Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 Tahun 1967

Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 Tahun 1967[1]

PENCABUTAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA DARI PRESIDEN SUKARNO

Ditetapkan 12 Maret 1967

Berlaku 12 Maret 1967

 

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR XXXIII/MPRS/1967 TAHUN 1967

TENTANG

PENCABUTAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA DARI PRESIDEN SUKARNO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Pembukaan Pidato Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada tanggal 22 Juni 1966 yang berjudul “Nawaksara” dan Surat Presiden Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tertanggal 10 Januari No. 01/Pres/1967 tentang Pelengkap Nawaksara, tidak memenuhi harapan Rakyat pada umumnya, Anggota-anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada khususnya, karena tidak memuat secara jelas per-tanggungan-jawab tentang kebijaksanaan Presiden mengenai pemberontakan kontra-revolusi. G-30-S/PKI beserta epiloognya, kemunduran ekonomi dan kemerosotan akhlak;

b. bahwa Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara telah menyerahkan kekuasaan Pemerintahan Negara kepada pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 seperti yang dinyatakan dalam Pengumuman Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tanggal 20 Pebruari 1967;

c. bahwa berdasarkan laporan tertulis Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban/Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 dalam suratnya No R-032/67 tanggal 1 Pebruari 1967, yang dilengkapi dengan pidato laporannya dihadapan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sementara berpendapat, bahwa ada petunjuk-petunjuk, yang Presiden Sukarno telah melakukan kebijaksanaan yang secara tidak langsung menguntungkan G-30-S/PKI dan melindungi tokoh-tokoh G-30-S/PKI;

Memperhatikan :

  1. Resolusi dan Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong, tanggal 9 dan 23 Pebruari 1967;
  2. Pidato Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara pada pembukaan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara;
  3. Pidato sambutan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong pada pembukaan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara;
  4. Keterangan Pemerintah di depan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong pada tanggal 4 Maret 1967;
  5. Pidato laporan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban/Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 dihadapan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada tanggal 7 Maret 1967.

Mengingat :

  1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945 beserta Penjelasannya;
  2. Keputusan Pimpinan MPRS No. 13/B/1967 tentang Penolakan Pidato Pelengkap Nawaksara.

Mendengar :

Musyawarah Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tanggal 7 sampai dengan 12 Maret 1967.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KETETAPAN TENTANG PENCABUTAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA DARI PRESIDEN SUKARNO.

BAB I

Pasal 1

Menyatakan, bahwa Presiden Sukarno telah tidak dapat memenuhi pertanggungan-jawab konstitusional, sebagaimana layaknya kewajiban seorang Mandataris terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara), sebagai yang memberikan mandat, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 2

Menyatakan bahwa Presiden Sukarno telah tidak dapat menjalankan haluan dan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara), sebagaimana layaknya kewajiban seorang Mandataris terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara) sebagai yang memberikan mandat, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Melarang Presiden Sukarno melakukan kegiatan politik sampai dengan pemilihan umum dan sejak berlakunya Ketetapan ini menarik kembali mandat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dari Presiden Sukarno serta segala Kekuasaan Pemerintahan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4

Menetapkan berlakunya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara) No. XV/MPRS/1966, dan mengangkat Jenderal Soeharto, Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Pejabat Presiden berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 hingga dipilihnya Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum.

Pasal 5

Pejabat Presiden tunduk dan bertanggung-jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara).

BAB II

Pasal 6

Menetapkan penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. Ir. Sukarno, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Pejabat Presiden.

BAB III

Pasal 7

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai Daya laku surut mulai pada tanggal 22 Pebruari 1967.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 12 Maret 1967

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA,

KETUA,

Ttd.

DR. A.H. NASUTION

JENDERAL TNI

WAKIL KETUA,     WAKIL KETUA,

Ttd.                         Ttd.

OSA MALIKI     H.M. SUBCHAN Z.E.

WAKIL KETUA,       WAKIL KETUA,

Ttd.                         Ttd.

M. SIREGAR            MASHUDI

                                   BRIG JEN. TNI.

MEMORI PENJELASAN

Pengertian kekuasaan Pemerintahan Negara yang dimaksudkan disini, adalah seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta Penjelasannya, sehingga sesuai dengan ketentuan itu maka Presiden Sukarno dengan ini diganti oleh Jenderal Soeharto, Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, selaku Pejabat Presiden Republik Indonesia.

_____________________________

[1]Sumber : Hukum Online.Com

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.