KESEPAKATAN BP MPR AKAN “DIBONGKAR”

KESEPAKATAN BP MPR AKAN “DIBONGKAR”[1]

 

 

Jakarta, Merdeka

Meskipun minoritas di legislatif, Fraksi PDI bertekad membongkar berbagai kesepakatan yang dihasilkan dalam Badan Pekerja MPR karena esensi Sidang Umum MPR adalah pembahasan masalah yang sedang berkembang di masyarakat.

Menurut Ketua FPDI MPR Buttu R. Hutapea, masalah yang menjadi ganjalan yang terkait dengan reformasi politik terutama tidak ikut sertanya orsospol dalam penyelenggaraan pemilu mulai dari pendaftaran pemilih, KPPS sampai ke perhitungan suara.

Dikatakan, masalah tersebut tadinya masih masuk dalam catatan di naskah rancangan GBHN. Jadi masih terbuka kemungkinan dibongkar kembali disidang­-sidang komisi.

“Lebih baik masuk GBHN atau dalam TAP tersendiri,” tegasnya menjawab pertanyaan di sela-sela rapat FPDI di gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Dalam rapat tersebut diputuskan Buttu Hutapea dan Fatimah Achmad masuk Komisi B yang membahas rancangan ketetapan non-GBHN. Komisi ini dipimpin Panangian Siregar.

Buttu menjelaskan, masalah itu memang telah menjadi catatan yang sudah disepakati.

“Tetapi bila hanya sebagai catatan dan tidak dibahas kembali karena ada 32 anggota DPP yang bertindak dalam sidang umum, lalu apa artinya sidang umum MPR?” tanya Buttu.

Dia khawatir, nanti bisa muncul rumor bahwa sidang umum hanya ketok palu saja. Padahal, sidang umum ini menghabiskan dana Rp44 miliar lebih. Karena itu, FPDI akan berjuang agar aspirasi rakyat tersalurkan dalam sidang umum MPR.

Dia menandaskan, fraksinya juga kurang puas dengan laporan pertanggung­jawaban presiden khususnya soal reformasi politik.

“Mengapa laporannya lebih banyak soal reformasi ekonomi. Sebenarnya itu sangat terkait dengan reformasi politik,” tambahnya.

FPDI dalam pemandangan umum nanti akan menyampaikan berbagai hal yang sangat penting terutama soal politik. Jadi, stressingnya tidak hanya soal keberhasilan dan ketidakberhasilan pembangunan.

“Kami akan menyampaikan konsep pemecahannya atau solusi terhadap krisis moneter, masalah korupsi, kolusi dan monopoli,” katanya.

Pemandangan umum nanti sekaligus akan menyampaikan saran dan harapan rakyat terhadap pemerataan kesejahteraan.

Disamping membongkar beberapa catatan tersebut , FPDI akan mengusulkan perlunya dibuat undang-undang tentang Utusan Golongan dan pembinaan politik oleh orsospol sampai ke desa.

Ditanya soal akan dihidupkan Tap VI MPR mengenai pelimpahan wewenang, Buttu menilai hal itu bagaikan sedia payung sebelum hujan, karena diharapkan tidak ada kejutan suksesi.

Tentang rapat FPDI di hotel kemarin , menurut dia, karena ada 32 anggota DPP yang bertindak sebagai narasumber ikut dalam rapat Komisi, sementara mereka belum ada tanda masuk kehalaman MPR, sehingga dilakukan di hotel.

 

Aspirasi

Sementara itu, Ketua DPP PDI Markus Wauran menyatakan, partainya tidak mungkin akan memproses aspirasi yang disampaikan oleh Gema Madani melalui juru bicaranya, Selo Soemardjan ataupun kelompok-kelompok lain yang mencalonkan Emil Salim sebagai wakil presiden periode 1998-2003.

“Peluang bagi Pak Emil saya kira sudah tidak mungkin lagi karena kelima fraksi di MPR ini sudah final keputusannya untuk calon presiden, semua mendukung Mohammad Soeharto dan untuk cawapres, semua mendukung BJ Habibie,” jelasnya.

Pernyataan serupa juga dilontarkan Ketua DPP PDI lainnya Fatimah Achmad.

“Saya kira peluang Emil sudah sangat sempit karena PDI sudah ada garis dari DPP,” katanya.

Tentang kedatangan Gema Madani diakui, sudah mengikuti jalur konstitusi. Tapi sebenarnya jalur yang lebih baik ditempuh dengan menyampaikan aspirasi itu kepada partai.

Apabila usulan pencalonan Emil dilakukan melalui orsospol akan tergantung pada partai yang bersangkutan.

“Tapi sudah terlambat” Sudah diputuskan nama BJ Habibie baru ada usulan seperti itu,” jelasnya. (HPSIEP)

Sumber: MERDEKA (03/03/1998)

________________________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 156-157.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.