“KITA TIDAK ANUT SIKAP YANG KUAT YANG MENANG”

“KITA TIDAK ANUT SIKAP YANG KUAT YANG MENANG”[1]

 

Jakarta, Media Indonesia

Bangsa Indonesia tidak menganut sikap siapa yang kuat dialah yang menang, dan kemudian menindas kelompok yang kalah. Tetapi bangsa ini menganut sikap dasar yang meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan, apalagi perorangan, kata Presiden Soeharto.

“Karena itu, jangan sampai ada suatu kelompok dengan sewenang-wenang memaksakan kehendaknya kepada kelompok yang lain.” ujar Kepala Negara saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Keluarga Besar Kader Pembangunan Indonesia di Istana Negara, Senin (24/6) kemarin.

Keluarga Besar Kader Pembangunan Indonesia merupakan wadah gabungan dari empat organisasi massa, yakni Gabungan Karyawan Pembangunan Indonesia (GAKPI), Wanita Pembangunan Indonesia (WPI), Gabungan Pemuda Pembangunan Indonesia (GPPI) dan Mahasiswa Pembangunan Indonesia (MPI).

Ditegaskan oleh Presiden, musyawarah nasional suatu organisasi mempunyai arti yang penting bagi kehidupan organisasi itu sendiri. Hal itu mengingat musyawarah nasional merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi.

“Dalam musyawarah nasional itulah diambil keputusan-keputusan yang mendasar bagi kehidupan suatu organisasi.” tegas Presiden.

Karena itu, dalam menyelenggarakan musyawarah nasional, tandas Kepala Negara,

“hendaknya kita tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang telah kita sepakati bersama sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Demokrasi Pancasila, tambah Presiden, lebih mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

“Dalam musyawarah, semua pihak diberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan pandangan dan pendapatnya. Setelah semua pandangan dikemukakan, maka kemudian dapat dirumu skan kesepakatan bersama yang memuaskan semua pihak, tanpa ada yang merasa dimenangkan atau dikalahkan.” kata Kepala Negara menjelaskan.

“Karena itu, dalam berorganisasi jangan sampai ada suatu kelompok yang dengan sewenang-wenang memaksakan kehendaknya kepada kelompok yang lain. Bangsa kita tidak menganut sikap siapa yang kuat dialah yang menang. Dan kemudian menindas yang kalah.”

Lebih lanjut Presiden mengingatkan bahwa keputusan yang diambil tersebut tidak hanya harus dipertanggung jawabkan di dunia saja, tetapi juga harus dipertanggungj awabkan sampai di akherat kelak.

“Sebagai bangsa yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan, kita yakin bahwa setiap keputusan yang kita ambil harus kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. UUD 1945 mengamanatkan, agar dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita harus senantiasa memelihara dan memegang teguh cita­cita moral rakyat yang luhur.” kata Kepala Negara.

Tantangan Kian Besar

Dalam kesempatan itu, Presiden Soeharto juga mengatakan, tantangan yang harus dihadapi Bangsa Indonesia di masa mendatang jelas akan semakin besar. Dan untuk menghadapinya, seluruh potensi dan kekuatan masyarakat harus saling bahu membahu dalam menyukseskan pembangunan bangsa.

“Kita akan segera memasuki abad ke-21 yang belum jelas arah dan kecenderungannya. Namun satu hal yang pasti, bahwa di awal abad itu kita akan menghadapi tantangan-tantangan yangjauh lebih besar dan lebih banyak ragarnnya dibanding keadaan sekarang.” kata Kepala Negara.

Tantangan yang sangat kompleks itu, lanjut Presiden, memang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dunia pada umumnya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi makin mendorong pesatnya globalisasi. Dan itu akan membawa dampak yang luas baik yang positif maupun negatif. Dalam situasi demikian, kata Kepala Negara, Bangsa Indonesia tidak perlu melawan arus globalisasi itu.

“Kita adalah bagian dari masyarakat dunia. Yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kesadaran dan kecerdasan masyarakat agar mampu ikut serta dalam arus sejarah itu secara kreatif. Dengan demikian, dampak positifnya dapat kita manfaatkan sebesar-besarnya bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa, sementara dampak negatifnya dapat kita kurangi sekecil mungkin.” jelas Presiden.

Namun sekali lagi Presiden mengingatkan, Pancasila merupakan pedoman utama dan jalan yang harus ditempuh dalam melakukan perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat ini.

Sumber : MEDIA INDONESIA (25/06/1986)

________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 120-122.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.