KOMENTAR SEPUTAR PERGANTIAN PRESIDEN

KOMENTAR SEPUTAR PERGANTIAN PRESIDEN[1]

PENGANTAR :

Berbagai komentar dan pendapat muncul berkaitan dengan keputusan Pak Harto untuk berhenti sebagai Presiden dan pelantikan Wakil Presiden BJ Habibie sebagai penggantinya. Di bawah ini pendapat dari sebagian tokoh masyarakat.

Bambang W. Suharto

Pimpinan Kosgoro

KOSGORO menerima pengangkatan BJ Habibie sebagai Presiden RI ketiga menggantikan Soeharto, tetapi Kosgoro tetap konsisten mendesak diadakannya Sidang Istimewa MPR. Kosgoro tetap konsisten mendesak secepatnya dilaksanakan Sidang Istimewa MPR selambat-lambatnya akhir Juli 1998. Munculnya BJ Habibie sebagai Presiden masih merupakan bagian dari rezim terdahulu.

Ditegaskan, Kosgoro tetap konsisten dengan surat terbuka pada 14 Mei 1998 tentang permohonan agar Presiden Soeharto dan Wapres BJ Habibie mengembalikan mandat kepada MPR melalui Sidang Istimewa MPR.

Kosgoro mengajak seluruh rakyat, dan terutama pimpinan lembaga tinggi negara untuk tetap menghargai, menghormati serta menjunjung tinggi eksistensi MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang secara konstitusional memegang kedaulatan rakyat dan merupakan penjelmaan seluruh rakyat. Karena itu, MPR hasil Pemilu 1997 berwewenang menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR

Ali Sadikin

Tokoh Petisi 50

SAYA bersyukur kepada Tuhan karena mantan Presiden Soeharto mau mengundurkan diri demi kepentingan negara dan persatuan bangsa. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia memakai kekuatan untuk melanggengkan kekuasaan. Bersyukurlah beliau tidak nekat memakai kekuatan senjata untuk menghalau kehendak rakyat ini. Kalau itu terjadi, tidak tahu apa yang akan terjadi.

Perlukah pertanggungjawaban mantan Presiden? Itu tidak perlu karena beliau telah menyatakan mundur dari kekuasaan. Tidak perlu dilakukan apalagi harus dicekal seperti saya.

Bagi saya pelantikan BJ Habibie inkonstitusional karena tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pelantikan seorang kepala negara di Indonesia seharusnya dilakukan di depan sidang anggota MPR karena yang memberikan mandat kekuasaan pemerintahan itu adalah MPR. Tetapi berhubung pelantikan itu sudah telanjur dilakukan, maka harus ditempuh cara-cara yang baik untuk memilih kembali Presiden baru Indonesia secara konstitusional.

Mar’ie Muhammad

Mantan Menkeu

SAYA menyambut baik pengunduran diri Presiden Soeharto yang dilakukan secara konstitusional sebagai langkah awal ke arah reformasi menyeluruh, seraya memperhatikan kecenderungan global. Meskipun Habibie bukan figur yang benar­benar memenuhi harapan masyarakat, ini tak terelakkan sebagai figur transisi untuk menghindarkan kevakuman dalam pimpinan pemerintahan.

Agenda nasional yang paling mendesak adalah mengatasi krisis ekonomi dan kepercayaan. Untuk itu perlu secepatnya dilakukan rehabilitasi dan stabilitas ekonomi. Susunan kabinet, terutama tim ekonomi, harus figur yang dipercaya masyarakat dan secara internasional kredibel. Kabinet semacam ini juga diperlukan untuk menghilangkan semua bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk itu, Presiden yang baru harus memberikan keteladanan. Agar pemerintah yang baru dapat bekerja efektif di perlukan ketenangan dan dukungan secara kritis dari masyarakat, termasuk para mahasiswa.   (afn)

Salim Said

Pengamat Militer

PERNYATAAN Menhankam/Pangab demisioner, Jenderal TNI Wiranto, mengenai perlindungan yang akan diberikan ABRI pada mantan Presiden RI Soeharto dan keluarganya, adalah hal yang wajar.

