Para mantan yang tidak konsisten tersebut, menurut Presiden,

“akan tergulung oleh perjalanan yang lain.”

Komentar Kepala Negara itu terlontar ketika menerima pengurus Generasi Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Gema MKGR) di Bina Graha dua hari yang silam.

Seorang politisi, kata Pak Nas, cenderung lebih setia kepada kursi (kekuasaan).

“Berpikir untuk jangka pendek dan sampai dimana ia ikut kebagian kue.” ujar Pak Nas, yang didampingi sekretarisnya, Bakry AG Tiahlean.

Sedangkan negarawan, ujarnya lagi, lebih setia pada prinsip-prinsip perjuangan. Menurutnya, mereka berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara serta untuk jangka panjang.

Menurutnya, kondisi ini terjadi bisa saja akibat iklim politik yang tidak memberi peluang untuk menumbuhkan sifat kemandirian seseorang.

“Orang lebih banyak meminta petunjuk.” katanya.

Dari hal-hal yang demikian, katanya, para pejabat atau birokrat di Indonesia banyak yang mengingkari sumpah jabatannya. Korupsi dan kolusi, urainya, semakin menggejala diberbagai bidang. Ia kemudian mengutip Bung Hatta yang menyebutkan korupsi telah membudaya di Indonesia. Hal ini membuatnya prihatin. Menurutnya, banyak para pejabat yang luntur idealismenya dan kemudian menyesuaikan diri dengan keadaan karena takut, tidak kebagian kue.

“Sehingga ikrar Orde Baru hanya menjadi lips service.” tuturnya.

Tekad Orde Baru, katanya, tidak cukup hanya ditunjukkan lewat pernyataan tapi harus diimplementasikan dalam perbuatan. Para pejabat itu mestinya memberi tauladan karena hal itu merupakan kunci keberhasilan suatu sikap yang telah diikrarkan. Tanpa itu, katanya,

“Ibarat teriak di tengah padang pasir.”

Di akhir pernyataannya, Pak Nas mengutip pendapat filsuf Yunani Socrates,

“Penguasa dapat membuat hukum semau-maunya. Tetapi kekuasaan pada akhirnya akan dikalahkan oleh rasa keadilan rakyat banyak yang tidak dapat dimatikan atau ditindas.”

Kepada wartawan kemarin Menhankam Edi Sudradjat menyatakan boleh saja para mantan berbicara asalkan dilakukan secara tertib dan santun. Munculnya para mantan yang menyampaikan suaranya, menurutnya justru menunjukkan adanya perhatian dan kepedulian terhadap bangsa dan Negara.

“Itu barangkali keinginan untuk ikut serta, urun rembug.”

Tertib yang dimaksudkannya adalah menurut budaya dan ketentuan-ketentuan yang ada. Ketika didesak tentang batasan tertib dan santun, ia hanya menjawab,

“Kita kan tahu mana yang baik dan ngga baik.”

Sumber : REPUBLIKA (13/09/1996)

___________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 94-95.

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.