KENAPA TIDAK OTOMATIS JADI MANDATARIS WEWENANG WAKIL PRESIDEN BILA PRESIDEN BERHALANGAN TETAP

KENAPA TIDAK OTOMATIS JADI MANDATARIS WEWENANG WAKIL PRESIDEN BILA PRESIDEN BERHALANGAN TETAP[1]

 

Ardian Toufik Gesuri, Marga Rahruja, Hendrika Y

 

Jakarta, Kontan

Ini masalah yang bakal dihadapi wakil presiden (wapres) bila presiden tiba-tiba berhalangan tetap. Dia bakal menggantikan presiden sampai akhir masa jabatan. Tapi, lalu muncul perdebatan, apakah dia otomatis jadi mandataris MPR? Kalau sampai digelar sidang istimewa, segala sesuatu bisa terjadi.

“Insya Allah, lima tahun nanti saya akan berdiri di mimbar ini untuk menyampaikan pertanggungjawaban.” ucap HM Soeharto di hadapan Sidang Umum MPR, Rabu lalu.

Para anggota MPR, yang dinyatakan sebagai penjelmaan rakyat, mengesahkan jenderal besar itu menduduki jabatan presiden buat ketujuh kalinya. Dan, itulah puncak persidangan akbar selama sebelas hari yang memakan biaya Rp.45 miliar. Sepertinya, “kemenangan” sudah berhasil diraih oleh segenap anggota Majelis.

Pertanggungjawaban Pak Harto memang diterima secara bulat, kendati ada beberapa catatan dari Fraksi Persatuan Pembangunan. Krisis yang terjadi sejak paro kedua 1997 itu diakui menjadi bukti bahwa pondasi ekonomi masih rapuh. Tapi, buruknya penampilan ekonomi itu tidak bisa dianggap sebagai “panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari”.

Pak Harto tetap dinilai sebagai tokoh berpengalaman yang bisa membawa bangsa ini keluar dari kemelut dahsyat Bahkan, Pak Harto, kini 77 tahun, dibekali dengan “pusaka” pamungkas, Ketetapan MPR yang memberikan kewenangan penuh untuk menyelamatkan negara.

Dengan tugas yang mahaberat itu, Pak Harto agaknya merasa mantap didampingi BJ Habibie. Putra Pare-pare itu dikenal Pak Harto sejak masih remaja, dianggap sebagai anak sendiri, dan menurut Pak Harto, “dikaruniai Tuhan dengan kelebihan”.

Habibie sudah berpengalaman membantu pemerintahan sejak 24 tahun silam, memimpin berbagai lembaga vital. Tidak seperti kejadian lima tahun silam, kini Habibie tidak bisa terganjal lagi naik sebagai wapres.

Kalau saja tradisi yang sudah-sudah masih berjalan seperti biasa, dan Pak Harto menjalankan mandatnya secara penuh hingga akhir masa jabatannya, tentu posisi wapres tidak menadi menonjol. Setinggi apa pun posisi itu, peranannya tetap sebagai “ban serep”. Ingat saja ketika Pak Harto sedang cuti memulihkan kesehatan, tahun lalu. Waktu itu ada sidang KIT OKI di Kuala lumpur, Pak Harto malah menugasi Menteri Luar Negeri Ali Alatas, bukannya Wapres Try Sutrisno. Ini ibarat topi yang digantung di kapstok.

“Kalau presidennya berhalangan, baru dia maju.” kata ahli hukum tata negara Sri Sumantri.

Tapi, seperti yang diduga banyak pengamat, peranan Habibie dari Istana Merdeka Selatan kali ini bakal lebih mencorong ketimbang pendahuluannya. Ini bukan saja lantaran Ketua Umum ICMI itu punya kedekatan pribadi dengan Pak Harto dan cocok dengan persyaratan “memahami iptek” untuk memasuki zaman global di abad ke-21. Beberapa waktu lalu, Pak Harto menyatakan soal lengser ke prabon. Ini ditangkap sebagai isyarat bakal terjadinya suksesi.

Adanya peralihan kekuasaan pemerintahan di tengah masa jabatan itu juga masih tanda tanya. Tapi, bila itu bakal terjadi, apakah Habibie kelak bakal langsung pindah ke Binagraha dengan segala kewenangan puncaknya.

Dalam jumpa pers seusai pemandangan umum fraksi-fraksi di Sidang Umum MPR, 4 Maret lalu, Sekretaris FKP MPR Ary Mardjono menandaskan bahwa wapres bukanlah wakil mandataris. Jadi, apa wewenang wapres itu, katanya, apabila presiden mandataris MPR berhalangan tetap, wapres tidak otomatis langsung menjadi mandataris. Tapi lebih dulu melalui pengambilan sumpah oleh Mahkamah Agung atau pimpinan MPR/DPR.

“Wapres bisa saja menjalankan fungsi Presiden/Mandataris MPR asalkan sudah diambil sumpahnya oleh Ketua MA atau Ketua MPR/DPR.” papar Ary, yang didampingi anggota FKP Moestabid Astari, Kemala Motik Gafur, dan Sri Harmoko.

