KERJASAMA BIDANG MINYAK BUMI DISINGGUNG DALAM PEMBICARAAN PRESIDEN SOEHARTO DAN PM SUZUKI

KERJASAMA BIDANG MINYAK BUMI DISINGGUNG DALAM PEMBICARAAN PRESIDEN SOEHARTO DAN PM SUZUKI

Masalah kerjasama di bidang minyak bumi antara Indonesia dan Jepang, di samping masalah lainnya juga disinggung dalampembicaraan empat mata antara Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Zenko Suzuki yang berlangsung selama dua jam diruang kerja Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin pagi.

Mensesneg Sudharmono selesai pembicaraan tersebut menjelaskan kepada pers bahwa kerjasama dibidang minyak antara kedua negara selama ini berlangsung baik. Namun pihak Indonesia menghendaki kerjasama dibidang minyak ini harus dilakukan untuk kepentingan kedua belah pihak.

Dalam kerjasama di bidang minyak bumi ini, termasuk kerjasama di bidang gas alam yang dicairkan (LMG).

Menteri Sudharmono menjelaskan, Presiden dan Perdana Menteri Suzuki dalam pembicaraan empat mata itu membahas berbagai masalah, baik masalah bilateral, regional maupun internasional yang erat kaitannya dengan kepentingan kedua negara.

Pembicaraan empat mata itu berlangsung secara baik, penuh persaudaraan dan kedua pemimpin mengemukakan masalah secara terus terang sehingga dapat membina saling pengertian dan saling kepercayaan antara kedua pemimpin.

Mensesneg mengatakan, semuanya itu dapat dijadikan modal bagi berlangsungnya kerjasama dan hubungan persahabatan antara Indonesia dan Jepang dikemudian hari bagi kepentingan kedua pihak maupun ASEAN, yang juga dapat disumbangkan bagi perdamaian dunia.

Sementara pembicaraan antara Presiden dan Perdana Menteri Suzuki berlangsung, Menlu Mochtar Kusumaatrnadja dan Menlu Masayoshi Ito disertai para pejabat tinggi masing-masing pihak mengadakan pula pembicaraan.

Demikian pula dilakukan pembicaraan secara terpisah antara Menteri Pertanian Soedarsono Hadisapoetro dan rekannya dari Jepang Takao Kameoka yang disertai pula para pejabat tinggi masing-masing.

Setelah pembicaraan tersebut berlangsung diadakan pertemuan bersama dengan masing-masing delegasi dipimpin Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Suzuki.

Menteri Sudharmono mengatakan, bahwa kunjungan Perdana Menteri Suzuki dan pertemuan tingkat menteri tersebut diharapkan dapat menghasilkan pokok-pokok pengertian sehingga dapat memperlancar pembahasan secara lebih konkrit di bidang teknis, baik yang menyangkut masalah bilateral maupun masalah luar negeri.

Pokok-pokok pengertian ini beserta sating pengertian yang dicapai antara kedua pemimpin akan dituangkan dalam suatu pernyataan pers bersama sebelum Perdana Menteri Suzuki mengakhiri kunjungannya di Indonesia Selasa pagi.

Berminat Kerjasama di Bidang Perikanan

Mensesneg ketika menjawab pertanyaan mengenai pelaksanaan kerjasama di bidang perikanan sebagai tindak lanjut kunjungan Presiden Soeharto ke Jepang tahun 1979, mengatakan bahwa pihak Jepang tetap menunjukkan minatnya untuk bekerjasama di bidang perikanan ini.

Namun karena mempunyai konsepsi wawasan nusantara, Indonesia tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa kerjasama ini dalam pelaksanaannya harus berbentuk perusahaan patungan (Joint-venture).

“Itu ‘kan wilayah kita, kalau akan mengadakan penangkapan diwilayah kita harus dalam bentuk yang sesuai dengan peraturan kita,” kata Sudharmono.

Ketika menjawab pertanyaan apakah dalam pertemuan antara kedua pemimpin menyatakan bahwa hal itu tidak dibicarakan.

“Pembicaraan hanya berkisar pada keinginan Jepang untuk berkerjasama di berbagai bidang misalnya di bidang pertanian, survai dan kebudayaan, kerja sama di bidang-bidang ini dijajaki kemungkinan peningkatannnya,” kata Sudharmono menambahkan.

Pandangan Sama

Mensesneg juga mengemuk akan dalam masalah Indocina dan Kamboja, Jepang mempunyai pandangan yang sarna d,ngan negara-negara ASEAN.

Mengenai pendapat Jepang terhadap kemungkinan penyelenggaraan konperensi internasional mengenai Kamboja, Mensesneg menyatakan bahwa Jepang tentu saja akan diminta kesediannya kalau konperensi internasional itu jadi dilaksanakan.

ASEAN sesuai dengan resolusinya yang menghasilkan resolusi PBB itu menginginkan PBB dalam hal ini Sekjen PBB untuk mengambil inisiatif.

“Jika Sekjen PBB mengambil inisiatif, kita harapkan Jepang jangan sampai ketinggalan,” kata Sudharmono menambahkan.

Ketika ditanya apakah dalam pertemuan itu dibahas juga mengenai kemungkinan peninggalan bantuan, Mensesneg hanya menyebutkan bantuan US$ 100 juta.

”Yang penting sekarang ini adalah menggalang saling pengertian. Perhatian Jepang terhadap ASEAN dengan sendirinya besar. Ini dapat dilihat dari negara2 ASEAN,” kata Mensesneg Sudharmono.

Selesai pembicaraan dengan Presiden Soeharto, Perdana Menteri Suzuki mengadakan pertemuan dengan Kadin Indonesia di Hotel Indonesia dan pukul 16.00 pemimpin Jepang itu memberikan penjelasan pers di Wisma Negara. (DTS)

Jakarta, Antara

Sumber: ANTARA (12/01/1981)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku VI (1981-1982), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 343-345.

 

 

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.