KILAS BALIK PERISTIWA PENTING EKONOMI 1996

KILAS BALIK PERISTIWA PENTING EKONOMI 1996[1]

 

 

Bulan Oktober, tanggal :

1 – Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad di depan sidang tahunan Bank Dunia/Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington, Amerika Serikat, menyerukan kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) agar menerapkan prinsip universalitas keanggotaan WTO dan tidak mengambil masalah di luar perdagangan.

Menristek BJ Habibie mengemukakan perlunya ditinjau tingkat suku bunga bank yang tinggi di Indonesia dewasa ini guna merangsang pertumbuhan ekonomi. Hal ini dimungkinkan karena tingkat inflasi dewasa ini relatif rendah.

Pemerintah Jepang secara resmi menyampaikan surat keberatan kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Jenewa, Swiss, dan minta diadakannya pertemuan konsultasi di WTO sehubungan dengan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai pengembangan mobil nasional (mobnas) yang dinilainya diskriminatif karena hanya memberikan kemudahan kepada satu perusahaan otomotif. Permintaan serupa juga disampaikan Uni Eropa dan Amerika Serikat, di mana salinan surat pengaduan mereka diterima resmi pemerintah Indonesia pada 3 dan 8 Oktober  1996.

9 – Indonesia dan negara-negara Amerika Latin sepakat untuk mendirikan “trading house” di masing-masing negara guna memperlancar hubungan perdagangan kedua pihak serta mengurangi ketergantungan pada negara ketiga.

10 – Duta Besar Indonesia untuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Halida Miljani, menegaskan bahwa Indonesia menginginkan penyelesaian secara damai tanpa harus memberikan kompensasi pada pertemuan konsultasi di WTO dengan Jepang, Uni Eropa dan Amerika Serikat yang menggugat kebijakan pengembangan mobnas.

14 – Sekitar 125 pemimpin bisnis Asia dan Eropa-yang merupakan utusan dari 15 negara anggota Uni Eropa dan 10 negara Asia melakukan pertemuan dua hari di Paris, sebagai tindak lanjut Pertemuan Asia-Eropa (Asia-Europe Meeting/ASEM) Maret 1996 di Bangkok, yang menyepakati pembentukan Forum Bisnis Asia-Eropa dengan tujuan meningkatkan hubungan dagang antara kedua benua.

Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mengancam akan memboikot produk-produk Jepang jika negara itu mengenakan sanksi atas kebijakan mobnas Indonesia, dan mengingatkan negara-negara maju agar tidak menggunakan WTO sebagai forum untuk menekan negara-negara berkembang.

Sebanyak 25 perusahaan swasta dan BUMN menandatangani kerjasama kemitraan dengan 35 koperasi perikanan dari 17 propinsi dengan nilai kemitraan Rp 320 miliar yang meliputi pengembangan perikanan laut dan tambak udang, pengadaan dan distribusi es, kapal ikan, pakan ikan, air bersih, mesin kapal motor, pembinaan manajemen dan sumber daya manusia, serta budidaya rumput laut.

Muktamar Kadin Islam (ICCI) ke-14 dilangsungkan di Bandung dan Jakarta tanggal 17-23 Oktober 1996, dengan sasaran meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi bersama (joint venture investment) antar negara Islam.

Presiden Soeharto membuka Pameran Produk Ekspor (PPE) ke-11 yang berlangsung hingga 27 Oktober di arena Pekan Raya Jakarta. Pameran itu diikuti 700 perusahaan nasional dan 2.679 perusahaan dari 98 negara, dengan menghasilkan transaksi 33,45 juta dolar AS, merosot jauh dibandingkan transaksi pada PPE 1994 sebesar 162,01 juta dolar.

Mensesneg Moerdiono menegaskan, pemerintah tidak ingin orang atau kelompok tertentu menguasai PT Astra Internasional (AI). Pernyataan tersebut dilontarkan menyusul maraknya jual-beli saham AI, khususnya adanya keinginan PT Nusamba (Nusantara Ampera Bakti) untuk membeli 10 persen saham perusahaan otomotif tersebut.

Sebelumnya, antara Juni hingga 24 September 1996, Putera Sampoerna diketahui membeli 113,92 juta (9,81 persen) saham AI.

Forum Pertemuan Para Menteri Indonesia-Australia (IAMF) ke-3 yang berlangsung dua hari di Jakarta menyepakati pembentukan Kawasan Pengembangan Indonesia-Australia (AIDA) guna meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara, serta pembentukan perusahaan penerbangan bersama dari kedua negara.

Presiden Soeharto selaku Ketua Dewan Pembina Badan Pengembangan Industri Strategis (BPIS) menyetujui rencana IPTN untuk mendirikan perusahaan patungan dengan Australia yang berlokasi di Negara Kanguru itu dan diberi nama IPTN Technologi Australia (ITA).

Sumber : ANTARA (21/12/1996)

________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 548-550.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.