KONSTITUSIONALITAS GORO-GORO

KONSTITUSIONALITAS GORO-GORO[1]

 

 

Oleh RP Koesoemadinata Jakarta, Media Indonesia

KETEGANGAN pekan lalu sudah reda, walaupun masih ramai adanya silang pendapat dan masih ada tuntutan-tuntutan lain seperti Sidang Istimewa MPR. Pemilu yang dipercepat dan juga tidak tanggung-tanggung minta pertanggungjawaban mantan Presiden Soeharto serta tuntutan untuk mengadilinya dan pengembalian harta kekayaannya kepada rakyat.

“Alhamdulillah Bu,” ujar saya habis menonton berita TV, “Bahwa suksesi berjalan dengan selamat, dan juga konstitusional.”

“Hush, nanti dulu Pak,” protes sang istri, “masalah konstitusional ini masih diperdebatkan oleh berbagai kalangan, malah juga para pakar Hukum Ketatanegaraan juga masih bersilang pendapat. Apa sih yang dimaksud dengan konstitusional ini?”

“Kalau pengertian Bapak sih yang dimaksud dengan konstitusional adalah segala sesuatu tindakan politik itu harus sesuai dengan undang-undang dasar, dalam hal ini UUD-45 yang sudah disepakati bersama sebagai konstitusi negara. Dalam hal suksesi ini Pak Harto menunjuk pada Pasal 8 UUD-45, beliau itu menyatakan dirinya berhenti sebagai Presiden dan bukan mengundurkan diri, dan otomatis kedudukannya digantikan oleh Wakil Presiden,” jawab saya.

“Tetapi katanya pengambilan sumpah Presiden yang baru tidak sesuai dengan Pasal 9 UUD yang mengharuskan dilakukannya di hadapan MPR atau DPR,” protes sang istri lagi, malah katanya ada Pasal 4 yang dilanggar karena mantan Presiden tidak memberikan pertanggungjawaban dan menyerahkan mandatnya kepada sidang paripurna MPR.”

“Kalau Pasal 9 tidak menyebutkan sidang paripurna, dalam hal ini ditafsirkan cukup dengan dihadiri ketua dan wakil-wakil ketua MPR/DPR karena keadaan tidak memungkinkan. Saya tak melihat adanya Pasal4 UUD yang dilanggar. Mungkin yang dimaksud Tap MPR 1973 No.4.” jawab saya.

“Apakah suatu ketetapan MPR itu juga termasuk UUD 45?” kejar istri.

“Waduh, Bapakkan bukan pakar Hukum Tata Negara, tapi mungkin ini berhubungan dengan Pasal3 UUD 45, di situ dinyatakan MPR menetapkan UUD dan GBHN. Jadi ketetapan MPR mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan UUD.” jawab saya lagi.

“Kalau dilakukannya Sidang Istimewa MPR itu konstitusional tidak?” si ibu terus menginterogasi saya.

“Dalam semua pasal UUD sebenarnya istilah ini tidak ada, tetapi ada dalam penjelasan Pasal 2 ayat 2..” jawab saya lagi.

“Ada juga yang mengatakan melaksanakan pemilu yang dipercepat itu inkonstitusional, bagaimana mengenai hal ini?” sela istri.

“Ini aneh. Sebab UUD 45 sama sekali tidak menyebut-nyebut mengenai pemilu.”  jawab saya, “hanya saja dalam Pasal 19 ayat I disebutkan bahwa susunan DPR ditetapkan dengan undang-undang. Jadi kalaupun pemilu dipercepat itu tidak dibenarkan, paling-paling melanggar undang-undang pemilu, dan karena ini produk legislatif atau DPR maka paling-paling bersifat ilegal bukan inkonstitusional, makanya diusulkan undang-undangnya dulu harus diganti.”

“Sekarang begitu banyak silang pendapat para pakar hukum mengenai konstitusionalitas ini, apakah hal ini tidak bisa diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA) seperti di Filipina dan Pakistan?”

“Sebenarnya demikian, dan secara implisit dengan hadirnya MA di depan pengambilan sumpah Presiden Habibie sudah merupakan pengesahan prosedur ini. adalah konstitusional,” jawab saya, “tapi kelihatannya MA pun sudah kehilangan kepercayaan rakyat, karena lembaga ini diangkat presiden, jadi keputusannya diragukan dapat bertentangan dengan yang mengangkatnya.”

“Tetapi Pak,” si bungsu nyeletuk,

“Pak Harto itu orangnya sangat konstitusional. Lihat saja dia mencontohkan kepada para pejabat lainnya, menteri, Gubernur, bupati untuk membentuk perusahaan kekeluargaan. Ini sesuai pasal 33 ayat 1 UUD 45 yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Jadi sebenarnya nepotisme itu sangat konstitusional. Oleh karena itu, saya tak ikut unjuk rasa reformasi, Pak Harto itu sangat konstitusional.”

“Hus, kamu itu harus hati-hati jangan ngomong sembarangan.” tegur saya dengan keras, “lihat penjelasannya dari Pasal 33 UUD di Berita Republik Indonesia Tahun II No 7, tanggal 15 Februari 1946, bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut, bahwa bangunan perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Jadi seperti KUD, Inkud, Puskud dsb. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Jadi menurut Bapak harus dikerjakan gotong royong. Gitu lo,” saya menjelaskan.

“Oh, gitu tho?” celetuk anak saya sambil cengengesan.

Sumber : MEDIA INDONESIA (01/06/1998)

__________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 635-637.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.