KEPUTUSAN RAPIM DPR DIANGGAP BELUM FINAL FPP DAN FPDI JUGA MINTA PAK HARTO MUNDUR : FKP AJUKAN EMPAT ALTERNATIF

KEPUTUSAN RAPIM DPR DIANGGAP BELUM FINAL FPP DAN FPDI JUGA MINTA PAK HARTO MUNDUR : FKP AJUKAN EMPAT ALTERNATIF[1]

 

  1. Meminta Presiden dan Wapres Mundur Sama-sama.
  2. Pak Harto Pelopori Reformasi di Segala Bidang.
  3. Pak Harto Mundur Secara Sukarela dan Arif.
  4. DPR desak MPR Adakan Sidang Umum Istimewa.

Jakarta, Merdeka

Menyikapi tuntutan masyarakat agar MPR mengadakan Sidang Istimewa dan Pak Harto mengundurkan diri dari jabatan presiden, tadi malam Ketua FKP DPR HM Irsyad Sudiro menyampaikan empat alternatif pemikiran kepada DPP Golkar. Keempat alternatif tersebut merupakan hasil, rapat pimpinan FKP di Jakarta, kemarin.

“Ya, keempat alternatif itu akan kami laporkan kepada DPP Golkar nanti malam (tadi malam) untuk dipilih mana yang dinilai paling tepat. Silakan pilih. Kami setuju saja, alternatif mana yang akan dipilih.” tegas Irsyad kepada wartawan di DPR.

Keempat alternatif tersebut, adalah pertama, meminta presiden dan wapres mundur sama-sama dan untuk selanjutnya kepemimpinan nasional diserahkan kepada Menhankam, Mendagri dan Menlu. Kedua, Pak Harto harus mempelopori reformasi di segala bidang. Alternatif ini dianggap dapat menyelamatkan semua pihak.

Ketiga, Pak Harto mengundurkan diri atau lengser keprabon secara sukarela dan penuh kearifan. Sebagai konsekuensinya, Wapres BJ Habibie akan ditetapkan sebagai pejabat presiden. Keempat, DPR mengambil inisiatif untuk mendesak MPR untuk melakukan sidang umum MPR.

Menjawab pertanyaan tentang keputusan Rapim DPR yang intinya meminta agar Pak Harto secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri sebagai presiden, Irsyad mengatakan, itu belum final. Sebab, bobot kewenangan DPR itu tergantung dari sikap masing-masing fraksi yang akan disampaikan Selasa pagi ini.

Namun keputusan pimpinan FKP tersebut diprotes oleh para politisi muda di FKP, karena sebelumnya mereka telah membuat pernyataan bersama yang intinya mendesak agar pimpinan DPR segera mengambil langkah-langkah untuk mempersiapkan sidang istimewa MPR agar persoalan kepemimpinan nasional itu bisa dibicarakan secara terhormat.

Pernyataan bersama itu ditandatangani 20 orang anggota FKP yaitu Ariyadi Achmad, Usman Ermulan, M Iqbal Assegaf, Kamaruddin Mohammad, Eki Syachruddin, Yanto, Priyo Budi Santoso, Fachri Andi Leluasa, Azhar Romli, Siti Ainomi R Lengkong, IbrahimAmbong, Zamharir AR, Ibnu Munzir, Hajriyanto, Abu Hasan Sazili, Ferry Mursidan Baldan, Laode M Kamaludin, Rnyahya Zaini, Gandjar Razuni dan Engkoswara.

Para anggota DPR muda dari FKP juga menyatakan, pimpinan DPR diminta mengantisipasi pernyataan Presiden Soeharto di depan pimpinan civitas akademika UI beberapa hari yang lalu yang apabila rakyat memang tidak lagi menghendaki dirinya sebagai presiden, Pak Harto siap lengser keprabon asal dibicarakan secara konstitusional di DPR.

Ariyadi Achmad yang hingga sore hari duduk-duduk di lobby gedung DPR bersama Ferry Mursidan Baldan menyatakan kekecewaannya kepada pimpinan FKP.

“Tunggu dulu. Keputusan fraksi itu dibuat melalui mekanisme yang jelas. Apakah pimpinan FKP sudah meminta persetujuan kepada anggotanya sebelum memutuskan?” kata Ariyacli Achmad.

“Harusnya sebelum dibawa ke DPP Golkar, harus dimintakan persetujuan kepada anggota.” tambahnya.

Sidang Istimewa

Ketua FPP Hamzah Haz menjelaskan dalam pertemuan dengan pimpinan Dewan, FPP minta agar pimpinan MPR segera mengadakan sidang istimewa.

“Yang kita minta, berdasarkan apa yang kita rekam, memang Pak Harto kita minta untuk mengundurkan diri. Itu intinya.” tegasnya di DPR.

Soal mekanismenya, itu urusan nanti. Dikatakan, pimpinan Dewan akan memberikan keterangan. Aspirasi FPP memang begitu dan itu tidak bisa ditawar-tawar lagi.

“Saya kira dari apa yang saya tangkap, semua fraksi sepakat untuk meminta Pak Harto mundur. Saya kira begitu. Kesan saya semua pimpinan Dewan tampaknya sudah memahami itu memang perlu dilakukan itu.” katanya.

Dikatakan, tentunya kalau sudah ada kesepakatan dari pimpinan Dewan, mereka akan menemui Presiden. FPP meminta pertemuan itu diadakan sehari dua hari ini.

“Pimpinan Dewan besok pagi (Selasa ini) akan meniadakan pertemuan dengan pimpinan fraksi-fraksi. Jadi besoklah keputusannya. Apapun keputusannya kita jalan terus.” tandasnya.

33 Anggota

Sementara itu, dalam pernyataan yang clitandatangani 33 anggota FPP antara lain disebutkan, dengan memperhatikan pendapat PBNU, PP Muhammadiyah, ulama/ICMI, kalangan perguruan tinggi dan masyarakat umumnya, para anggota DPR/MPR dari FPP meminta agar Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya dan mendesak kepada pimpinan DPR/MPR untuk melakukan sidang istimewa.

Di antara para penandatangan tersebut adalah Robani Toha, Alfian Dharmawan, Bachtiar Charusyah, Amru Al Mutasyim, Aslam, Walid, Herminto, Muslich, KH Nukman Zein, KH Zaenal Ah Jin, KH Hafidz Yusuf, Arsyad Parra, Masrur lavas, Fatchurrahman, leclil Suryadi danAnshory Sjams.

Ketua Fraksi PDI Budi Hardjono menegaskan, setelah menerima banyak masukan dari masyarakat terutama dari mahasiswa dan cendekiawan, bahwa demi kepentingan nasional FPDI sepakat untuk meminta Pak Harto mengundurkan diri secara konstitusional.

“Fraksi PDI tetap berprinsip mikul duwur mendhemjero, artinya tetap akan menghormat kepada orang yang telah berjasa besar kepada bangsa dan negara,” katanya seusai berdialog dengan 20 mahasiswa yang tergabung dalam Forum Magister Manajemen di DPR, kemarin.

Budi yang didampingi Markus Wauran menegaskan, sikap fraksi tersebut akan diteruskan ke DPP PDI dan kemudian akan disampaikan dalam rapat konsultasi antara pimpinan fraksi dengan pimpinan Dewan pada Selasa pagi ini.

“Kalau nanti terjadi suksesi kepemimpinan nasional harus dilakukan secara konstitusional dan diupayakan agar seoptimal mungkin tetap menjaga ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat serta stabilitas nasional.” tambahnya.

Sumber : MERDEKA (19/05/1998)

___________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 367-370.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.