KEBIJAKAN PUBLIK DAN KONTROL MASYARAKAT

KEBIJAKAN PUBLIK DAN KONTROL MASYARAKAT[1]

 

Jakarta, Suara Karya

Masalah kebijakan public baru saja mendapat perhatian khusus Presiden. Sekitar dua pekan lalu Presiden mengingatkan agar aparat pemerintah mau menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat. Sebuah pesan penting yang sebetulnya sudah beberapa kali dikemukakan Presiden. Namun seperti yang kita rasakan pelayanan publik oleh aparat birokrasi masih banyak yang tidak memuaskan. Kerapnya masyarakat mengeluh soal mutu pelayanan publik kita selama ini adalah salah satu bukti nyata.

Kini soal kebijakan publik kembali menjadi sorotan ketika memberikan kuliah pertama pada Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Pasca Sarjana UI dua hari lalu Prof. Ginandjar Kartasasmita mengingatkan bahwa kontrol dari masyarakat bisa meningkatkan kualitas kebijakan publik.

“Dengan adanya kontrol dari masyarakat suasana keterbukaan dan sikap bertanggung jawab dan aparat akan tercipta. Pada gilirannya ini menghasilkan kualitas perencanaan dan kebijakan publik yang baik.” kata Ginandjar.

Kontrol memang bagian penting dari peningkatan mutu pelayanan publik. Dengan adanya kontrol diharapkan terjadi proses timbal balik antara yang melayani (birokrat) dengan yang dilayani (masyarakat). Ketika masyarakat merasa hak-hak publik mereka tidak terpenuhi, mereka mestinya bisa segera memberi kritik dan umpan balik pengelola pelayanan bisa memperbaiki mutu layanan yang mereka berikan.

Tapi ini tentu cuma perhitungan di atas kertas. Yang jadi masalah kenyataan sehari­-hari tidaklah menunjukkan mekanisme semulus dan sesederhana itu. Dan hal ini terjadi terutama karena masyarakat kita sebetulnya tidak memiliki lembaga kontrol yang memungkinkan mereka “mengawasi” kinerja birokrasi pelayanan publik. Akibatnya, proses yang terjadi hanyalah proses searah. Masyarakat harus menerima bagaimanapun mutu layanan yang mereka dapatkan.

Akibat yang lebih buruk lagi, karena tidak terbiasa dikontrol dari bawah, birokrasi pelayanan publik kita kebal keluhan. Keluhan yang muncul justru dianggap gangguan dan sipengganggu harus dihukum dengan makin menghambat pelayanan yang mestinya didapat. Akibatnya masyarakat yang ingin mengontrol pun akhirnya hanya menghadapi dua pilihan. Menerima keadaan, atau protes secara terbuka (sering dengan menutup identitasnya lewat media massa atau lembaga-lembaga pengaduan seperti Kotak Pos 5000 yang memang kerap sangat efektif)

Kondisi seperti ini tentu tidak sehat. Mestinya makin terbuka birokrasi kita makin sedikit peran lembaga-lembaga kontrol semacam surat pembaca di media massa atau Kotak Pos 5000 tadi. Bukankah penyelesaian langsung akan lebih memudahkan semua pihak ketimbang penyelesaian lewat pihak luar?

Karena itulah jika kita sepakat dengan asumsi Prof. Ginandjar bahwa kontrol masyarakat akan membuat birokrasi lebih efektif, tak ada cara lain selain membiasakan birokrasi untuk bersedia dikontrol langsung oleh masyarakat. Budaya seperti inilah yang harus diciptakan Aparat pelayanan publik mestinya paham bahwa keluhan dan kontrol yang disampaikan itu justru berguna untuk peningkatan pelayanan mereka.

Sumber : SUARA KARYA (13/09/1996)

______________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 242-243.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.