KONSEP ‘IMF PLUS’ PERLU DIAPRESIASI

KONSEP ‘IMF PLUS’ PERLU DIAPRESIASI[1]

 

Jakarta, Media Indonesia

Konsep ‘IMF Plus’ yang diungkapkan Presiden Soeharto dalam laporan pertanggungjawaban pada Sidang Umum (SU) MPR 1998 hari pertama kemarin mendapat reaksi dari berbagai pihak.

Ketua DPP Golkar Pinantun Hutasoit yang juga anggota F-KP MPR mengatakan konsep ‘IMF Plus’ itu perlu mendapat apresiasi positif dari seluruh rakyat.

Namun Ketua F-KP MPR Ginandjar Kartasasmita mengatakan, keterangan mengenai ‘IMF Plus’ sebaiknya menunggu terbentuknya Kabinet Pembangunan VII, karena hal ini merupakan tugas kabinet mendatang.

“Kabinet mendatang akan menjelaskan hal itu secara rinci,” katanya kepada wartawan seusai menghadiri rapat F-KP di gedung DPR Jakarta, Minggu petang.

Menurut Ginandjar, rapat F-KP yang membahas pidato pertanggungjawaban Presiden, secara khusus tidak menyinggung soal ‘IMF Plus’, tetapi lebih difokuskan kepada masalah pemantapan penerimaan pertanggungjawaban Presiden.

Ditanya apakah IMF Plus itu maksudnya adalah melakukan penjadwalan utang, Ginandjar mengatakan,

“Presiden sudah menegaskan bahwa tidak ada penjadwalan utang.”

Sementara itu pakar Sistem Dewan Mata Uang (Currency Board System/CBS) Steve Hanke mengatakan Presiden Soeharto telah memerintahkannya merancang program untuk menyempurnakan langkah reformasi yang sudah disepakati dengan IMF.

Menurut Hanke sebagaimana dikutip ANTARA, ‘IMF Plus’ itu sedikitnya ada tiga unsur, yakni pentingnya kondisi untuk mengembalikan stabilitas nilai tukar, ekspansi CBS ke dalam sistem perbankan agar dapat membantu likuiditas perbankan, dan melakukan penjadwalan utang luar negeri swasta.

Karenanya beralasan jika anggota MPR dari F-KP Bambang Trihatmodjo mengatakan soal ‘IMF Plus’ itu hendaknya dilihat nantinya bagaimana usul IMF mengenai program jangka pendek untuk menstabilkan nilai mata uang rupiah.

Ditanya apakah pidato Pak Harto bisa diterjemahkan sebagai sikap Indonesia untuk tidak menerima ‘tekanan’ dari IMF berkaitan dengan bantuan dana lembaga itu, Bambang menyatakan kurang paham dengan hal itu.

Ketua Umum DPP PDI Soeryadi menilai dengan ditandatanganinya 50 poin dari IMF, maka mungkin akan ada perubahan ekonomi di Indonesia, karena poin-poin itu sarat dengan substansi perubahan.

“Tinggal bagaimana 50 poin itu menggelindingnya nanti, apakah akan menjadi gelindingan besar atau begitu-begitu saja sehingga pengaruhnya tidak besar.” katanya.

Soeryadi sependapat dengan konsep ‘IMF Plus’ yang disampaikan Pak Harto, sebab tawaran IMF sampai sekarang tidak atau belum membuahkan hasil. Anggota F-PP MPR AM Saefuddin menilai pidato pertanggungjawaban Presiden Soeharto telah mengakui adanya krisis moneter, tetapi pengaruhnya masih belum diakui menyentuh semua sektor dan subsektor dalam pembangunan.

“Kami mempunyai beberapa catatan terhadap laporan itu, tapi kami akan menyikapi secara kritis obyektif dan proporsional, bukan marah-marah.” katanya.

Menurut dia, ‘IMF Plus’ merupakan alternatif yang tepat, karena jika IMF murni yang digunakan, maka tidak stabilnya nilai rupiah dan banyaknya utang luar negeri tak dapat diatasi.

Sumber : MEDIA INDONESIA (02/03/1998)

_________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 711-712.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.