KOMENTAR FRAKSI DAN GOLKAR

KOMENTAR FRAKSI DAN GOLKAR[1]

 

Jakarta, Suara pembaruan

Sekjen DPP Golkar Ary Mardjono mengatakan, menurut Ketua Umum DPP Golkar H. Harmoko pernyataannya selaku pimpinan DPR agar Presiden secara arif dan bijaksana mengundurkan diri, mempakan pendapat individual. Begitu pula yang disampaikan pimpinan DPR lainnya, adalah pendapat individual.

Hal itu dijelaskan oleh Ary Mardjono, Selasa dini hari, di DPP Golkar, Jakarta Barat, mengutip penjelasan Ketua Umum DPP Golkar H. Harmoko dalam rapat pleno DPP Golkar. Ary Mardjono dalam keterangannya didampingi dua pengurus DPP Golkar, masing-masing HR Agung Laksono dan Ais Anantama Said.

“Beliau juga menyadari bahwa itu memang betul pendapat individual. Karena kalau itu pendapat dari pimpinan DPR atau seluruh DPR, maka harus melalui satu sidang paripurna. Jadi memang betul itu pendapat individu sebenarnya. Dan disampaikan secara serentak, selaku pimpinan DPR,” kata Ary maupun Agung mengutip Harmoko.

Jadi, tegas Ary, pernyataan pimpinan DPR mempakan pendapat individual, walaupun disampaikan secara kolektif

“Dengan demikian, membenarkan pernyataan Pak Wiranto bahwa hal itu memaparkan penyataan secara individual,” paparnya ketika ditanya wartawan berkaitan dengan keterangan pers Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto.

Diingatkan, pernyataan yang disampaikan oleh H. Harmoko di DPR, bukan selaku Ketua Umum DPP Golkar, tapi selaku Ketua DPR. Dan karena dibenarkan bahwa hal itu merupakan pendapat secara individual, lanjutnya, maka tidak mempunyai kekuatan hukum.

Sedangkan sikap DPP Golkar, sehubungan dengan pendapat individual-individual pimpinan DPR RI tersebut, dijelaskan oleh Sekjen DPP Golkar mengutip penjelasan Ketua Umum DPP Golkar, bahwa telah dicapai satu kesepakatan yang tertuang dalam instruksi kepada F-KP DPR RI, agar dibahas bersama fraksi-fraksi lainnya, pada hari Selasa ini.

“Karena tadi sudah disampaikan kepada Ketua F-KP, maka untuk itu kelak akan disampaikan setelah diadakan rapat bersama fraksi-fraksi yang lain di DPR,” jelasnya.

Adapun bunyi dari instruksi tersebut, lanjutnya, tidak bisa dijelaskan secara terbuka, dalam keterangan pers, Selasa dini hari, karena masih harus dibahas dengan fraksi­-fraksi yang lain.

Bila instruksi tersebut telah tuntas dibahas, tuturnya, maka akan bisa diketahui, apakah DPP Golkar setuju dengan pernyataan pimpinan DPR.

Dalam kesempatan itu, Ary Mardjono menjelaskan beberapa hal yang dibahas dalam rapat pleno DPP Golkar, yang dimulai pukul 19.30 hingga pukul 00.45 WIB. Pertama bahwa rapat pleno itu membahas tentang perkembangan situasi akhir-akhir ini. Antara lain juga situasi yang berkembang di daerah.

Kedua, ucapnya, DPP Golkar menyikapi bahwa tuntutan reformasi yang digalakkan sekarang ini, harus terus dilakukan di semua bidang, baik di bidang politik, ekonomi maupun bidang hukum. Dan untuk itu, lanjutnya, DPP telah mengeluarkan satu keputusan dalam rangka mempercepat reformasi.

Ketiga, jelasnya, mengenai reshuffle atau perombakan kabinet. Hal ini, ucapnya, tentu saja merupakan hak prerogatif presiden.

“Oleh karena itu kita tunggu saja,” tuturnya.

Demi persatuan dan kesatuan bangsa pimpinan DPR mengharapkan Presiden Soeharto secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri. Demikian hasil rapat pimpinan DPR yang dikemukakan Ketua DPR RI Harmoko dalam jumpa pers bari Senin (18/5) di Jakarta dan didampingi Wakil Ketua Syarwan Hamid (FABRI), Abdul Gafur (FKP), Ismail Hasan Meutareum (FPP) dan Fatimah Achmad (FPDI).

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI) dan Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) juga mempunyai sikap yang sama mengharapkan Presiden Soeharto mengundurkan diri. Sedangkan Fraksi Karya Pembangunan (FKP) dan Fraksi ABRI masih membahas hal tersebut.

Dalam jumpa pers tanpa ada acara tanya jawab, Harmoko selengkapnya mengatakan,

“Pimpinan Dewan dalam rapatnya hari ini (Senin, 18/5-Red.) telah mempelajari dengan cermat dan sungguh-sungguh perkembangan dan situasi nasional yang sangat cepat yang menyangkut aspirasi masyarakat tentang reformasi, termasuk Sidang Umum MPR dan pengunduran diri Presiden.”

