KEBIJAKAN TRANSPARAN

KEBIJAKAN TRANSPARAN[1]

 

Jakarta, Bisnis Indonesia

Transparansi kini sudah menjadi tuntutan yang mendasar. Di segala bidang kehidupan baik politik, ekonomi dan birokrasi tuntutan terhadap transparansi setiap saat selalu menggema. Terlebih-lebih karena globalisasi dan pasar bebas, menjelang abad 21, transparansi merupakan syarat yang tak dapat dielakkan.

Masyarakat luar negeri yang terbiasa dengan transparansi akan lebih mudah mengerti, jika pemerintah dalam menyusun kebijakannya lebih terbuka atau transparan.

Dengan transparansi masyarakat kita pun tambah memahami hak dan tanggungjawabnya. Transparansi juga akan lebih memberdayakan lembaga-lembaga masyarakat, termasuk pers dan DPR.

Mengapa transparansi begitu penting? Kebijakan publik yang tidak transparan, tidak saja menimbulkan tanda tanya, tapi juga fungsi kontrol dan tanggungjawab menjadi melemah. Atau bisa jadi membunuh kreativitas dan motivasi. Partisipasi masyarakat, juga bisa mengendur karena kurang memahami bagaimana suatu kebijakan publik disusun, diproses dan apa manfaat yang dapat dipetik dari kebijaksanaan itu.

Apa yang diungkapkan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan! Ketua Bappenas, Ginandjar Kartasasmita agaknya bisa dijadikan pandangan. Ia mengatakan transparansi dalam pengambilan kebijakan publik berarti semua langkah yang ditempuh harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban itu tidak saja menyangkut persoalan ekonomi tapi juga meliputi aspek politik dan sosial.

Transparansi terhadap semua peraturan dan kebijakan publik dan semua langkah-­langkah yang ditempuh, berarti harus dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti transparansi adalah tanggungjawab.

Di bidang kehidupan ekonomi, terutama bagi perusahaan publik, transparansi sudah ada “aturan main” yang tertuang dalam berbagai peraturan pemerintah. Namun tidak berarti bahwa transparansi perusahaan public, sudah bebas dari tuntutan yang lebih transparan.

Di pasar modal, misalnya, para investor harus mendapat informasi yang transparan mengenai apa yang dilakukan oleh perusahaan publik. Atau paling tidak sesuai dengan prospektus yang dipublikasikan oleh perusahaan tersebut.

Ginandjar mengatakan kebijakan publik, baik dalam masalah politik dan ekonomi, membuat bangsa Indonesia dapat mengetahui secara langsung factor perbedaan antara kondisi di lapangan dan perencanaan yang disusun sebelumnya.

Sejauh mana transparansi telah kita praktekkan dalam kaitannya dengan kebijakan publik atau masyarakat?

Kita tentu ingin melihat kenyataan bagaimana kebijakan publik itu dilakukan secara transparan, terbuka, bersih dan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih dari itu tentu kita mengharapkan suatu saat transparansi akhirnya menjadi budaya politik, ekonomi dan sosial kita.

Sumber : BISNIS INDONESIA (11/09/1996)

______________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 241-242.

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.