KEGAGALAN KONGRES PDI,”TAMPARAN”BAGI PEMBINA POLITIK

KEGAGALAN KONGRES PDI,”TAMPARANBAGI PEMBINA POLITIK[1]

Jakarta, Antara

Dosen FISIP UI Dr. Maswadi Rauf menilai, kegagalan Kongres IV PDI merupakan “tamparan” bagi pembina politik dalam negeri karena membuktikan ketidakmampuannya menerjemahkan keinginan Presiden Soeharto agar tidak ada gontok-gontokan di dalam kongres tersebut.

Ketika dijumpai wartawan di gedung DPR, Senin siang, Ketua Jurusan Ilmu Politik FISIP UI itu menegaskan bahwa aparat-aparat keamanan dan pemerintah daerah setempat juga tidak mampu melakukan apa yang diinginkan Kepala Negara.

“Presiden mengingatkan agar tidak gontok-gontokan, kok malah timpuk­ timpukan. Jadi aparat tidak bisa mengamankan amanat Presiden,”katanya.

Kongres IV PDI di Medan yang sempat dua kali diduduki kelompok Alex Asmasoebrata dan Yacob Nuwawea berakhir begitu saja tanpa penutupan Minggu malam, dan hanya menghasilkan pernyataan bahwa Soerjadi terpilih sebagai Ketua Umum PDI periode berikutnya, sekaligus ketua formaturyang akan menyusun pengurus lengkap DPP PDI.

Menurut Maswadi Rauf, dengan terjadinya kegagalan tersebut bukan berarti pemerintah dapat lepas tangan begitu saja, melainkan hal itu justru merupakan tanggungjawab pemerintah. “Pemerintah harus cepat mengambil keputusan untuk mengatasi kemelut di PDI,” katanya.

Wajar-wajar Saja

Menanggapi pernyataan Mendagri yang ingin menerima kedua kubu yang bertikai itu, Maswadi menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja, yakni dalam rangka mencari masukan.

“Jadi kehadiran DPP Peralihan dan Kelompok 17 di Depdagri jangan ditafsirkan sebagai  dukungan pemerintah, “katanya. Mendagri Senin pagi menyatakan, sikap pemerintah atas hasil Kongres IV PDI tersebut baru akan diputuskan setelah menerima laporan dari berbagai pihak yang terlibat, baik dari kelompok Soerjadi maupun DPP Peralihan, Kelompok 17, dan Tim Lima.

Sebelum berlangsungnya kongres itu Mendagri pernah menyatakan tidak akan mengakui keberadaan DPP. Peralihan dan Kelompok 17 karena dianggapnya berada di luar jalur hukum.

Mendagri juga menyatakan pada Senin pagi, pihaknya berkewajiban mengakomodasi keinginan mereka yang tidak setuju dengan terpilihnya Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI yang baru. Beberapa hari silam, ketika menghadiri acara KNPI di Lembang, Jawa Barat, Mendagri mengatakan bahwa pengakuan pemerintah atas kepemirnpinan Soeljadi di PDI menunggu tuntasnya kongres partai berlambang kepala banteng itu.

Posisi Soerjadi Kuat

Maswadi Rauf berpendapat Soerjadi memiliki posisi yang kuat karena dipilih melalui kongres.

“Tidak ada alasan bagi Soeljadi untuk mengundurkan diri karena ia didukung dan dipilih oleh kongres, dan bahkan Soeljadi merupakan satu-satunya calon yang pemah mencapai tahap dukungan melalui kongres ,”katanya.

Menurut Maswadi yang juga Ketua Jurulsan Pasca Sarjana UI itu, pemerintah tidak mungkin menunjuk orang lain di luar Soerjadi  karena memiliki risiko besar mengakibatkan perpecahan.

“Kenyataan empirik menunjukkan, dukungan terhadap Soerjadi adalah yang terbesar di antara yang lain, “katanya. Ia menambahkan, bila pemerintah tetap menunjuk orang lain dari DPP Peralihan maka berarti tidak ada kemajuan berarti setelah tujuh tahun, yakni setelah Kongres II PDI tahun 1986.

Kongres Baru

Mengenai kemungkinan diragukannya hasil Kongres IV PDI, dosen FISIP UI itu mengusulkan diadakannya kongres baru dengan alasan kongres di Medan itu terganggu. Ia berpendapat, selain faktor luar DPP Peralihan dan Kelompok 17, gangguan terhadap berj alannya kongres juga datang dari berbagai aparat yang memiliki kepentingan saling berbeda.

“Ada yang menginginkan Soerjadi, ada yang tidak. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa kongres yang sedemikian rawan itu memiliki pengamanan yang lemah? ” ujarnya Menurut dia, kegagalan Kongres IV PDI juga mencerminkan belum jalannya pembangunan demokrasi di masyarakat Indonesia. “Kita belum matang dalam berpolitik,”katanya dan menambahkan bahwa dalam alam demokrasi, yang kalah menerima  kekalahannya dengan kesatria dan tidak melempar batu kepada yang menang.

Kasihan

Sementara itu, Ketua Umum DPP Golkar Wahono menyatakan rasa prihatinnya atas kegagalan Kongres IV PDI karena dirinya sebagai salah satu pemimpin Orsospol selalu berhubungan dekat dengan Soerjadi.

“Kasihan, sudah diduduki, macam-macam, eh selesai tanpa ditutup,”katanya ketika dijumpai wartawan di gedung DPR Senin pagi. Ia menyatakan ingin bertemu Soerjadi untuk mengetahui duduk perkara sebenarnya, namun mengakui bahwa kongres adalah wewenang yang tertinggi dalam suatu orsospol. (T-PU17/DN05 /00:01)

Sumber:ANTARA (26/07/1993)

________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 189-191.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.