KEMAJEMUKAN AGAMA BUKAN SUMBER KERAWANAN, PRESIDEN RESMIKAN SEJUMLAH PROYEK DI TIMTIM

KEMAJEMUKAN AGAMA BUKAN SUMBER KERAWANAN, PRESIDEN RESMIKAN SEJUMLAH PROYEK DI TIMTIM[1]

 

Dilli, Republika

Presiden Soeharto menegaskan kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi yang paling mendasar, sebab langsung berkaitan dengan martabat manusia sebagai pribadi dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dengan demikian, kata Presiden, kemajemukan agama tidak merupakan kerawanan.

“Kemajemukan agama bahkan dapat merupakan kemajemukan potensi dan kekuatan, yang dapat kita daya gunakan untuk mendorong maju pembangunan.” kata Presiden, saat meresmikan proyek­proyek pembangunan di Dili, Timtim, termasuk Patung Kristus Raja, kemarin.

Menurut Presiden, bangsa Indonesia sangat bersyukur mempunyai Pancasila sebagai dasar falsafah negara.

“Dengan Pancasila sebagai dasar falsafah negara, kita menikmati hubungan yang sebaik-baiknya antara negara kebangsaan dengan umat beragama yang menjadi warga negara.” kata Presiden. Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, lanjut Presiden, negara tidak memaksa dan tidak akan memaksakan sesuatu agama untuk dipeluk oleh warga negaranya.

“Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” tegas Kepala Negara.

Presiden mengunjungi Timtim selama tiga jam untuk meresmikan sejumlah proyek dan Patung Kristus Raja. Hadir dalam acara di Kantor Gubernur Timtim itu antara lain, Pangab Jenderal TNI Feisal Tanjung, Mensesneg Moerdiono, Mendagri Moh Yogie SM, Gubernur Timtim Abilio Soares, Uskup Belo, Kardinal Julius Darmaatmaja, dan Dubes Vatikan Pietro Sambe.

Selanjutnya, Presiden menyatakan sangat menghargai prakarsa pembangunan Patung Kristus Raja di Timtim. Pembangunan patung itu, kata Presiden, menunjukkan bahwa setelah Timtim menjadi bagian dari Indonesia, nilai-nilai yang bersifat sakral dan religius di daerah ini terus tumbuh dan berkembang.

“Saya, berharap dengan dibangunnya Patung Kristus Raja ini, keimanan saudara-saudara yang beragama Katolik terus terpelihara, bahkan makin bertambah mendalam dan kukuh.” Kata Presiden.

Di samping soal agama, Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah terhadap pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah. Menurut Presiden pengembangan kebudayaan nasional harus memiliki akar yang kuat dalam tradisi rakyat di daerah.

Persatuan dan kesatuan nasional, kata Kepala Negara, sama sekali tidak, akan meniadakan kemajemukan bangsa.

“Persatuan dan kesatuan bangsa kita tetap menghormati perbedaan latar belakang sejarah, kebudayaan, dan identitas khas dari rakyat kita.”

Presiden menegaskan, mustahil untuk meniadakan keanekaragaman rakyat Indonesia. Justru sebaliknya, keanekaragaman merupakan sumber dan masukan yang amat kaya untuk pengembangan kebudayaan nasional.

Negara Indonesia, tegas Presiden, menganut faham kebangsaan.

“Ini berarti negara kita menyatu dengan seluruh rakyatnya tanpa membedakan golongan yang satu dengan golongan yang lain.” tegas Presiden.

Menurut Presiden, negara kebangsaan berdiri di atas semua golongan dan perseorangan. Wawasan kebangsaan mengandung arti bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama, terlepas dan latar belakang suku, agama atau ras asal-usulnya.

“Faham kekeluargaan yang kita anut juga tidak membolehkan diskriminasi dalam bentuk apa pun dan atas dasar apapun. Kita tidak membedakan mayoritas dengan minoritas, apalagi mempertentangkannya.”

Sumber : REPUBLIKA (06/10/1996)

________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 630-631.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.