KILAS BALIK PERISTIWA PENTING EKONOMI 1996

KILAS BALIK PERISTIWA PENTING EKONOMI 1996[1]

 

Bulan Nopember, tanggal :

1 – Pengamat ekonomi Faisal Basri berpendapat bahwa rendahnya laju inflasi hingga September (4,94 persen) bukan merupakan hasil suatu kebijakan, melainkan karena lesunya perekonomian.

Pada seminar “Kebijakan Ekonomi Mengenai Suku Bunga”, ia menyatakan, hingga sejauh ini belum ada suatu kerangka kebijakan yang mantap dan komprehensif untuk memerangi penyebab inflasi tinggi.

5 – Pemerintah akan mendorong lembaga sertifikasi dan laboratorium di dalam negeri agar berkembang menjadi lembaga yang kredibel, transparan dan independen dalam melakukan standardisasi seperti yang dituntut masyarakat internasional.

Untuk menghemat pengeluaran devisa, pihak swasta dan BUMN diimbau memelopori penggunaan lembaga sertifikasi dan laboratorium nasional yang telah diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).

7 – Biro Pusat Statistik (BPS) berencana mengubah cara penghitungan inflasi yang saat ini dilakukan secara kumulatif dengan menjumlahkan inflasi tiap bulan selama satu tahun ke cara penghitungan berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Menurut Kepala BPS Sugito, cara yang akan dipakai adalah rata-rata inflasi tahunan dibandingkan rata-rata periode sebelumnya dan berdasarkan IHK.

11 – Direktur Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) Christianto Wibisono menyatakan keyakinannya bahwa ekonomi Indonesia bisa tumbuh dua digit bila beban pungutan liar dan hambatan ekonomi biaya tinggi bisa dihilangkan.

19 – Ketua Bappenas Ginandjar Kartasasmita menegaskan, pihaknya belum pernah berpikir untuk memindahkan Ibu kota RI dari Jakarta ke kawasan Jonggol di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

21 – Pengusaha nasional Fadel Muhammad dan Suhadi Kalla beserta kelompok usahanya PT Gema Gadung Anugrah dan Gema Anugrah Cipta Mandiri mengakuisisi kepemilikan saham dan manajemen Bank Intan dengan suntikan dana Rp 50 miliar, dengan tujuan memperkokoh bank tersebut agar meningkat menjadi bank papan tengah di kancah perbankan nasional.

Mensesneg Moerdiono mengingatkan semua jajaran Biro Pusat Statistik (BPS) agar tidak sedikitpun “mempolitikkan” data statistik, terutama menjelang pemilihan umum.

23 – Para menteri anggota Forum Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) mengakhiri pertemuan dua hari di Manila dengan menyepakati perlunya penggalakan upaya untuk memperkecil kesenjangan ekonomi antar anggota APEC melalui peningkatan kerjasama ekonomi.

Mereka sependapat agar anggota-anggota APEC berusaha meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakatnya, mengggalakkan pembangunan secara adil dan merata, serta memacu pertumbuhan secara berkesinambungan di kawasan Asia-Pasiflk.

25 – Para pemimpin ekonomi APEC pada pertemuan di Subic, Manila, sepakat untuk mempercepat waktu penerimaan anggota baru APEC dari tahun 1999 menjadi tahun 1998.

Menurut Menlu Ali Alatas, Indonesia sejak semula menghendaki percepatan penerimaan anggota baru. Komisaris Eksekutif Bursa Efek Kuala Lumpur (KLSE) Dato’ Nik Mohamed Din usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara KLSE dan Bursa Efek Jakarta (BEJ) di Jakarta menyatakan keyakinannya bahwa bursa efek di Indonesia-BEJ dan BES-bisa menjadi pusat kegiatan pasar modal di kawasan ASEAN jika mengacu kepada kondisi makro ekonomi Indonesia yang memperlihatkan pertumbuhan yang stabil dan jumlah penduduk cukup besar.

PT Bank Dagang Negara (BDN) menerbitkan “floating rate notes” (FRN) senilai 95 juta dolar AS berjangka waktu tujuh tahun sampai 2003 dengan hak opsi akhir tahun kelima di Bursa Efek Hongkong dan Luksemburg.

26 – Bank BNI dan BDN menjelang akhir November mulai menurunkan suku bunga deposito masing-masing 0,5 persen yang diharapkan diikuti bank-­bank lainnya.

Kalangan bankir swasta menyatakan bahwa mereka masih menunggu perkembangan pasar dan sikap Bank Indonesia, menyusul penurunan suku bunga deposito empat bank BUMN sebesar 0,5-1,0 persen.

“Terus terang hal itu belum tentu akan diikuti bank-bank swasta mengingat belum ada instruksi langsung dari Bank Indonesia.” kata Vice President Bank Universal Sugito.

Presiden Soeharto mengingatkan, para pengusaha harus mampu menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, bukannya pasar yang harus menyesuaikan diri dengan kemampuan produsen.

Ketika membuka Konvensi Mutu dan Produktivitas Tahun 1996, Kepala Negara minta agar para pengusaha terus berusaha untuk dapat menghasilkan produk yang diminta pasar dengan harga rendah dan mutu yang tinggi.

Presiden OPEC Rakadh Bin Salem Hamed bin Rakadh ketika membuka sidang ke-101 OPEC di Wina, Austria, mengatakan bahwa harga minyak per Oktober 1996 rata-rata (harga basket) mencapai 24 dolar AS per barel, 40 persen lebih tinggi dari harga rata-rata tiga tahun terakhir.

Irak menyatakan akan kembali mengeskpor minyaknya 10 Desember 1996 dengan volume pada tahap awal 500.000 barel/hari, menyusul adanya “lampu hijau” dari PBB bagi pelaksanaan Perjanjian “Minyak untuk Pangan.”

“Segera setelah kontrak ditandatangani dengan perusahaan minyak, kami mulai mengekspor dan semua itu akan terjadi paling lambat 10 Desember”  kata pejabatlrak, Abdel Amir Al-Anbari.

APBN 1996/97 diperkirakan mengalami Sisa Anggaran Lebih (SAL) atau surplus Rp 800 miliar sehubungan dengan cukup stabilnya perkembangan ekonomi dalam negeri hingga semester I, dan perkiraan amannya perekonomian hingga selesai tahun anggaran berjalan, kata Menkeu Mar’ie Muhammad.

Sumber : ANTARA (24/12/1996)

________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 556-559.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.