Pernyataan yang dikemukakan Wiranto sesaat setelah pelantikan Presiden baru di Istana Negara kemarin, diperkirakan untuk menenangkan mantan Presiden Soeharto dan keluarganya, sekaligus menjadi sinyal bagi para mahasiswa yang saat ini masih dalam suasana panas dan emosional. Saya kira sinyal yang disampaikan Wiranto itu untuk memperingatkan mahasiswa atau pihak lain supaya tidak mengganggu mantan Presiden dan keluarganya secara fisik.

Selain itu, meskipun Soeharto sudah tidak menjabat sebagai presiden, tetapi secara resmi dia masih menyandang pangkat Jendral TNI. Karena jabatan tersebut, berarti mantan Presiden RI ke-2 ini tetap masih terhitung sebagai keluarga besar ABRI. Karena itu, dia wajib mendapatkan perlindungan dari segala kemungkinan.

Sabam Sirait

Mantan Anggota DPR

SAYA menghargai sikap Pak Harto yang dengan arif meletakkan ja atan. Demikian juga pelantikan Wapres BJ Habibie sebagai Presiden cukup tepat untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan. Namun saya tetap meminta DPR/ MPR agar melanjutkan Sidang Istimewa MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Berkaitan dengan hal tersebut, saya melihat ada beberapa tokoh yang tepat untuk jabatan Presiden, yaitu Jenderal TNI Wiranto, Megawati Soekarnoputri, Sultan Hamengkubuwono X, dan Try Sutrisno.

Saya juga berharap dengan perkembangan yang terjadi ini, semua pihak agar menjaga persatuan dan kesatuan serta mempertahankan dan melaksanakan Pancasila dan UUD 45. Hal tersebut dalam kerangka negara Pancasila menuju masyarakat adil makmur, yaitu masyarakat Pancasila. Saya juga mengimbau kepada ABRI agar menjalankan tugas sebaik-baiknya dan menjamin rasa aman bagi semua warga negara, tanpa kecuali.

Dr. Muhammad AS Hikam

Pengamat Politik

KITA tunggu dahulu masa-masa krusial dalam satu dua hari, bagaimana respons masyarakat dan juga kita lihat aspek legalitasnya, yaitu dengan pengalihan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden BJ Habibie kemarin. Misalnya, apakah memang penyumpahan bukan di depan sidang paripurna MPR, bisa dianggap sah. Juga jangan dilupakan derasnya arus penolakan yang datang dari berbagai kelompok dalam masyarakat.

Kedua, apakah tuntutan reformasi itu sekadar pergantian Soeharto kepada BJ Habibie. Kalau itu saja yang dimaksudkan memang sudah selesai. Masalahnya, Habibie pernah cukup lama dalam Kabinet bersama Pak Harto, sehingga kita perlu kejelasan apakah mereka yang menghendaki reformasi total sudah cukup puas.

Di samping aspek legal formal, juga masih perlu diikuti dari aspek politis. Jadi, saya melihat pengalihan kekuasaan ini masih belum memberikan jaminan ketenteraman masyarakat, terutama dari tuntutan mahasiswa yang menuntut reformasi total. las./U-1.

Siswono Yudhohusodo

Mantan Mentrans/PPH

SAYA sedih karena turunnya Pak Harto, di usianya yang 78 tahun harus dibarengi dengan kondisi yang tidak menyenangkan. Tentunya setiap orang ingin Khusnul Khotimah atau mengakhiri masa jabatan nya dengan haik. Mantan Presiden Soeharto sudah memperjuangkan secara panjang bangsa dan negara ini. Di usia 28 tahun, Soeharto sudah menjadi komandan perebutan serangan umum Yogyakarta dan pada usia 45, tahun 1965. Pak Harto menyelamatkan negara dari ancaman PKI. Tapi saya juga gembira Pak Harto secara ikhlas menyatakan berhenti dari jabatan presiden memenuhi tuntutan masyarakat luas.

