Kemenangan Reformasi, Pemilihan Umum Dipercepat

Kemenangan Reformasi, Pemilihan Umum Dipercepat[1]

 

 

Jakarta, Media Indonesia

Ini kemenangan reformasi. Presiden Soeharto memutuskan akan membentuk Kabinet Reformasi, mengadakan (mempercepat) pemilihan umum (pemilu), dan tidak bersedia lagi dicalonkan sebagai presiden.

“Saya sudah kapok (jera) jadi presiden,” katanya kepada pers setelah mengadakan pertemuan khusus dengan sejumlah tokoh masyarakat dan ulama selama 2,5 jam di Istana Merdeka, Jakarta.

Mereka adalah Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, Emha Ainun Najib, Ali Yafie, KhoWBaidowi, Ahmad Bagja, Ma’ruf Amin, Yusril lhza Mahehdra, Malik Fajar, dan Sumarsono.

Tidak cuma itu, Pak Harto juga menyatakan akan segera membentuk Komite Reformasi. Keputusan yang diambil itu, jelas Kepala Negara, sesuai dengan wewenang yang diberikan MPR dan sebagai Presiden Mandataris MPR.

Tokoh ulama dan cendekiawan itu diundang Presiden ke Istana Merdeka, untuk diminta saran dan pendapatnya dalam upaya menyelamatkan negara dan bangsa, pembangunan nasional, Pancasila, UUD’45 serta kesatuan dan persatuan bangsa.

Pak Harto menegaskan kedudukan presiden baginya bukan merupakan hal yang mutlak.

“Bagi saya sebenarnya mundur dan tidaknya tidak menjadi masalah. Yang perlu kita perhatikan, apakah dengan kemunduran saya itu, kemudian keadaan segera akan bisa diatasi,” ungkap Presiden.

Kepala Negara menjelaskan setelah pemilu dilaksanakan berdasarkan UU Pemilu yang baru, maka Presiden Soeharto akan dilaksanakan Sidang Umum MPR berdasarkan hasil pemilu tersebut, antara lain untuk menetapkan GBHN, memilih presiden dan wapres serta menetapkan ketetapan MPR lainnya.

Selain UU Pemilu, kata Presiden, Komite Reformasi yang anggotanya terdiri atas tokoh masyarakat dan para pakar dari perguruan tinggi, juga akan menysaikan UU Kepartaian, Susunan MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, UU Antikorupsi dan lainnya sesuai keinginan masyarakat.

Sementara untuk melaksanakan tugas-tugas yang sangat berat karena berbagai krisis di bidang ekonomi, politik, dan hukum, Presiden akan segera melakukan reshuffle (perombakan) kabinet.

“Sehingga Kabinet Pembangunan VII, nantinya berubah menjadi kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi,” tegas PakHarto.

Menyangkut tuntutan pengunduran dirinya, Pak Harto mengatakan,

“Soal mundur tidak menjadi masalah. Namun yang penting bagaimana bisa mundur tapi konstitusi bisa dilaksanakan.”

“Terus terang saja tidak menjadi presiden, saya tidak akan patheken. Kembali menjadi warga negara biasa, tidak kurang terhormat dari presiden asalkan bisa memberi pengabdian kepada negara dan bangsa,” tambahnya.

 

Reaksi dunia

Niat Pak Harto melakuk:an reformasi dan mundur lewat mekanisme konstitusi itu segera saja mengundang reaksi dunia. Australia, Filipina, Malaysia dan Jepang, menyambut baik keputusan Pak Harto yang berjanji akan mengundurkan diri setelah pemilu baru.

“Pemerintah Australia menyambut hangat pernyataan Presiden Soeharto,” kata Perdana Menteri Australia John Howard. “Saya mengucapkan selamat kepada Presiden (Soeharto) atas kearifan yang telah dia tunjukkan,” sambungnya.

“Bila itu (pemilu baru) merupakan hasil konsultasi, mengapa tidak,” kata Menlu Filipina Domingo Siazon sambil mengharapkan agartercapai saling pengertian, sehingga stabilitas bisa dikembalikan.

PM Jepang Ryutaro Hashimoto mengharapkan rencana menyelenggarakan pemilu baru bisa dilakukan secepat mungkin, sehingga dapat mengakhiri yang serba tidak menentu.

“Kami berharap Indonesia bisa mengatasi situasi sosial politik yang tidak menentu secepat mungkin serta pemulihan perekonomian dan stabilitas rakyat akan menjadi kenyataan.”

Bangkok bersikap netral. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Thailand Kobsak Chutikul menyatakan pihaknya tetap akan memantau perkembangan di Indonesia dan menyerukan semua pihak agar tenang dan menghindari kekerasan.

“Segala sesuatunya adalah urusan dalam negeri Indonesia,” katanya.

Malaysia berharap pemilu baru akan mengakhiri krisis sosial dan politik.

“Pengumuman itu tampaknya akan diterima oleh rakyat Indonesia,” kata Menlu Malaysia Abdullah Badawi, Kuala Lumpur berharap masalah di Indonesia bisa segera diatasi demi keuntungan rakyat,” sambungnya.

 

Anggota komite

Menjelaskan tentang keanggotaan Komite Reformasi, Nurcholish Madjid mengatakan, semua pihak diharapkan mengajukan usulan nama-nama calon anggota komite. Anggota komite sebanyak-banyaknya 100 orang.

Ketua komite dipilih dari dan oleh anggota komite terpilih. Siapa yang memilih calon yang masuk?

“Yang pasti bukan Presiden Soeharto,” katanya. “Mungkin sembilan orang yang telah diundang Pak Harto plus empat orang non-Muslim. Penyusunan komite hams selesai dalam tiga hari.”

Untuk menghindari conflict of interest,

“Saya dan delapan orang teman yang diundang Presiden telah menyatakan tidak bersedia menjadi anggota Komite Reformasi dan anggota Kabinet Reformasi,” katanya seraya menambahkan bahwa upaya pelaksanaan reformasi ini terlaksana berkat perjuangan seluruh lapisan masyarakat, khususnya mahasiswa.

Kepada wartawan malam tadi, Nurcholish juga menjelaskan perlunya plan of action menyusul pertemuannya dengan Pak Harto. Rencana kerja itu antara lain tahap pertama menyusun UU Pemilu, penyusunan UU Susunan dan Kedudukan DPR/MPR dan penyusunan UU Kepartaian. Tahap pertama ini berlangsung selama empat bulan terhitung sejak 1 Juni 1998. Tahap kedua meliputi persiapan pemilu, kampanye, pendirian partai baru (tiga bulan), dan pelaksanaan pemilu 10 Januari 1999.

Sumber: MEDIA INDONESIA (20/05/1998)

_________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 397-399.

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.