KEHIDUPAN POLITIK MAKIN TERBUKA

KEHIDUPAN POLITIK MAKIN TERBUKA[1]

 

Jakarta, Suara Karya

Presiden/Mandataris MPR-RI periode 1993-1998 telah secara sungguh­-sungguh meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi Pancasila. Berbagai kegiatan pembangunan politik dalam Repelita VI telah berhasil mengembangkan budaya politik yang berdasarkan Pancasila, dan membangun suasana kehidupan politik yang makin terbuka dalam sistem penyelenggaraan negara yang dikehendaki UUD 1945. Demikian antara lain, penilaian FKP (Fraksi Karya Pembangunan) MPR-RI dalam pemandangan umumnya terhadap pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR-RI periode 1993-1998, yang dibacakan oleh Ary Mardjono dan Fahmi Idris.

Dalam Rapat Paripurna VII MPR-RI, yang dipimpin Wakil Ketua MPR, Poedjono Pranyoto, di Gedung Graha Sabha Paripurna MPR/DPR. Senayan, Jakarta, Rabu (4/3), khusus penilaian bidang pembangunan politik itu tertuang dalam bagian kedua dari pemandangan umum FKP yang dibacakan Fahmi Idris. Menurut FKP, pembangunan politik adalah upaya bersama yang tidak henti-hentinya dilakukan, baik oleh pemerintah, kekuatan-kekuatan sosial politik, maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya, termasuk seluruh masyarakat. Dalam konteks itu, kehidupan organisasi sosial kemasyarakatan telah berkembang dengan baik sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat dan sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

“Partisipasi itulah yang telah, menyemarakkan kehidupan demokrasi Pancasila.” kata Fahmi Idris.

Pemilu 1997

Penyelenggaraan Pemilu 1997, misalnya, telah berjalan dengan aman/tertib, dan lancar, sesuai dengan asasnya, yakni langsung, umum, bebas, dan rahasia, meskipun di beberapa tempat sempat terjadi gangguan keamanan.

“Sungguh besar hati kita bahwa 93 persen rakyat yang berhak memilih telah menggunakan haknya dalam pemilu tersebut.” kata Fahmi.

Kenyataan itu menunjukkan bahwa dukungan rakyat terhadap sistem demokrasi Pancasila sangat kuat.

Sementaraitu, FABRI (Fraksi ABRI) MPR-RI melalui juru bicaranya, Letjen TNI Hari Sabaruo mengemukakan, pemerintah telah dapat makin memantapkan kehidupan demokrasi Pancasila. Kelembagaan suprastruktur dan infrastruktur politik makin tertata baik dan mekanisme demokrasi Pancasila makin berfungsi sesuai dengan amanat UUD 1945. Pembangunan politik telah mengembangkan budaya politik berdasarkan Pancasila, mengembangkan kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya.

“Walaupun telah banyak kemajuan dicapai, budaya politik yang berdasarkan Pancasila pada sebagian masyarakat masih perlu dimantapkan seiring dengan makin meningkatnya dinamika kehidupan politik agar stabilitas dibidang politik senantiasa dapat dipelihara.” katanya.

Mengenai Pemilu 1997, FABRI berpendapat, berbagai pengalaman yang diperoleh dalam pemilu tersebut dapat digunakan untuk lebih menyempurnakan penyelenggaraan pemilu mendatang. Berkualitasnya pemilu, menurut FABRI, ditandai antara lain, oleh pelaksanaan kampanye yang dapat memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, berupa kesadaran dan peningkatan peran OPP (Organisasi Peserta Pemilu) dalam perencanaan, serta pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.

Juru bicara FUD (Fraksi Utusan Daerah) H Sutiyoso mengemukakan, fraksinya berpendapat bahwa Pemilu 1997 telah makin demokratis dan berkualitas berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.

“Dalam hal ini terbukti, 9 dari 10 mereka yang berhak telah menggunakan hak pilihnya. Ini merupakan suatu prestasi yang lebih besar dari pada negara lain yang telah mempunyai tradisi politik ratusan tahun.” ujarnya.

Partisipasi

Sutiyoso mengatakan, stabilitas sistem kenegaraan dan sistem politik yang lebih demokratis dan berkualitas itu tidak mungkin ditegakkan oleh satu kekuatan saja tetapi, membutuhkan adanya partisipasi seluruh lapisan masyarakat. FUD berpendapat, hal ini tidak terlepas dari kepemimpinan Presiden/Mandataris yang telah melaksanakan dan mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen, serta menjiwai seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, makin meningkatnya kesadaran politik rakyat dan makin meningkatnya budaya politik Pancasila.

Juru bicara FPDI Drs. Markus Wauran mengatakan, dinamika politik selama 5 tahun terakhir tampak makin aksentuatif mengumandangkan demokrasi politik sebagai bagian penting dalam pembangunan nasional. FPDI berpendapat, pembangunan politik harus lebih ditekankan pada reformasi politik, terutama kualitas demokrasi sebagai proses budaya.

Persoalan itu, demikian FPDI, sangat penting mengingat bidang politik merupakan salah satu pilar penting dalam upaya menopang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Karena itu, FPDI berpendapat, yang mendesak untuk dilakukan bersama saat ini adalah bagaimana menumbuhkan kesamaan persepsi dasar tentang kehidupan politik.

“Kesemuanya itu merupakan kerja besar yang hasilnya belum tentu dapat langsung dirasakan.” katanya.

Karena, harus melingkupi rasionalisasi dan pemahaman bersama tentang berbagai hal yang berkaitan dengan negara, pemerintahan, dan lembaga-lembaga politik.

Juru bicara FPP (Fraksi Persatuan Pembangunan) Drs. Hj Khofifah Indar Parawansa mengemukakan, pembangunan di bidang politik masih perlu perhatian serius untuk meningkatkan kualitas demokrasi politik.

“Kita melihat bahwa dorongan untuk menciptakan lembaga-lembaga politik yang kuat dan upaya reformasi politik yang konon harus dilakukan secara bertahap, belum terlihat secara implementatif.” ujarnya.

FPP mengingatkan, pembangunan budaya politik harus diarahkan pada praktik­praktik untuk memberdayakan hak-hak politik rakyat, sehingga memungkinkan setiap anggota masyarakat bebas menggunakan hak-hak politiknya tanpa tekanan dari siapapun.

Peranan ABRI

FKP mengemukakan, stabilitas keamanan senantiasa akan menjadi kepentingan seluruh bangsa. Secara keseluruhan, FKP menilai, stabilitas keamanan telah terkendali dengan baik, meskipun ada berbagai cobaan yang harus dihadapi. Peranan ABRI sebagai salah satu kekuatan sosial-politik dengan sikap “tut wuri handayani”nya telah memberikan sumbangan yang amat berarti bagi terciptanya stabilitas nasional yang dinamis kesegaran kehidupan demokrasi dari kedewasaan kehidupan politik.

Sementara FABRI mengatakan, peningkatan kualitas peran sosial politik ABRI selama Repelita VI makin meningkat. (Tim SK)

Sumber : SUARA KARYA (05/03/1998)

_____________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 199-202.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.