KILAS BALIK PERISTIWA PENTING EKONOMI SELAMA 1996

KILAS BALIK PERISTIWA PENTING EKONOMI SELAMA 1996[1]

 

Jakarta, Antara

Tahun 1996 diwarnai berbagai peristiwa penting bidang ekonomi, yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan secara langsung atau pun tidak langsung berkait erat serta memberikan dampak bagi perekonomian nasional.

Dalam upaya memperkuat kemandirian bangsa, khususnya dalam penyediaan sarana transportasi darat, bulan Februari pemerintah meluncurkan kebijaksanaan pengembangan mobil nasional (mobnas).

Pembuatan mobnas, yang pada tahap awal dipercayakan kepada PT Timor Putra Nasional (TPN) bekerjasama dengan industri otomotif Korea Selatan Kia Motors Corp, berdasarkan Inpres No.2 Tahun 1996, mendapat insentif berupa pembebasan Bea Masuk (BM) atas komponen impor dan pembebasan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM).

Meskipun mendapat tantangan keras dari Jepang, Amerika Serikat dan Uni Eropa karena kebijaksanaan itu dinilai dapat merugikan industri otomotif mereka, pemerintah tetap jalan terus dengan program mobnas-nya untuk mendorong berkembangnya industri otomotif yang mandiri di Indonesia.

Sehubungan semakin dekatnya pelaksanaan perdagangan bebas, khususnya di kawasan ASEAN (AFTA) dan Asia Pasifik (APEC), pemerintah pada 4 Juni 1996 kembali meluncurkan deregulasi yang mencakup penurunan bea masuk, penghapusan bea masuk tambahan, penyederhanaan tata niaga impor serta ketentuan anti dumping.

Paket Juni tersebut dimaksudkan terutama untuk memperkuat daya saing produk-produk Indonesia, baik di pasar mancanegara maupun pasar domestik.

Dua pertemuan penting yang berlangsung di luar negeri menjelang berakhirnya tahun ini, mendapat perhatian khusus Indonesia melalui keikutsertaannya secara aktif dalam dua event tersebut, yakni pertemuan Forum Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Filipina pada bulan Nopember, serta pertemuan tingkat menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Singapura pada 9-13 Desember 1996.

Berikut ini sejumlah peristiwa penting dibidang ekonomi yang terjadi selama tahun 1996 :

Bulan Januari, tanggal :

1     Ketika menyampaikan RAPBN 1996/97, Presiden Soeharto minta agar pinjaman komersial dan kredit ekspor dibatasi dan dikoordinasikan sebaik­ baiknya untuk menjaga keamanan neraca

RAPBN 1996/97 sebesar Rp 90,6 triliun, naik 16,1 persen dibanding APBN 1995/96 sebesar Rp 73,02 triliun.

5     Perhitungan  inflasi mulai tahun 1996 mencakup tujuh kelompok  pengeluaran sedangkan cakupan daerahnya diperluas dari 27 menjadi 44 kota, kata Kepala BPS Sugito. Sebelumnya perhitungan hanya mencakup empat kelompok.

10   Presiden mengimbau semua perusahaan besar yang pendapatan bersihnya di atas Rp 100 juta agar menyisihkan dua persen dari pendapatannya bagi membantu keluarga pra-sejahtera.

12   Menhut Djamaluddin S mengisyaratkan kemungkinan impor kayu guna mengatasi kelangkaan bahan baku industri kayu lapis. Impor bisa dilakukan karena pabrik kayu lapis sedang resah akibat kurangnya bahan baku.

15   MenperaAkbar Tanjung merasa prihatin terhadap usul produsen semen untuk menaikkan harga komoditi itu, karena akan mengakibatkan naiknya harga rumah terutama tipe rumah sederhana (RS) dan rumah sangat sederhana (RSS).

Seorang penasehat calon investor dari Kanada , Jessie Inman menilai iklim investasi di Indonesia masih cukup baik untuk perluasan dan  pendirian usaha baru.

19   Gubemur BI Soedradjad D mengingatkan para bankir bahwa BI akan memproses secara hukum semua bank yang melangar BMPK( Batas Maksimum Pemberian Kredit).

Deperindag menunda penerapan sertifikasi produk yang semula akan diberlakukan secara efektif mulai 1 Februari 1996, kata Kepala Badan Litbang Rosediana Suharto.

Kepala Perwakilan Bank Dunia di Jakarta, Dennis de Tray, mengatakan pihaknya menginginkan agar pemerintah Indonesia mempertahankan kebijaksanaan uang ketat (Tight Money Policy!fMP) guna menekan defisit transaksi betjalan yang sudah mencapai 7,9 miliar dolar AS.

Bulan Februari, tanggal :

1     Menperindag Tunky Ariwibowo menegaskan, tidak ada satu perusahaan swasta pun yang berhak menarik pungutan dari masyarakat, lebih-lebih pemerintah sekarang sedang berusaha mengurangi jumlah pungutan yang membebani masyarakat. Penegasan itu disampaikan sehubungan dengan rencana PT. Arbamass Multi Invesco untuk menarik pungutan atas minuman keras yang dijual ke masyarakat.

Dirut PT. Persero Proyek Percontohan Berdikari, Bustanil Arifin, mengungkapkan keinginannya agar BUMN yang dipimpinnya itu, yang kini berada langsung di bawah Presiden, dialihkan menjadi di bawah Departemen Keuangan.

2     Dirut PLN Djiteng Marsudi mengungkapkan, BUMN ini tidak akan menerapkan lagi penunjukan langsung (repeat order) kepada perusahaan-perusahan yang selama ini dianggap berhasil membangun proyek kelistrikan, termasuk yang dananya berasal dari kredit ekspor.

5     Kepala Negara minta semua BUMN niaga atau persero niaga agar tidak hanya memikirkan impor tapi juga berusaha membantu peningkatan ekspor nonmgas.

Sehubungan itu, Menperindag Tunky Ariwibowo mengemukakan perlunya BUMN-BUMN membentuk jaringan pemasaran internasional guna membantu peningkatan ekspor.

6     Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran yang menyebutkan bahwa bank-bank umum masih diberi kesempatan untuk menjadi pengatur penerbitan surat berharga komersial atau commercial paper  (CP).

7     Presiden Soeharto menyatakan prihatin karena inflasi bulan Januari mencapai angka yang cukup tinggi, yakni 2,1 persen. Angka inflasi yang tinggi ini terjadi akibat kenaikan harga kelompok makanan, aneka barang dan jasa serta perumahan.

 

Sumber : ANTARA (15/12/1996)

________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 534-536.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.