KEDEWASAAN BERNEGARA

KEDEWASAAN BERNEGARA[1]

 

Jakarta, Bisnis Indonesia

Dalam sepekan ini sudah dua kali Presiden Soeharto mencuatkan pernyataan mengenai masalah keadilan, pemerataan dan kesenjangan. Ketika menyambut Hari ABRI Presiden menyatakan masalah keadilan dan pemerataan menjadi sumber ketidakpuasan pada sebagian masyarakat. Pernyataan senada diulanginya kemarin ketika Presiden membuka rapat pimpinan Ikatan Keluarga Besar Laskar Ampera Arief Rachman Hakim (IKBL-ARH).

Tentu ada alasan kuat mengapa Presiden melontarkan masalah kesenjangan ekonomi itu di depan forum yang sangat penting. ABRI, bagaimanapun, merupakan salah satu tulang punggung pembangunan bangsa sehingga pesan Presiden tersebut harus dipandang sebagai arahan yang strategis. Demikian pula dengan IKBL-ARH, sebagai kelompok Angkatan’66 yang diketahui memiliki andil dalam perjuangan menegakkan Orde Baru.

Pernyataan mengenai adanya kelompok yang tidak puas terhadap hasil-hasil pembangunan menunjukkan bahwa Kepala Negara sangat arif dalam mencermati berbagai problematika pembangunan.

“Kita menyadari adanya perbedaan yang mencolok dalam kelompok-kelompok masyarakat.” katanya di Istana Negara kemarin.

Presiden sangat paham perasaan rakyat. Kita pun sepenuhnya sependapat agar hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai terus dipertahankan dan tidak dirusak oleh orang-orang yang tidak puas tadi. Pencapaian kita diakui dunia sebagai model pengelolaan pembangunan di negara berkembang yang sukses meskipun, tentu saja, ada catatan-catatan perbaikan yang perlu diperhatikan.

Coba kita telusuri lebih jauh mengenai perkembangan yang sudah kita capai. Di bidang ekonomi tercatat kemajuan yang mengesankan selama 25 tahun terakhir, baik dilihat dari pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi dan berbagai aspek lainnya. Tapi seiring dengan kemajuan itu masih tercatat berbagai masalah, misalnya mengenai distribusi pendapatan, kesempatan berusaha, ketimpangan antar-daerah dan berbagai hal lain.

Mengenai distribusi pendapatan, misalnya, ada suatu kajian yang memperlihatkan bahwa sekitar 10% penduduk menikmati kue pembangunan sebanyak 27%. Kelompok ini, tentu saja, merupakan lapisan yang sangat kaya. Apakah kajian ini cukup valid, sulit menjawabnya. Tapi tak bisa dibantah bahwa pembangunan telah melahirkan orang-orang sukses. Sedangkan di lain pihak masih sangat banyak penduduk yang hidup pas-pasan meski ada kecenderungan jumlah penduduk miskin menurun.

Ini memang masalah. Jika tidak cukup bijak penanganannya, hal-hal tersebut bisa merupakan potensi yang mengganggu keberhasilan berikutnya, tidak hanya di bidang ekonomi melainkan juga politik dan hankam. Itulah sebabnya Presiden meminta kewaspadaan semua pihak terhadap ekspoitasi sumber-sumber kerawanan demi mencapai tujuan-tujuan politik tertentu.

“Kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat dapat dimanipulasi oleh mereka yang ingin menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka memanfaatkan keresahan di kalangan pekerja, petani dan kelompok miskin di perkotaan.” katanya.

Tanpa menutup mata mengenai adanya kelompok-kelompok yang mengeksploitasi keresahan masyarakat tadi, maka masalah yang kita hadapi sebetulnya bagaimana kita mendudukkan persoalan-persoalan pembangunan tersebut secara proporsional. Semua pihak seyogyanya bersedia melakukan introspeksi dengan meningkatkan komitmennya terhadap landasan-landasan pembangunan yang sudah disepakati.

Pembangunan kita baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya maupun hankam

mestinya merupakan proses dinamis yang sasarannya adalah untuk kepentingan seluruh rakyat. Makin baik kualitas hidup dan kemakmuran rakyat akan semakin baik pula mutu bangsa ini. Tentu saja proses dinamisasi itu membutuhkan saluran, peluang dan kesempatan agar setiap gagasan yang sehat bisa teraktualisasi dengan baik.

Kompetisi menjadi sesuatu yang di mungkinkan. Tentu saja ada rambu-rambu yang diatur sebagai sebuah tata krama yang setiap orang harus menghormatinya. Dengan demikian setiap orang berhak untuk berkompetisi secara sehat tanpa dihantui kecemasan akan terpotong atau tergilas oleh kepentingan-kepentingan yang tidak mereka pahami.

Dalam kondisi seperti itu, barangkali, kedewasaan dalam menjalani kehidupan bernegara seperti yang ditekankan Presiden, bisa berjalan dengan baik. Orang bisa berbeda pandangan politiknya, tapi tetap penuh kehangatan dalam pergaulan sesama warga bangsa.

Masih sulit membayangkan kapan kondisi itu bisa terwujud. Presiden sendiri pernah menyatakan bahwa pembangunan politik membutuhkan waktu yang sangat panjang. Namun tujuan pokok harus ditetapkan dengan jelas dan gamblang. Dan kita sekarang harus berani mematok langkah menuju sasaran tersebut. Sekaligus berani melakukan koreksi, kalau saja ada langkah kita yang sudah menyimpang.

Sumber : BISNIS INDONESIA (09/12/1996)

________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 147-149.

 

 

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.