Keterangan itu sebenarnya mengutip Tap MPR No.7/1973, yang mengatur tata cara penggantian presiden bila presiden berhalangan tetap. Yang dimaksud dengan berhalangan tetap itu adalah meninggal, sakit, atau tidak mampu menjalankan tugasnya.

“Supaya berimpit dengan mandataris, wapres dikukuhkan dalam arti melakukan sumpah jabatan.” kata Moestahid Astari, Tapi,

“Ini pun hanya sampai masa jabatan presiden habis.” lanjutnya.

Di sidang istimewa itu segala sesuatu bisa dilakukan. Di UUD 1945 pasal 8 memang di sebutkan jabatan presiden yang berhalangan tetap ini digantikan wapres sampai habis masa jabatannya. Nah, apa itu tidak berarti otomatis presiden baru tersebut juga mendapatkan wewenang sebagai mandataris MPR. Karena itu, soal wewenang wapres ini membuka penafsiran yang lebar. Bisa­bisa pimpinan DPR yang juga pimpinan MPR itu memilih jalan sidang istimewa bilamana wapres itu dinilai tidak layak untuk menerima mandat MPR.

“Nah, di sidang istimewa itu segala sesuatu bisa dilakukan.” kata seorang fungsionaris partai politik.

Celah itulah yang diperkirakan bakal menimbulkan masalah bilamana halangan itu tadi benar-benar terjadi di tengah jalan. Maklum,bukan rahasia lagi bahwa dalam pemilihan wapres kali ini pun berlangsung pergulatan yang seru. Masing-masing kekuatan politik punya calon sendiri-sendiri. Kosgoro yang menjadi satu pilar Golkar itu misalnya, semula menjagokan Try Sutrisno, Ginandjar Kartasasmita, Hartarto, dan Harmoko. Nama Habibie malah tidak muncul. Di rapat pimpinan Golkar pun, dukungan terbesar bahkan diberikan buat Harmoko, yang jadi Ketua Umum DPP Golkar.

Ternyata, Pak Harto memang betul-betul menginginkan Habibie menjadi pasangannya dalam memimpin Kabinet 1998-2003. Calon-calon kuat wapres itu pun berguguran. Ginandjar mengatakan tidak berminat dijagokan jadi wapres. Try Sutrisno bilang ingin meneruskan tradisi wapres cukup satu periode, lalu menyatakan agar dicalonkan lagi saat ini. Harmoko, ketika bersama-sama pimpinan DPP Golkar menghadap Presiden Soeharto, menyatakan menarik diri dan memberikan jalan kepada Habibie sebagai wapres.

Sesudah itu semua kekuatan politik mengajukan Habibie sebagai calon tunggal wapres.

“Walaupun kami punya aspirasi berbeda, kami sadar akan disiplin organisasi. Sebagai kader Golkar, kami patuh pada pimpinan, meski aspirasi tidak terpenuhi.” kata Ketua Kosgoro Bambang W. Soeharto.

Para anggota MPR yang punya jago lain mesti tunduk pada putusan fraksinya.

“Mundurnya calon-calon lain itu karena loyal kepada Pak Harto dan menginginkan persidangan bisa berjalan lancer.” ujar sumber KONTAN.

Tapi, loyal kepada Pak Harto, bukan berarti bakal loyal pula kepada Habibie, yang kini menjadi wapres. Bila suksesi itu berlangsung di tengah jalan, masalah mandataris itu jadi menganga.

Sri Sumantri mengakui adanya perbedaan penafsiran tentang penggantian presiden lantaran halangan tetap itu. Cuma, ia melihat, berlandaskan pasal 8 UUD 1945 itu, mestinya wapres otomatis menjadi kepala negara, kepala pemerintahan, mandataris, dari sekaligus panglima tertinggi hingga akhir masajabatan.

“Dalam sisa masa jabatan sewaktu presiden berhalangan tetap itu, wapres menjadi presiden penuh.” kata Rektor Universitas 17 Agustus, Jakarta, itu.

Alasan Sri Sumantri begini. Wapres tidak bertanggungjawab pada presiden, karena keduanya dipilih dan diangkat MPR dengan persyaratan yang sama. Ini termasuk ketentuan pasal 6 mengenai persyaratan “orang Indonesia asli” itu. Menurut anggota Komisi Nasional HAM tersebut, bila ketentuan pasal 8 UUD 1945 tadi dilaksanakan, otomatis kedudukan dan wewenang presiden melekat pada presiden baru.

Kenapa perbedaan tafsir ini tak terelakkan lagi ini gara-gara wapres ternyata satu-satunya jabatan tinggi yang tidak diatur tugas dan wewenangnya secara jelas.

“Hanya kalau presiden meninggal dia jadi presiden.” kata ahli hukum tata negara Harun Alrasid.

Sayangnya, selama 50 tahun ini, wapres benar-benar cuma ban serep belaka. Tanpa wapres pun pemerintahan jalan terus.

Barangkali masalah wewenang wapres ini tidak akan muncul bila ia menjadi satu paket dalam pencalonan presiden.

Sumber : KONTAN (16/03/1998)

____________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 248-251.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.