KOMISI C: F-PP MENERIMA DENGAN “CATATAN”

KOMISI C: F-PP MENERIMA DENGAN “CATATAN”[1]

 

 

Jakarta, Kompas

Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) MPR menyatakan dapat menerima laporan pertanggungjawaban presiden/mandataris. Namun ada “catatan-catatan” yang diberikan terhadap pelaksanaan pembangunan selama ini.

Melalui juru bicaranya A. Chozin Chumaidy, FPP mengungkapkan, selain keberhasilan yang telah dicapai ada masalah-masalah krusial yang perlu ditangani secara sungguh-sungguh.

“Masalah itu antara lain kesenjangan ekonomi, baik antar pelaku ekonomi, badan usaha, maupun antar daerah,” tutur Jubir F-PP dalam Rapat Komisi C Sidang Umum MPR di Jakarta, Jumat (6/3).

Dengan pernyataan F-PP tersebut, maka seluruh fraksi di MPR telah menyatakan menerima Laporan Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR 1993/1998. Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) melalui juru bicaranya Yaumil Chairiah Agoes Achir menyatakan,

“Menerima sepenuhnya dan dengan baik Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR 1993/ 1998.”

Sementara juru bicara Fraksi ABRl (F-ABRl) I Gde Artjana menyatakan menerima sepenuhnya pertanggungjawaban Presiden Soeharto. Fraksi Utusan Daerah (F-UD) secara tegas mengatakan menerima secara utuh dan bulat.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI) melalui juru bicaranya Sujanto menyatakan menerima baik pidato pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR. Namun sama seperti F-PP, F-PDI meminta agar diberi perhatian khusus terhadap beberapa hal. Antara lain trilogi pembangunan dilakukan secara seimbang dan kebijakan ekonomi kembali diarahkan untuk kepentingan rakyat banyak.

Selain itu F-PDI mendesak adanya reformasi politik untuk mendukung reformasi ekonomi Kepedulian terhadap wong cilik ditingkatkan, bukan bersifat karitatif tetapi sistemik.

 

Reformasi Politik

FPP meminta agar reformasi politik segera dilakukan untuk menampung dinamika politik nasional. Reformasi itu setidaknya dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap undang-undang di bidang politik.

Di bidang hukum, FPP memberi “catatan” agar segera dibuat UU Perlindungan Konsumen dan UU tentang Perdagangan Nasional.

“UU ini dapat melindungi dan mengayomi masayarakat dari kemungkinan tindakan tak terpuji,” ungkap Jubir F-PP Chozin Chumaidy.

Catatan tersebut jua menekankan agar DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat lebih meningkatkan pelaksanaan hak-haknya, khususnya hak angket (penyelidikan), hak inisiatif dan hak interpelasi. F-PP meminta agar pemerintahan yang bersih dan berwibawa segera diwujudkan.

Di bidang ekonomi, F-PP menyoroti adanya ketimpangan pendapatan dan penguasaan sumber-sumber ekonomi produktif dalam masyarakat.

“Terjadi marginalisasi ekonomi atas mayoritas rakyat,” jelas F-PP.

“FPP mengingatkan bila hal itu terus berlanjut, tanpa koreksi secara fundamental, maka akan semakin memperlebar kesenjangan dan dapat menimbulkan gejolak sosial, serta menimbulkan kejiwaan yang tidak sehat pada masyarakat,” tegas Jubir FPP Chozin Chumaidy.

 

Belum jelas

Menurut FPP laporan pertanggungjawaban presiden/mandataris belum menggambarkan secara jelas sebab-sebab rapuhnya fundamental ekonomi Indone­sia.

“Musibah krisis moneter yang melanda kita menunjukkan bahwa fundamen ekonomi kita kurang mampu bertahan menghadapi gejolak moneter,” kata Chozin.

FPP memberi catatan agar segera dilakukan langkah penting untuk memulihkan nilai tukar rupiah pada nilai yang wajar.

“lni harus dilakukan dengan cara dan sistem apa pun, sehingga mencapai sasaran yang ditetapkan oleh APBN 1998/ 1999 sebesar Rp. 5.000,- per dolar AS, serta tidak memberatkan rakyat dan perekonomian nasional,” tegas FPP.

Menyoroti tentang pembangunan sektor agribisnis, FPP berpendapat sektor ini terbengkalai karena pemerintah lebih memusatkan perhatian pada sektor industri, untuk mengejar target pertumbuhan dan predikat negara industri.**

Sumber: KOMPAS (07/03/1998)

____________________________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 220-222.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.