KOMNAS HAM TOLAK PENGADUAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL

KOMNAS HAM TOLAK PENGADUAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL[1]

 

Semarang, Antara

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menolak pengaduan kasus pelecehan seksual sejumlah karyawan hotel Ciputra Semarang, karena dianggap terlalu terburu-buru dan tidak melalui prosedur yang benar.

“Kasus itu seharusnya dilaporkan dulu ke aparat keamanan (polisi), kalau mereka tidak bisa menyelesaikannya baru dilaporkan ke Komnas HAM karena komisi ini merupakan benteng terakhir apabila suatu permasalahan mengalami jalan buntu.” kata anggota Komnas HAM, Prof. Dr. Muladi SH, di Semarang, Senin.

Yang penting, lanjut Muladi yang juga rektor Undip Semarang, laporan itu harus disertai saksi minimal dua orang, karena kalau tidak ada saksi dikuatirkan akan merugikan pihak karyawan itu sendiri karena nanti bisa digugat balik.

Ketika pihak karyawan yang diwakili oleh Sri Rejeki (Uqie) yang menjabat Humas Hotel Ciputra Semarang mendesak untuk melakukan konsultasi masalah ini, Muladi mengatakan, pihaknya belum bisa menerimanya karena dikuatirkan nantinya Komnas HAM jadi lembaga konsultasi hukum.

“Komisi ini bukan lembaga konsultasi hukum, jadi sebaiknya anda laporkan dulu ke polisi dan nanti Komnas HAM akan mem-‘back up’ dari belakang, dan saya yakin untuk masalah ini polisi mampu menanganinya.” ujar Muladi.

Menurut Sri Rejeki, kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah karyawan hotel itu dilakukan oleh General Manager (GM) hotel berbintang empat, NJH berkebangsaan Swiss,dengan cara meraba-raba tubuh karyawan yang sensitif.

Bahkan, tambah dia, apabila mereka bersedia diperlakukan tidak senonoh maka segala kesalahan dan pelanggaran terhadap tata tertib maupun bentuk yang lain akan dimaafkan, serta karier mereka akan naik dengan cepat.

Disamping itu, katanya, di ruang pertemuan hotel tersebut dilarang dipasang gambar dan potret Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Try Sutrisno serta lambang negara Garuda Pancasila, padahal sudah ada aturannya bahwa setiap instansi wajib memasang gambar-gambar itu.

Muladi mengatakan, pihaknya belum dapat menerima laporan tersebut dan justru disarankan agar kasus ini dilaporkan kepada aparat kepolisian karena permasalahan seperti ini sulit untuk dibuktikan, contohnya kasus pelecehan di Taman Safari Indonesia (TSI) Bogor, Jabar, beberapa waktu lalu.

Yang penting, harus ada saksi minimal dua orang, baik itu yang mendengar, menyaksikan kasus pelecehan itu karena kalau tidak dikuatirkan akan digugat balik.

“Kalau sampai terjadi gugat balik, yang rugi kan anda sendiri.” katanya menandaskan.

Berkas-berkas perkara itu sebaiknya dimasukkan ke amplop dan dikirimkan ke Kapoltabes Semarang, nantinya Komnas HAM diberi tembusannya, kalau sudah maka komisi ini akan mengikuti perkembangannya, demikian Muladi.

(U.SMR-K01/SMR-001/JPR-002/23/06/97/20:21/re2)

Sumber: ANTARA (23/06/1997)

____________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 500-501.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.