KITA PERLU PERSATUAN

KITA PERLU PERSATUAN[1]

 

 

Jakarta, Republika

Minggu lalu, bangsa Indonesia memasuki suatu babakan sejarah baru. Presiden Soeharto meletakkan jabatan setelah 32 tahun berkuasa. BJ Habibie sebagai Presiden baru telah dilantik, kemudian menyusul pembentukan kabinet baru yang disebut Kabinet Reformasi Pembangunan. Pada hari ini menurut rencana, sidang pertama kabinet akan digelar.

Memang kemudian masih berkembang berbagai pendapat dalam masyarakat yang memperdebatkan sah tidaknya penyerahan kekuasaan dari Presiden lama ke Presiden baru, baik dalam tata cara maupun yang menyangkut permasalahan esensial hukum ketatanegaraan. Bahwa pelantikan yang dilakukan di Istana adalah inkonstitusional karena pelantikan seorang Presiden haruslah di depan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan di gedung DPR/MPR. Sebagai pembanding terhadap pendapat ini, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa pelantikan tersebut tidak sah. Pakar Hukum Harun Al rasyid dari Universitas Indonesia juga berada dalam kubu pendapat ini. Harun Al rasyid berpendapat bahwa pengangkatan BJ Habibie sebagai Presiden sah berdasarkan pasal 8 UUD 1945. Jika ada yang mengatakan bahwa Presiden harus mengembalikan mandat terlebih dahulu kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, karena Presiden adalah Mandataris MPR, justru pendapat tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Selain itu juga berkembangan perdebatan bahwa pemerintahan yang ada sekarang ini adalah pemerintahan transisional atau sementara, karena itu pemerintah harus segera melaksanakan pemilihan umum. Pemerintahan yang dibentuk setelah pemilihan umum itu kelak, barulah dianggap sebagai pemerintahan yang absah karena telah mendapatkan legitimasi dari rakyat. Masalahnya, jika kita hendak melaksanakan reformasi yang tidak setengah-setengah, sebelum pemilu itu terlaksana, maka perlu dibuat sebuah undang-undang tentang pemilu dan undang-undang kepartaian yang baru.

Gagasan lain yang muncul, terutama di suarakan pada orasi kelompok masyarakat dan mahasiswa yang bertahan sampai hari terakhir di gedung DPR/MPR, adalah tuntutan agar segera diadakan Sidang Istimewa MPR, kemudian sidang itu akan memilih Presiden dan Wakil Presiden baru.

Tokoh-tokoh kritis seperti Gus Dur dan Amien Rais, cenderung ingin memberikan kesempatan kepada pemerintahan baru untuk bekerja dan membuktikan kemampuannya mengatasi krisis. Tetapi jika kemudian dalam batas waktu yang tidak terlalu lama, usaha pemerintahan baru ini tidak menunjukkan hasil maka ia bersama kekuatan rakyat lainnya akan mengambil sikap.

Apapun materi perdebatan yang muncul dan tentu juga tidak terlepas dari ragam kepentingan kelompok yang mewarnainya. Yang penting dan jangan dilupakan bahwa keinginan utama rakyat adalah bagaimana secepatnya mengatasi krisis ekonomi ini. Jangan kita terjebak dan menghabiskan banyak waktu, misalnya hanya mempertentangkan apa dan siapa. Karena gerakan mahasiswa, seperti yang di katakan oleh Ichasul Amal, Rektor Universitas Gajah Mada, tidaklah mempunyai kepentingan dengan person. Sebagai gerakan moral, yang diinginkan mahasiswa adalah bagaimana agar proses politik ini cepat berubah lebih demokratis. Tentang formatnya siapapun tidak masalah selama bisa menjamin terbentuknya perubahan-perubahan menuju demokratisasi.

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya pula adalah penggalangan kerja sama dan saling mendukung antara aparat pemerintahan begitu pula ABRI sebagai dinamisator dan pilar yang menjaga stabilitas dan keamanan. Segala bentuk pertentangan primordial dan keraguan harus dihilangkan. Kini saatnya diperlukan kerja sama menciptakan sebuah ketentraman sebagai kondisi utama untuk bekerja dengan tenang mengatasi krisis ini. Kepercayaan rakyat dan kepercayaan Internasional terhadap pemerintahan harus segera dipulihkan. Dan hal itu hanya bisa terwujud, jika kita semua masih mengutamakan semangat nasionalisme dan patriotisme mengatasi semangat dan kepentingan kelompok. Dalam suasana krisis dan ancaman keruntuhan sebagai sebuah bangsa seperti saat ini, kita mutlak memerlukan kembali adanya persatuan, sekali lagi persatuan.

Sumber : REPUBLIKA (25/05/1998)

____________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 539-541.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.