KREDIT INVESTASI UNTUK PARIWISATA MASIH MEMBERATKAN

KREDIT INVESTASI UNTUK PARIWISATA MASIH MEMBERATKAN

 

 

Jakarta, Antara

Pengusaha hotel mengharapkan pemerintah ikut membantu mengurangi persyaratan yang dirasakan masih berat dalam mendapatkan kredit bank, baik yang menyangkut suku bunga maupun masa pengembaliannya.

Harapan para pengusaha perhotelan yang tergabung dalam Perhimpunan Pengusaha Hotel dan restoran (PHRI) itu dijelaskan Menteri Parpostel Soesilo Sudarman, kepada wartawan, seusai melaporkan masalah tersebut kepada Presiden Soeharto di Bina Graha, Rabu.

Soesilo memberi contoh suku bunga pinjaman kredit perbankan bagi sektor pariwisata sekarang 18-20 persen/tahun. Kemudian masa pengembaliannya hanya tujuh tahun dengan masa tenggang tiga tahun.

Ia mengatakan sebenarnya ada Inpres 15/83 yang memberi peluang keringanan untuk sektor swasta.

Sekalipun tidak menjelaskan tanggapan Presiden Soeharto tentang masalah ini, Menparpostel menyebutkan Menko Ekuin dan Wasbang Radius Prawiro telah menerima usul para pengusaha dan akan mempelajarinya.

Dalam kesempatan itu dilaporkan 673.049 wisatawan asing telah datang ke tanah air selama semester pertama tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 549.508 orang. Ia optimis sasaran 1,5 juta wisatawan asing untuk tahun ini tercapai.

Soesilo mengakui masalah lain yang perlu dipecahkan dalam menampung lebih banyak wisatawan antara lain penyediaan pesawat udara yang lebih banyak. Namun Garuda Indonesia telah menjelaskan bahwa selama bebarapa tahun mendatang akan datang pesawat baru.

Pada tahun 1991, misalnya akan datang dua pesawat MD 11 dan tahun 92 serta 93 akan datang lagi masing-masing dua pesawat sejenis, khusus untuk melayani jalur penerbangan luar negeri. Sedangkan untuk dalam negeri akan datang delapan pesawat Boeing 737 serta 12F100.

Dengan tambahan berbagai jenis pesawat itu, pada akhir Repelita V diharapkan tersedia 2,8 juta tempang duduk untuk penerbangan luar negeri dan tujuh juta tempat untuk penerbangan dalam negeri.

Menteri Parpostel juga melaporkan kepada Presiden Soeharto tentang pelaksanaan pola bagi hasil dalam menyediakan telepon. Ia mengatakan pada tahap pertama, berdasarkan sistem ini akan dibangun jaringan bagi 100.000 satuan sambungan (SS).

Ia mengatakan jika pembangunan jaringan telepon oleh pengusaha swasta berhasil baik, maka akan dibangun jaringan telepon tambahan.

 

 

Sumber : ANTARA (26/07/1989)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XI (1989), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal.455-456.

 

 

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.