KEUNGGULAN KOMPARATIF PERLU DITERAPKAN DALAM INDUSTRI

KEUNGGULAN KOMPARATIF PERLU DITERAPKAN DALAM INDUSTRI

PRESIDEN MINTA ISEI BERI SARAN :

 

Presiden Soeharto mengingatkan, bahwa sebagai mandataris MPR dia tidak hanya memikirkan segi-segi ekonomi saja.

Presiden minta kepada Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) agar organisasi itu berhubungan erat dengan Pemerintah dan memberikan saran-saran, dengan catatan, bahwa banyak aspek dalam praktek yang perlu dipikirkan Pemerintah.

Demikian diungkapkan Arifin M. Siregar, ketua umum ISEI, seusai diterima Presiden Soeharto di Bina Graha har ini bersama-sama dengan pengurus lengkap lainnya untuk menyampaikan hasil sidang pleno ISEI akhir Maret lalu di Batu, Malang, Jawa Timur.

Arifin yang didampingi penasehat utama ISEI, Soemitro Djojohadikusumo, menguraikan tentang hasil-hasil sidang tersebut mengatakan, asas “keunggulan komparatif’ perlu diterapkan dalam pendirian suatu jenis industri maupun kegiatan-kegiatan lainnya, bukan saja untuk ekspor, tapi juga untuk bisa bersaing dengan barang-barang subtitusi impor.

Sebab bila tidak, maka kerugian yang lebih besar berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan akan lebih besar lagi serta mempunyai dampak bagi industri lainnya dengan proteksi yang besar.

Arifin mengungkapkan, asas keunggulan komparatif terdiri dari kombinasi beberapa faktor yaitu adanya bahan baku dalam negeri dengan harga yang relatif murah, skala produksi minimal yang perlu dicapai untuk membuat industri bersangkutan efisien.

“Apabila tingkat itu tidak bisa dicapai, maka biayanya amat tinggi, sehingga ingin dapat perlindungan yang berlebih-lebihan dari Pemerintah,” tambahnya.

Dikatakan, teknologi juga turut menentukan dalam penerapan asas tadi, apakah padat modal atau karya, mengingat banyaknya tenaga manusia yang perlu diberi pekerjaan. Di samping itu adalah biaya pendirian pabrik dan operasi.

Walaupun demikian, diingatkan, adalah wajar pada tahap pertama Pemerintah memberikan perlindungan dalam bentuk, apakah bea masuk yang tinggi atau larangan impor, tapi berdasarkan batas waktu tertentu dan secara berangsur-angsur dikurangi sehingga pada gilirannya jenis industri tersebut dapat berdiri sendiri.

Melihat pengalaman beberapa negara berkembang, selanjutnya Arifin mengemukakan bahwa negara-negara industri baru berhasil menerapkan asas ini antara lain adalah Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura.

Biaya Tinggi

Diakui pula bahwa perekonomian Indonesia, terutama melalui ekspor mengalami kemajuan pesat, namun banyak pula negara-negara lain khususnya di Amerika Latin yang lebih cenderung menggunakan “subtitusi impor” mengalami banyak masalah, sehingga industrinya memerlukan proteksi berlebihan.

Menurut dia, proteksi akan lebih parah lagi, bila industri yang dilindungi adalah industri hulu yaitu hasilnya digunakan sebagai bahan baku, bahan pembantu maupun mesin pada industri berikutnya. Seperti industri serat sintesis.

Maksudnya, bila diberi perlindungan berlebihan, maka harga barang produksinya akan tinggi. Karena tingginya harga bahan baku tersebut, yang digunakan industri pemintalan, harga benang pun akan ikut mahal dan harga benang mahal, maka industri tahap-tahap berikutnya semacam pertenunan, pakaian jadi juga minta perlindungan, karena juga mereka harus membayar bahan baku yang tinggi.

Ini akan menjalar ke banyak bidang lainnya. “Hal ini akan menyebabkan harga barang-barang tersebut menjadi mahal dan akibatnya terdapat gejala-gejala yang dikenal sebagai ekonomi biaya tinggi,” tegasnya.

Mengenai Inpres Nomor 4/1985, berupa mengurangi birokrasi, oleh ISEI dinilai sebagai cukup baik, namun harus pula mulai dipikirkan mengurangi biaya produksi dengan maksud mendorong kegiatan lainnya.

ISEI berpendapat, bila hal ini diterapkan begitu saja akan terdapat beberapa industri yang mungkin perlu ditutup dan ini tentu mempunyai pengaruh pula pada pemutusan hubungan kelja bagi para karyawan.

“Kerugian dalam bentuk karyawan yang di PHK akan lebih besar bila industri semacam itu terus dipertahankan dengan proteksi besar,” tambahnya. (RA)

 

 

Jakarta, Merdeka

Sumber : MERDEKA (09/04/1985)

 

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku VIII (1985-1986), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 148-150.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.