KELIMA FRAKSI MENERIMA : SEMUA RANTAP SAH JADI TAP MPR

KELIMA FRAKSI MENERIMA : SEMUA RANTAP SAH JADI TAP MPR[1]

 

Jakarta, Media Indonesia

Rapat paripurna IX MPR tadi malam yang dipimpin Ketua MPR Harmoko menerima dan mengesahkan Rancangan Ketetapan (Rantap) GBHN, Non-GBHN, dan Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR menjadi Ketetapan Majelis (Tap MPR) 1998-2003.

Sebelumnya kelima fraksi MPRI melalui juru bicara masing-masing telah menyatakan sikap atas Rantap tersebut. Kelima fraksi menegaskan menerima rantap­rantap MPR yang sebelumnya telah dibahas masing-masing komisi yakni Komisi A tentang GBHN, Komisi B tentang Non-GBHN, dan Komisi C tentang Pertanggungjawaban, Presiden/Mandataris MPR.

Fraksi ABRI melalui juru bicaranya, Jenderal Pol Dibyo Widodo dan Leten TNI Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kehidupan politik, ekonomi, dan hukum harus terus-menerus dibangun dikembangkan dan diperbarui agar kualitasnya terus meningkat.

F-ABRI juga menghendaki adanya perubahan, namun, perubahan dan pembaruan itu harus dilakukan secara konstitusional, konseptual, gradual, tepat sasaran, dan sesuai dengan urgensinya.

Menurut F-ABRI, jalan ke arah reformasi dramatis, revolusioner dan radikal hanya berakhir pada keruntuhan suatu bangsa seperti yang telah banyak terjadi pada bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa Indonesia hendaknya mengkaji dan memetik pelajaran dari bangsa-bangsa itu.

“Tentu bukan jalan pembaruan demikian yang dipilih bangsa Indonesia, bangsa yang amat majemuk yang berada dalam masa transisi, serta dalam proses perubahan dan pembaruan yang tidak pernah usai.” katanya.

Akomodir

Sementara itu F-PDI melalui juru bicaranya, Soedaryanto dan Ismunandar juga mengatakan menerima Rantap MPR tersebut. PDI juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh fraksi yang telah mengakomodasi usulan F-PDI tentang perlunya dibangun birokrasi pemerintahan yang modern. Pembangunan birokrasi pemerintahan harus selalu dilaksanakan dan disesuaikan dengan dinamika perubahan, sehingga mampu mendukung kemampuan nasional dalam persaingan global di semua aspek.

F-PDI berpendapat pemerintahan bersih dan berwibawa hanya dapat tercipta melalui sistem birokrasi modern, yaitu birokrasi efisien, transparan, rasional berdasarkan hukum dan peraturan dan mampu secara terus menerus menyesuaikan diri dengan perubahan dan persaingan global.

Mengenai rantap pemberian tugas khusus kepada Presiden/Mandataris, F-PDI mengharapkan agar sejauh mungkin Presiden menghindari wewenang khusus tersebut. Presiden hendaknya arif dan bijaksana dalam mempertimbangkan dan menjaga kelayakan politik yang berkaitan dengan penilaian dunia internasional terhadap situasi dalam negeri.

Kelayakan politik ini, menurut F-PDI perlu dijaga dengan sikap sangat hati-hati karena akan dapat mempengaruhi iklim investasi dan kredibilitas Indonesia di tengah­tengah pergaulan mondial.

Fraksi Utusan Daerah (F-UD) melalui dua juru bicara HM Ardans dan Hasan Basri Durin menyatakan secara tegas menerima bulat dan utuh seluruh rantap yang dihasilkan Komisi A, B, dan C dan mencalonkan kembali HM Soeharto menjadi Presiden/Mandataris MPR 1998-2003, F-UD juga menegaskan sikap mencalonkan BJ Habibie menjadi Wapres 1998-2003.

Sementara F-PP MPR minta agar dilakukan reformasi politik. Agenda utama pembangunan politik masa datang, menurut F-PP, melakukan perubahan terhadap perundang-undangan di bidang politik, antara lain, UU Pemilu, UU Parpol dan Golkar, UU Susduk MPR, DPR dan DPRD, UU Pokok Pemerintahan Daerah, dan UU Pemerintahan Desa.

“Keterbukaan, kekeluargaan, dan kebersamaan harus menjadi dasar-dasar sikap politik bangsa.” Kata juru bicara FPP Abdul Aziz Imran Pattisahusiwa.

F-PP berpendapat, komitmen moral yang telah dibangun bersama dalam upaya menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, dalam bentuk kesepakatan pada Sidang Umum MPR, haruslah ditindaklanjuti.

Dalam kesempatan itu, F-PP secara resmi mencalonkan Haji Muhammad Soeharto untuk dipilih menjadi Presiden/Mandataris MPR periode 1998-2003 dan mencalonkan Prof. Dr. Ing BJ Habibie sebagai wakil presiden.

Sedangkan F-KP melalui juru bicaranya, Sri Redjeki berpendapat pemilihan umum sebagai pilar utama demokrasi perlu ditingkatkan kualitasnya dengan mengikutsertakan lebih aktif organisasi peserta pemilihan umum, baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pemilu dari tingkat pusat sampai ke desa/kelurahan.

F-KP ingin menegaskan sekali lagi bahwa catatan di Badan Pekerja Majelis tentang peranan lebih aktif organisasi peserta pemilihan umum, yang menyertai naskah Rancangan GBHN 1998, merupakan komitmen semua fraksi untuk mewujudkan pemilihan umum yang makin berkualitas. (Wdh/Gss/Man/SB/D-12)

Sumber : MEDIA INDONESIA ( 10/03/1998)

________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 230-232.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.