KETEGASAN DALAM MASALAH TUNGGAKAN KUT TAK KURANGI MINAT PETANI

KETEGASAN DALAM MASALAH TUNGGAKAN KUT TAK KURANGI MINAT PETANI

 

 

Jakarta, Antara

Tindakan tegas yang diambil pemerintah terhadap para penunggak Kredit Usaha Tani (KUT) sama sekali tidak mengurangi minat para petani untuk mengambil KUT untuk musim tanam mendatang.

Bantahan tentang menciutnya keinginan petani untuk mengambil KUT tersebut dijelaskan Sekretaris Operasional Pengendalian Pembangunan (Sesdalopbang) Solihin GP selaku Koordinator Tim Inpres 10 kepada wartawan, sesudah ia melaporkan kepada Presiden Soeharto di Bina Graha, Sabtu, tentang perkembangan pengembalian tunggakan KUT.

Kepada Presiden juga dilaporkan mengenai persiapan upaya peningkatan produksi pertanian di Irian Jaya mulai pekan mendatang yang disebut Gerakan Desa Sejahtera (Gersatera) selama 2,5 tahun atau selama lima musim tanam.

”Tidak benar tindakan tegas itu mengurangi niat petani untuk mengambil KUT,” kata Solihin sambil menambahkan bahwa tindakan tegas pemerintah lebih banyak diarahkan kepada penunggak nonpetani yang disebutnya sebagai “tukang comot”.

Solihin sebelumnya pernah mengungkapkan, penunggak nonpetani antara lain para pengurus KUD, pegawai negeri baik sipil maupun ABRI, serta pamong desa.

Solihin mengatakan selama enam bulan ini sudah Rp 63,8 miliar tunggakan KUT yang berhasil dikembalikan oleh pemerintah. Diharapkan selama enam bulan mendatang penarikan tunggakan itu akan mencapai Rp 60 miliar dan Rp 70 miliar.

Staf Tim Inpres 10 yang tugasnya mengembalikan berbagai tunggakan kredit, H. Gaol, menambahkan, salah satu penyebab timbulnya tunggakan kredit ialah karena pimpinan KUD tidak memahami masalah koperasi.

Gaol memberi contoh ada pimpinan KUD yang dahulunya menjadi tukang pukul/centeng. Setelah diangkat sebagai pimpinan KUD, ia secara langsung menagih tunggakan KUT yang kemudian dimasukkan ke kantongnya sendiri.

Ketika mengomentari penyataan Gaol itu, Solihin mengatakan karena KUD merupakan gerakan yang berasal dari rakyat, maka KUD jangan dijadikan seperti lembaga pemerintah.

“Kalau gerakan rakyat dijadikan lembaga pemerintah, maka itu namanya dikebiri,” kata Solihin dengan tegas.

 

Gersatera

Ketika menjelaskan laporannya kepada Presiden tentang Gersatera, Solihin mengatakan sasaran kegiatan di 17 kecamatan itu meliputi upaya perbaikan menu makanan rakyat, serta peningkatan taraf hidup Kegiatan Gersatera ini mencakup penanaman tanaman makanan yang disesuaikan dengan kebiasaan setempat misalnya ubi dan keladi.

Pemerintah akan mengerahkan para petugas penyuluh lapangan (PPL) dan petugas penyuluh spesialis (PPS). Untuk menunjang kegiatan mereka pemerintah menyediakan 120 kuda dan sejumlah radio, yang pencanangannya akan dilakukan Menteri Pertanian pekan depan.

 

 

Sumber : ANTARA (18/11/1989)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XI (1989), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 501-502.

 

 

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.