KETUA DPR : CEGAH MERAJA LELA NYA DOMINASI PEMODAL KUAT

KETUA DPR : CEGAH MERAJA LELA NYA DOMINASI PEMODAL KUAT[1]

 

Jakarta, 4 Januari Antara

Ketua DPR H. Wahono mengingatkan agar pemerintah mencegah merajalelanya dominasi pemodalkuat dan mendorong terbinanya jaringan keterkaitan yang konsepsional antara usaha kuat, menengah dan kecil.

“Kita pantas mewaspadai sikap antisipasi kita sendiri menghadapi kecenderungan-kecenderungan negatif, apakah kita siap melakukan koreksi terhadap kendala yang menghadang dan penyimpangan yang terjadi.” kata Wahono pada sidang paripurna DPR di Jakarta, Kamis.

Pada pembukaan masa persidangan III tahun sidang 1995-96 yang dihadiri segenap anggota Dewan, para pemimpin dan anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, para menteri Kabinet Pembangunan VI serta kepala-kepala Perwakilan Negara sahabat itu Presiden Soeharto menyampaikan pidato kenegaraan pengantar RAPBN tahun anggaran 1996/97 beserta nota keuangan sebagai pelaksanaan tahun ketiga Repelita VI.

Koreksi tersebut, menurut Ketua Dewan antara lain berani membuka diri melalui APEC, memangkas birokrasi yang berlebihan yang menyebabkan biaya ekonomi tinggi, menghidupkan konvensi kenegaraan yang mendorong tumbuhnya budaya komunikasi antar lembaga tinggi negara, menghidupkan iklim kepastian hukum di bidang usaha dan mendorong serta menghargai inovasi dan kreativitas di pelbagai bidang produksi.

Selain itu, Ketua Dewan juga menandaskan perlunya dicegah merajalelanya dominasi pemodal kuat dan mendorong terbinanya jaringan keterkaitan yang konsepsional antara usaha kuat, menengah dan kecil.

Dia mengingatkan, untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,1 persen per tahun selama Repelita VI diperlukan investasi sebesar Rp.815 triliun, yang 22,7 persen di antaranya berasal dari sektor pemerintah dan 77,3 persen berasal dari sektor swasta.

Untuk mendukung pencapaian sasaran investasi pemerintah 22,7 persen dari total kebutuhan investasi nasional, RAPBN 1996/97 hendaknya disusun memperhatikan perkembangan variabel-variabel ekonomi baik nasional maupun dunia yang diperkirakan terjadi dalam tahun tersebut.

Variabel ekonomi yang diperkirakan mempengaruhi RAPBN 1996/97 di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi nasional tidak jauh dari sasaran rata-rata Repelita 7,1 persen.

Harga Minyak

Ketua Dewan juga mengatakan, harga ekspor minyak sangat sulit diperkirakan dan bahkan berkecenderungan menurun, maka dalam penyusunan RAPBN 1996/97 harga rata-rata ekspor minyak diperkirakan tidak banyak berbeda dengan harga patokan APBN 1995/96 yaitu 16,5 dolar AS per barel.

Dalam kaitan itu, Dewan mengharapkan pemerintah tetap mewaspadai perkembangan kenaikan harga-harga terutama menyangkut kebutuhan masyarakat banyak, yang telah dirasakan bergerak naik pada saat menjelang Natal dan tahun baru lalu, demikian pula menjelang Idul Fitri mendatang.

Antisipasi tersebut antara lain pemerintah hendaknya menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran barang dan jasa, melalui penyediaan barang dan kebutuhan pokok masyarakat serta menjamin kelancaran distribusinya sehingga lonjakan permintaan tidak akan terjadi dan tidak akan mempengaruhi tingkat harga serta tingkat inflasi.

“Dengan upaya-upaya yang ketat terkendali, maka tingkat inflasi sampai dengan akhir semester II tahun anggaran 1995/96 hendaknya dapat dipertahankan tetap berada di bawah dua digit.” katanya.

Ketua DPR juga menandaskan kembali pernyataan Presiden bahwa pembangunan ekonomi yang dikembangkan harus berakar pada rakyat, karena pembangunan yang berakar kerakyatan yang akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

“Karena itu perlu senantiasa diwaspadai agar proses pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada sektor industri tidak akan menimbulkan berbagai kesenjangan.” ujarnya.

Ketua Dewan dalam kesempatan itu juga menilai, pelaksanaan program inpres Desa Tertinggal (IDT) merupakan kebijaksanaan pembangunan yang tepat, karena langsung dirasakan oleh rakyat dan perlu dilanjutkan dengan alokasi diperbesar serta perlu dievaluasi pelaksanaannya selama ini.

“Keberhasilan program IDT ditentukan oleh adanya kepedulian aktif masyarakat, motivasi penduduk miskin itu sendiri dibangkitkan untuk mengubah nasibnya, dan digiatkannya dukungan kelompok yang telah berhasil mengembangkan potensi serta telah menikmati hasil pembangunan selama ini.” demikian Wahono.

Sumber : ANTARA (4/1/1996)

______________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 260-261.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.