Mengenai pengganti Presiden, saya agak khawatir. Sebab Habibie adalah bagian dari pemerintahan yang tidak dipercayai masyarakat pada masa lalu sehingga tidak terbebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dengan demikian, dikhawatirkan pemerintahan tidak dengan cepat mendapatkan kepercayaan rakyat. Terus terang saya khawatir akan reaksi pasar.

Dr. Kastorius Sinaga

Pengamat Politik

PELIMPAHAN jabatan presiden dari Soeharto ke Habibie tidak konstitusional. Berdasarkan UUD 1995, pelimpahan jabatan presiden ke wakil presiden hanya bisa dilakukan bila presiden berhalangan tetap. Pengertian berhalangan tetap adalah bila presiden meninggal dunia, sakit keras dan tidak mungkin disembuhkan atau presiden pergi ke luar negeri dalam jangka waktu tertentu. Bila salah satu dari tiga kondisi di atas terjadi, secara konstitusional presiden boleh menyerahkan jabatannya ke wakil presiden.

Yang terjadi saat ini adalah tidak adanya kepercayaan masyarakat pada presiden. Karena itu, presiden harus mengembalikan mandatnya kepada MPR. Setelah mandat dikembalikan, pemerintahan akan demisioner. Sambil menunggu Sidang Istimewa MPR, untuk sementara tampuk pimpinan dipegang tiga menteri, yaitu Menhankam, Mendagri, dan Menlu. Merekalah yang secara konstitusional memimpin negara saat pemerintahan dalam kondisi demisioner. Bukan diserahkan pada Wakil Presiden.

Sri Sultan Hamengkubuwono X

KEPUTUSAN HM Soeharto untuk berbenti merupakan jalan keluar terbaik. Keputusan itu mencerminkan kebesaran jiwa Soeharto untuk bersikap realistis menerima apa yang dituntut masyarakat.

Dengan lahirnya keputusan itu, jalan menuju perwujudan reformasi total, menyangkut pembaruan kepemimpinan nasional, akan semakin licin sehingga bangsa Indonesia dapat terhindar dari potensi perpecahan yang sangat berbahaya. Paling tidak satu bagian penting dari tuntutan masyarakat telah terpenuhi.

Proses peletakan jabatan dan pengambilan sumpah Wapres BJ Habibie menjadi Presiden sudah sesuai konstitusi. Namun Sidang Istimewa MPR sebaiknya tetap dilangsungkan untuk memberi kejelasan legitimasi yang sangat dibutuhkan pemerintahan berikutnya. Krisis yang kita hadapi sekarang ini krisis kepercayaan, krisis legitimasi. Karenanya, setelah Soeharto berhenti, Sidang Istimewa harus tetap digelar.

Saiful Sulun

Mantan Wakil Ketua DPR-RI

KALAU kita teliti lebih dalam berhentinya Presiden Soeharto bukan dalam artian Pasal 8 UUD 45 (berhalangan tetap) tetapi karena desakan/tuntutan rakyat agar mengundurkan diri, akibat hilangnya kepercayaan rakyat. Rakyat yang tidak lagi percaya kepada Presiden/Mandataris berhak meminta kembali mandat yang diberikan kepadanya. Satu-satunya cara adalah mengembalikan mandat yang diterimanya kepada MPR (penjelmaan kedaulatan rakyat).

Dengan demikian mandat yang diterimanya seharusnya dikembalikan kepada MPR bukan menyerahkan tugas jabatan Presiden kepada Wakil Presiden. Karena itu, pelimpahan tugas jabatan Presiden kepada Wakil Presiden kurang tepat/tidak konstitusional.

Sebaiknya Presiden BJ Habibie menyerahkan tugas jabatan yang diterimanya dari Presiden Soeharto kepada MPR. Bahwa kemudian MPR mengangkat BJ Habibie sebagai Pejabat Presiden/masa transisi, pengangkatan tersebut melalui proses yang benar/konstitusional.

Sumber : MEDIA INDONESIA (22/05/1998)

________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 567-571.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.