KEPRES 51/1976 UNTUK TINGKATAN HUBUNGAN RI DENGAN NEGARA LAIN & ORGANISASI INTERNASIONAL

KEPRES 51/1976 UNTUK TINGKATAN HUBUNGAN RI DENGAN NEGARA LAIN & ORGANISASI INTERNASIONAL [1]

 

Jakarta, Antara

Keputusan RI No 51 tahun 1976 tentang pokok2 organisasi perwakilan RI diluar negeri bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pembinaan hubungan negara RI dengan negara lain dan dengan organisasi internasional.

Kepres tersebut yang ditetapkan di Jakarta, 15 Desember 1976, dipandang perlu guna menyempurnakan organisasi Perwakilan RI di luar negeri dalam rangka penertiban aparatur negara.

Tugas Pokok Perwakilan

Dalam Keppres 51/1976 itu ditegaskan pula bahwa tugas pokok perwakilan diplomatik adalah mewakili negara RI dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Juga dalam Keppres tersebut ditetapkan, bahwa tugas pokok konsuler adalah mewakili negara RI dalam melaksanakan hubungan konsuler dengan negara penerima dibidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan sesuai dengan kebijaksanaan pemerintahan yang ditetapkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut perwakilan RI di luar negeri antara lain mempunyai fungsi mewakili negara RI secara keseluruhan di negara penerima atau organisasi internasional, melindungi kepentingan nasional negara dan warganegara RI di negara penerima, melaksanakan peningkatan hubungan persahabatan dan melaksanakan perundang-undangan, dengan negara penerima atau organisasi internasional, serta memperkembangkan bidang ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan, menyelenggarakan bimbingan terhadap warganegara RI yang berada diwilayah kerjanya dan menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler, protokol dan komunikasi.

Ditetapkan pula dalam Keppres itu bahwa Irjen Departemen Luar Negeri melakukan pengawasan dilingkungan perwakilan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur perwakilan agar cepat berjalan sesuai dengan rencana, program dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keppres Nomor 51/1976 itu memuat 11 Bab, antara lain tentang jenis perwakilan diluar negeri, kedudukan, tugas pokok dan fungsi perwakilan kepegawaian, pengangkatan dan pemberhentian, keuangan dan perlengkapan, pengawasan, pembukaan dan penutupan serta tata kerja. (DTS)

Sumber: ANTARA (18/12/1976)

 

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IV (1976-1978), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 113-114.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.