KEPPRES 32/79 TENTANG PEMBERIAN HAK TANAH

KEPPRES 32/79 TENTANG PEMBERIAN HAK TANAH

Presiden R.I. dalam Surat Keputusannya nomor 32 tahun 1979 tertanggal 8 agustus lalu memutuskan, menetapkan keputusan Presiden tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak rakyat.

Pertimbangan dikeluarkannya keputusan tersebut dalam rangka menyelesaikan masalah yang ditirnbulkan karena berakhirnya jangka waktu hak-hak atas tanah asal konversi hak Barat pada selambat lambatnya tanggal 24 September 1980, sebagai yang dimaksud dalam Undang- undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Pada pasal 1 surat keputusan itu disebutkan tanah hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak Barat, yang jangka waktunya akan berakhir selambat lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang nomer 5 tahun 1960 pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara,

Tanah tanah tersebut ditata kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikannya dengan memperhatikan:

a. masalah tata guna tanahnya,

b. sumber daya alam dan lingkungan hidup,

c. keadaan kebun dan penduduknya,

d. rencana pembangunan di daerah,

e. kepentingan-kepentingan bekas pemegang hak dan penggarap tanah/penghuni bangunan.

Pasal 2 menyebutkan, kepada bekas pemegang hak yang memenuhi syarat dan mengusahakan atau menggunakan sendiri tanah/bangunan, akan diberikan hak baru atas tanahnya, kecuali apabila tanah-tanah tersebut diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan bagi penyelenggaraan kepentingan umum.

Pada pasal 3 disebutkan, kepada bekas pemegang hak yang tidak diberikan hak baru karena tanahnya diperlukan untuk proyek pembangunan, akan diberikan ganti rugi yang besarnya akan ditetapkan oleh suatu panitia penaksir.

Pasal 4 menyebutkan, tanah-tanah Hak Guna Usaha asal konversi hak Barat yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tepat diperuntukkan untuk pemukiman atau kegiatan usaha pertanian, akan diberikan hak baru kepada rakyat yang mendudukinya.

Pasal 5 menyebutkan, tanah-tanah perkampungan bekas Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi hak Barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan diberikan prioritas kepada rakyat yang mendudukinya, setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang hak tanah.

Pasal 6 mengatakan, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai asal konversi hakBarat yang dimiliki oleh perusahaan milik negara, perusahaan daerah serta badan-badan negara diberi pembaharuan hak atas tanah yang bersangkutan dengan meinperhatikan ketentuan tersebut.

Pasal 7 mengatakan, masalah- masalah yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kebijaksanaan yang digariskan berdasarkan Keputusan Presiden ini, diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri dengan mendengar menteri yang bersangkutan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta tanggal 8 Agustus 1979.

Penjabaran

Jurubicara Departemen Dalam Negeri Faisal Tamin mengatakan, Menteri Dalam Negeri dalam waktu singkat akan mengeluarkan suatu keputusan guna menjabarkan keputusan Presiden tentang konversi hak Barat itu.

Dia mengatakan, Dirjen Agraria sudah menyusun penjabaran, tinggal menunggu pengesahan dari Menteri Dalam Negeri Faisal Tamin tidak bersedia mendahului keputusan Mendagri tentang penjabaran itu.

Faisal Tamin mengatakan, tanah-tanah perkebunan yang mempunyai hak konversi Barat adalah sebanyak 25.554 persil dengan Hak Guna Bangunan dan 311 Hak Guna Usaha dengan luas 500.000 ha.

Tanah asal konversi Barat ada yang terlantarkan sama sekali seperti yang terjadi pada Perkebunan Paya Mahar di Sumatera utara seluas 2.000 ha. (DTS)

Jakarta, Merdeka

Sumber: MERDEKA (23/08/1979)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku V (1979-1980), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 465-647.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.