KERJAKAN SECARA KONSEKWEN PERINTAH PRESIDEN SOEHARTO

Induk Karangan :

KERJAKAN SECARA KONSEKWEN PERINTAH PRESIDEN SOEHARTO [1]

 

Jakarta, Pelita

PADA MULANYA sementara kalangan masyarakat masih ragu akan kesungguhan pemerintah untuk memberantas penyelundupan, apalagi dihubungkan dengan kompleksnya masalah yang dihadapi.

Keraguan itu mulai hilang setelah Presiden Soeharto pada tanggal 9 Pebruari 1976 menginstruksikan kepada beberapa Menteri dan pejabat2 tinggi lainnya untuk meningkatkan  pemberantasan  penyelundupan.

Menangkap para pelaku penyelundupan, menyiapkan tempat yang benar2 asing bagi pelaku penyelundupan, membentuk team yg kuat untuk menghadapi para pelaku penyelundup dan membasmi segala macam penyelundupan baik bersifat administrasi maupun fisik adalah beberapa instruksi yang diberikan.

Selain dari pada itu Kepala Negara juga menginstruksikan untuk melengkapi atau meniadakan peraturan yang dapat disalah gunakan oleh para penyelundup dan mengadakan koordinasi yang mantap untuk melaksanakannya.

Hasil yang dicapai oleh tindakan operasi penyelundupan jangan sampai berhenti di situ saja tapi perlu terus ditingkatkan secara sepenuh-penuhnya dan seluruhnya.

Secara meluas tindakan operasi pemberantasan penyelundupan itu diberlakukan di seluruh Indonesia, sehingga tidak lagi terbuka pintu kesempatan bagi para penyelundup menjalankan aksi2 jahatnya.

Tindakan itu perlu pula ditingkatkan, bukan hanya menangkap para penyelundup, dan oknum pejabat yang terlibat, tapijuga menindak “backing” penyelundup apakah ia sipil atau militer.

Tindakan tegas itu mutlak dikerjakan mengingat Presiden Soeharto untuk menindak tegas mereka yang menjadi “backing” penyelundup yang disampaikan pada Kas Kopkamtib hari Sabtu yang lalu.

Dengan adanya perintah itu tidak lagi kesangsian bagi aparat negara untuk memerangi penyelundupan sampai ke akar2nya. Team operasi pemberantasan penyelundupan mempunyai posisi yang kuat sekali untuk menindak tegas tanpa pandang bulu siapa saja yang mencoba melindungi penyelundup2 itu.

Untuk melaksanakan secara konsekwen instruksi dan perintah Presiden Soeharto itu, ada baiknya untuk diingatkan kembali agar Undang2 Pemberantasan Penyelundupan dapat segera diselesaikan.

Dengan adanya Undang2 tersebut diharapkan pemberantasan penyelundupan tidak lagi dikerjakan secara temporer akan tetapi akan dijalankan secara terus menerus dan berkelanjutan. (DTS)

Sumber: PELITA (22/03/1976)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IV (1976-1978), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 161-162.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.