KEMAMPUAN RI SEIMBANG DENGAN NEGARA LAIN SAAT AFTA BERLAKU

KEMAMPUAN RI SEIMBANG DENGAN NEGARA LAIN SAAT AFTA BERLAKU[1]

 

Jakarta, Antara

Ketua DPR H. Wahono mengharapkan Indonesia memiliki kemampuan yang relatif seimbang dengan negara lain pada saat perdagangan bebas diberlakukan.

“Hal ini perlu digaris bawahi, karena dalam perdagangan bebas hanya pihak yang mempunyai kelebihan di bidang sumberdaya manusia, modal dan enterpreneur saja yang akan keluar sebagai pemenang. Sedangkan pihak yang lemah akan menjadi pecundang yang nasibnya ditentukan oleh pihak yang kuat.” katanya ketika membuka sidang paripurna DPR masa persidangan I tahun sidang 1996-97 yang dihadiri Presiden Soeharto, para Menteri Kabinet Pembangunan VI, para Pemimpin Lembaga Tertinggi Negara dan korps diplomat negara sahabat di Jakarta, Jumat.

Wahono mengharapkan, dari sisa waktu yang singkat sebelum memasuki perdagangan  bebas yang dicanangkan mulai tahun 2003 (AFTA), hendaknya digunakan untuk memperkokoh posisi indonesia dengan memanfaatkan setiap celah yang masih memungkinkan untuk melindungi dan meningkatkan kemampuan sendiri.

“Dengan demikian, di saat perdagangan bebas diberlakukan kita telah memiliki kemampuan yang relatif seimbang dengan negara lain.” katanya.

Ketua Dewan menjelaskan pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru terus berlangsung dan telah mencatat berbagai prestasi luar biasa. Dalam 30 tahun terakhir ini kesejahteraan rakyat meningkat secara berarti.

Meskipun demikian, sukses tersebut menurut dia juga telah melahirkan tuntutan baru, aspirasi baru yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan berbagai aspek kehidupan lain. Dalam memantapkan laju pertumbuhan ekonomi, menurut Wahono, pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan deregulasi yang dimaksudkan untuk memangkas ekonomi biaya tinggi.

Sementara itu perdagangan bebas dalam skema AFTA tahun 2003  sudah diambang pintu. Perdagangan bebas, menurut Wahono, menuntut penekanan biaya produksi demi daya saing, antara lain melalui pemberian insentif tax holiday.

“Atas dasar itu kita mendukung kebijakan pemerintah untuk menghidupkan kembali insentif tax holiday bagi para calon investor. Khususnya insentif itu akan diberikan kepada industri hulu yang menghasilkan bahan baku untuk industri lain, industri strategis berteknologi tinggi, industri berorientasi ekspor dan agro industry.” katanya.

Memang, dalam penentuan atau pemilihan industri tertentu itu tidaklah mudah karena akan menimbulkan kecemburuan di antara para pengusaha, katanya.

Yang pokok, pemberian fasilitas itu memenuhi asas keadilan, pemerataan pembangunan dan kesempatan berusaha menyangkut kepentingan orang banyak dan memajukan ekonomi nasional.

Selain itu pemberian tax holiday perlu diikuti dengan upaya perbaikan iklim usaha yang menyangkut pungutan liar, ekonomi biaya tinggi dan faktor in efesiensi lainnya, demikian Wahono.

Sumber : ANTARA (16/08/1996)

_______________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 388-389.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.