KONTRAK DENGAN PELAYARAN NASIONAL DIMULAI DARI IMPOR

KONTRAK DENGAN PELAYARAN NASIONAL DIMULAI DARI IMPOR[1]

 

Jakarta, Antara

Seorang eksporter mengatakan, hanya importer dan pemerintah yang dapat melakukan kontrak jangka panjang dengan perusahaan pelayaran nasional.

“Importer dan pemerintah bisa mendesak penjual untuk mau menggunakan perusahaan pelayaran Indonesia dalam pengangkutan barang, karena mereka bisa mengancam akan mencari sumber pasok dari negara lain.” kata Ketua Asosiasi Pabrik Sepatu Indonesia (APRISINDO) Anton J Supit di Jakarta, Senin.

Eksporter sepatu Adidas dan Nike itu juga menyatakan, upaya memberdayakan perusahaan pelayaran nasional itu dapat dimulai dari pengangkutan produk ekspor yang dimonopoli Indonesia seperti kayu lapis dan rotan.

Kontrak jangka panjang diperlukan perusahaan pelayaran nasional untuk mampu membeli kapal dan mulai membangun armada pelayarannya.

Sementara untuk ekspor, kata Anton, imbauan pemerintah agar pengangkutan barang ekspor sebagian menggunakan armada pelayaran nasional agak sulit dilakukan, karena posisi tawar eksporter yang lemah.

Diingatkannya, importer asing dapat dengan mudah beralih ke sumber pasok dari negara lain dan ini akan merugikan eksporter.

Karena itu, kata Direktur PT Lintas Adhikrida, ekspor Indonesia kebanyakan dilakukan dengan nilai barang sampai di pelabuhan muat (FOB).

Sebelumnya, Menko Polkam Soesilo Soedarman selaku Wakil dan Pelaksana Harian Dewan Kelautan Nasional mengatakan perlunya kemitraan jangka panjang antara perusahaan dan perusahaan pelayaran nasional.

Menurut Soesilo, dari 272 metrik ton barang yang keluar masuk Indonesia, hanya 5,9 metrik ton (2,18 persen) yang diangkut perusahaan pelayaran nasional. Presiden, kata Soesilo, bisa menerima jika tekstil, kayu lapis dan beberapa barang ekspor diangkut kapal asing, tetapi seharusnya ditentukan berapa persen untuk perusahaan asing dan berapa persen untuk perusahaan pelayaran dari Indonesia.

Presiden Soeharto juga menyatakan persetujuannya jika penjualan kapal dibebaskan dari pajak, asal penjualan itu dilakukan untuk membeli kapal yang baru, kata Soesilo.

Sumber : ANTARA (07/04/1997)

_____________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 306-307.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.