KETERGANTUNGAN DAN KEMERDEKAAN

KETERGANTUNGAN DAN KEMERDEKAAN

Di depan konferensi Indo Energi ’83 Presiden Soeharto menyinggung persoalan tentang dasar strategi politik nasional kita. Yakni masalah ketergantungan ekonomi pada modal asing dan kemerdekaan ekonomi sebagai tujuan akhir pembangunan bangsa Indonesia.

"Perekonomian dunia tidak akan pemah stabil dan maju sehat jika masih ada negara yang selamanya tergantung atas belas kasihan negara lain, menjadi beban bangsa lain," demikian kata Presiden. Ketergantungan itu, menurut Presiden, "berlawanan dengan martabat kemerdekaan nasional yang dihormati oleh pergaulan internasional sekarang ini."

Apa yang dikemukakan Presiden sudah menjadi axioma politik kita sejak Proklamasi. Juga pandangan ini dianut oleh bangsa-bangsa lain yang baru merdeka dan negara-negara berkembang. Karena perjuangan mel awan ketergantungan sudah menjadi strategi yang terkandung dalam perjuangan bangsa-bangsa Dunia Ketiga, yang benar-benar mendambakan arti dan persepsi politik ekonomi yang mandiri dan berdikari.

Pengertian ketergantungan tentu lain dari pada pengertian kerja sama. Presiden Soeharto mencerminkan sikap Dunia Ketiga yang menentang ketergantungan, karena sikap hidup ini mematikan dan bergerak setiap bangsa yang bercita-cita membangun dirinya secara merdeka, bebas dan penuh percaya diri. Dengan kata lain, ketergantungan mematikan cita rasa untuk merdeka dan merasa merdeka.

Ia mematikan inisiatif nasional dan kreativitas setiap bangsa yang hendak maju. Ketergantungan jangan dilembagakan menjadi suatu mekanisme sejarah mengatur hubungan antar-bangsa, bahkanjangan hendaknya menjadi suatu faith accomply sejarah.

Dalam bimbingan pendirian demikian maka sudah jelas sikap bangsa kita. Bahwa yang kita kehendaki bukan bertopang atau gaya hidup ketergantungan pada bangsa lain. Yang dikehendaki ialah kerja sama atas dasar sama derajat, saling percaya, saling bantu dan saling menguntungkan.

Jika suatu politik kerjasama dalam kesepakatan formal lantas ditransformasi menjadi ketergantungan terselubung dalam prakteknya, inilah gejala yang jelas-jelas bertentangan dengan keinginan bangsa Indonesia, sebagaimana diterjemahkan oleh Presiden Soeharto. Kita menghendaki sikap jujur dalam hubungan antar bangsa. Kita menghendaki sikap yang bertanggung jawab.

Kita menghormati setiap perjanjian yang diadakan antara fihak asing dengan kita, di mana setiap fihak menghormati hak masing-masing untuk menikmati hikmah dari kerja sama yang diselenggarakan.

Sinyalemen Presiden merupakan suatu isyarat yang perlu diperhatikan dengan jujur oleh setiap fihak yang terlibat dalam kerja sama dengan negeri ini. Pembantu-pembantu Presiden hams dapat melaksanakannya.

Pihak kita mesti memperhatikan gejala-gejala yang timbul, agar tujuan kerja sama tidak diolah menjadi sistem ketergantungan yang diupayakan dengan halus.

Janganlah kita lengah untuk menyiasati pihak-pihak yang hendak memaksakan sistem ketergantungan pada kita dengan dalih kerja sama tetapi akhirnya diselewengkan menjadi ketergantungan lestari yang membelit kehidupan kita, bahkan membuat kita hamba dari politik ini.

Kita menilai sinyalemen Presiden itu penting dan perlu dijadikan pedoman menyaring setiap maksud kerja sama yang dikehendaki pihak luar dengan kita, dan juga untuk menilai serta menilai kembali mekanisme kerja sama, termasuk dan terutama menyangkut penelitian kita terhadap penyelenggaraan kerja sama dalam penanaman modal asing.

Investasi asing, sebagai partner dan faktor penunjang adalah positif. Ini diakui oleh Presiden Soeharto. Akan tetapi investasi asing yang berkedudukan sebagai partner tidak boleh merubah faktor penunjang menjadi faktor dominasi, seperti dimaksud oleh Presiden.

"Dalam rangka itulah, dengan membangun secara bertahap dan sumbang­menyumbang, kami harus tiba pada tingkat membangun dengan kekuatan sendiri, dan dengan tenaga serta pikiran putra-putra Indonesia sendiri. Inilah yang karni maksud dengan ajakan kepada para penanam modal asing untuk melaksanakan secara bertahap dan berdasarkan hukum nasional kami, agar membantu proses pengindonesiaan dalam memanfaatkan kesempatan yang karni buka bagi penanam modal asing di sini".

Demikian kutipan lain dari pidato yang menentukan arah itu. Pidato ini tidak ditujukan hanya pada oknum-oknum asing yang menguasai modal. Juga sebenarnya pada bangsa Indonesia, yaitu pemimpin-pemimpin di bidang ekonomi, keuangan dan Industri.

Indonesia sendiri, dengan kesadaran mendalam dari "manusia­manusia"-nya harus menyiapkan lembaga riset dan tim-tim survei yang obyektif dalam meneliti semua realisasi kerjasama dalam bidang penanaman modal, usaha patungan, persekutuan perdata dengan pihak asing dan lain-lain, agar sesuai dan cocok dengan perjanjian yang ada kita mencanangkan perhatian semua fihak yang bersangkutan dalam hal ini, demi martabat dan kepentingan negeri kita dalam penyelenggaraan kerja sama dengan negeri-negeri asing.

Jika pejabat-pejabat Indonesia sendiri waspada menghadapi modal asing dan perilakunya, sifat dan tabiatnya, maka ajakan Presiden pada pemilik modal asing meneruskan partisipasinya ialah cetusan nasionalisme dibidang pembangunan yang tidak mungkin salah di tapsirkan. Sebab Presiden yakin, ia akan memberikan sumbangan penting dalam usaha Indonesia "mencapai kemajuan dan kemandirian"!

Apa yang dikemukakan Presiden Soeharto dalam pidato didepan kongres Indo Energi 83 adalah penting untuk dicatat dan direnungi. Khususnya bagi mereka yang dibebani Presiden menyelenggarakan pembangunan Indonesia untuk bangsa Indonesia ! (RA)

Jakarta, Merdeka

Sumber : MERDEKA (1983)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VII (1983-1984), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 261-263.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.