Untuk membahas masalah tersebut, besok (hari Selasa ini-Red.) tanggal 19 Mei 1998 Pimpinan Dewan akan melaksanakan pertemuan dengan Pimpinan Fraksi-fraksi. Hasilnya akan disampaikan kepada Presiden Soeharto.

Mekanisme tersebut ditempuh sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan, karena dalam mengambil keputusan Pimpinan Dewan harus bersama-sama Pimpinan fraksi-fraksi.

 

Arif dan Bijaksana

Dalam menanggapi situasi seperti tersebut di atas, Pimpinan Dewan baik Ketua maupun Wakil-wakil Ketua mengharapkan demi persatuan dan kesatuan bangsa, agar presiden secara arif dan bijaksana mengundurkan diri.

Pimpinan Dewan menyerukan kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang, menahan diri, menjaga persatuan dan kesatuan serta mewujudkan keamanan ketertiban supaya segala sesuatunya dapat berjalan secara konstitusional.

Ketua FKP, Irsyad Sudiro mengatakan bahwa pihaknya telah membahas masalah tuntutan berbagai pihak agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. FKP akan menawarkan empat alternatif kepada DPP Golkar untuk dipilih sebagai sikap FKP yang akan disampaikan dalam rapat dengan pimpinan Dewan hari Selasa ini.

Usulan FKP adalah mengharapkan Presiden Soeharto mempelopori reformasi di segala bidang, termasuk melakukan reshuffle kabinet. Altenatif yang kedua adalah Presiden Soeharto dengan konsep lengser keprabon mandegpandito, menyerahkan mandatnya kepada MPR dan wakil presiden naik untuk memegang jabatan presiden.

Jika dua alternatif tersebut tidak bisa dilaksanakan, FKP mengusulkan dilakukannya Sidang Umum MPR yang diprakarsai DPR. Dan sesuai pernyataannya, Presiden Soeharto menyerahkan mandatnya kepada MPR. Altematif keempat adalah Presiden Soeharto dan juga Wakil Presiden BJ Habibie mengundurkan diri dan pemerintah sementara dipegang oleh triumvirat yang terdiri dari Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri.

 

Sidang Istimewa

Di sisi lain sebanyak 20 anggota FKP mendesak pimpinan DPR untuk mengambil langkah mempersiapkan sidang istimewa MPR agar persoalan kepemimpinan nasional bisa dibicarakan secara terhormat Peryataan tersebut ditandatangani oleh 20 anggota FKP antara lain Zamharir, Abu Hasan Sazili, Feri Mursidan Baldan, Laode Kamaludin, Engkoswara, Iqbal Assegaf dan Usman Ermulan. Sementara itu, Ketua FPP, Hamzah Haz mengatakan bahwa soal permintaan Presiden Soeharto mundur juga merupakan aspirasi FPP.

“Dan yang saya tangkap semua fraksi sepakat untuk meminta mundur Pak Harto. Saya kira begitu,” katanya seusai pertemuan dengan Pimpinan Dewan.

Sebelumnya sekitar 33 anggota FPP telah menandatangani pernyataan yang isinya meminta Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri dan mendesak pimpinan DPR/ MPR untuk melakukan sidang istimewa. Namun, Hamzah Has mengatakan bahwa sikap FPP juga seperti itu, artinya FPP juga meminta Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri.

Sedangkan Fraksi PDI, seperti dikatakan Ketuanya Budi Hardjono telah menerima masukan dari berbagai pihak dan mengambil kesepakatan bahwa demi kepentingan bangsa dan negara meminta pertimbangan Pak Harto untuk mengundurkan diri atau lengser keprabon dengan penuh hormat dan dilaksanakan secara konstitusional.

FPDI, katanya, berprinsip tetap menganut mikul duwur mendemjero, artinya akan menghormati orang yang telah berjasa besar kepada bangsa dan negara. Namun sejauh ini belum diketahui apakah Fraksi ABRI juga akan mengusulkan hal yang sama tentang pengunduran diri Presiden Soeharto.

 

Pemilu

Oleh karena itu, kata Bambang Warih yang ditemui di DPR RI, segera perlu diperbarui berbagai perangkat peraturan tentang pemilu dan bidang politik untuk mempersiapkan pemilu yang demokratis. Dengan begitu nantinya akan dihasilkan wakil rakyat yang benar-benar berpihak pada rakyat

Sidang MPR dan DPR hasil pemilu itulah yang nantinya memilih pemimpin nasional yang akan datang yang diharapkan lebih memenuhi aspirasi rakyat.

“Kalau cara ini tidak ditempuh, kita akan terjebak pada lingkaran dan memperoleh pemimpin yang tampil karena peristiwa historis yang berpeluang besar untuk bertindak kurang baik,” katanya.

Sedangkan Wakil Ketua DPR RI, Ismail Hasan Metareum mengatakan bahwa kalau Presiden bersedia mengundurkan diri, maka secara konstitusional wakil presiden diangkat menjadi Pejabat Presiden sampai habis masa tugasnya.

Namun demikian bagaimana nantinya, akan dibahas lebih lanjut, tetapi untuk pengunduran itu tidak perlu sidang umum MPR, karena hal tersebut bukan karena kesalahan, melainkan mengundurkan diri dan situasi nasional sekarang ini.

“Kecuali kalau wakil presiden meminta,” katanya.

Sedangkan Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Umum FABRl, Syarwan Hamid mengatakan bahwa apa yang ditempuh haruslah tetap konstitusional.

“Kita ingin sesuai konstitusi. Janganlah perjalanan ini melanggar konstitusi,” katanya.

Ditegaskan bahwa kita akan cari cara-cara yang sesuai dengan keinginan masyarakat, tetapi tetap dalam batas-batas konstitusi dan kalau bisa tidak menimbulkan konflik yang besar.

 

Forum Komunikasi

Pada kesempatan lain Harmoko mengatakan, Pimpinan DPR menyerukan agar Presiden Soeharto sebaiknya mengundurkan diri demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Seman itu disampaikan Ketua DPR Rl, Harmoko ketika menerima Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ) di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/5) siang.Turut hadir dalam pertemuan itu, keempat Wakil Ketua DPR yakni H Ismail Hasan Metareum, Abdul Gafur, Fatimah Achmad dan Syarwan Hamid.

Harmoko menjelaskan, pimpinan dewan dalam rapatnya Senin (18/5) telah mempelajari dengan cermat dan sungguh-sungguh perkembangan dan situasi nasional yang sangat cepat menyangkut aspirasi masyarakat tentang reformasi, termasuk Sidang Umum MPR dan pengunduran diri presiden.

Pada bagian lain, FKSMJ menegaskan sikapnya untuk menuntut MPR segera mengadakan Sidang Istimewa guna mencabut mandat yang diberikan kepada Soeharto sebagai Presiden Rl.

FKSMJ kepada pimpinan DPR mengatakan bahwa tuntutan mahasiswa di seluruh Indonesia adalah presiden mundur, turun atau menyerahkan mandatnya kepada DPR/MPR.

Penandatangan pernyataan adalah Universitas Satya Negara Indonesia, Universitas Muhammadiyah Jakarta, STMIK Budi Luhur, STIE Indonesia, Universitas Mercu Buana, Universitas Empu Tantular, Universitas Islam Jakarta, Universitas Krisnadwipayana, Universitas Islam Jakarta, IKIP Jakarta, Universitas Indonesia, Tujuh Belas Agustus, UPN Veteran, Akademi Maritim Indonesia, Universitas Islam A syafiah, Univeritas. Islam Yayasan Persada Indonesia, Universitas Yarsi , STIB Dwi Danna Widya, ASMI Kampus Ungu, STIE Kampus Ungu, Universitas Sahid, IISIP, dan Universitas Moestopo Beragama.

 

Tuntutan

Tuntutan yang sama juga disampaikan oleh Forum Komunikasi Mahasiswa Jabotabek (FK-MJ) yang terdiri dari 48 perguruan tinggi. Tuntutan itu disampaikan ribuan mahasiswa yang tergabung dalam FKMJ menandatangi Gedung DPR, Senin (18/5) untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mundurnya Soeharto.

Mereka juga menegaskan sikapnya untuk tetap dalam gerakan moral dan tidak akan mendukung kelompok atau individu tertentu yang gerakannya bersifat politik guna memperjuangkan tuntutan tersebut.

“Kami tidak punya patron atau hubungan kami tidak menjadi hubungan patron, termasuk dengan Amien Rais. Tapi kami tetap menghargai siapapun yang mendukung tegaknya demokrasi di negeri ini serta pengunduran diri Soeharto,” ujar para mahasiswa serempak.

Ketua Fraksi PDI DPRD DKI Jakarta, Lukman Mokoginta meminta kepada anggota MPR RI utusan daerah hasil Pemilu 1997 segera melakukan langkah proaktif mendukung dan mensukseskan pelaksanaan sidang Istirnewa MPR RI. Permintaan Lukman tersebut dituangkan dalam suratnya bernomor 01/Istimewa/V/98, dan dikirimkan pada 16 Mei 1998 lalu.

Menurut Lukman permintaannya ini didasarkan pada situasi politik yang berkembang akhir-akhir ini. “Dengan mempertimbangkan kuatnya tuntutan rakyat agar segera melaksanakan sidang istirnewa, maka anggota MPR RI utusan daerah harus segera mendukung dan mensukseskan pelaksanaan sidang tersebut,” kata Lukman, dalam siaran persnya yang diterima Pembaruan, Senin (18/5). (S-22/W-7/ MH/K-10/W-5).

Sumber: SUARA PEMBARUAN (18/05/1998)

___________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 326-331.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.